tag:blogger.com,1999:blog-62482221183573166822024-01-06T14:22:02.511-08:00Neeta Takky"Always remember you're unique, just like everyone else."Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.comBlogger74125tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-74203163188891209812011-07-11T03:05:00.001-07:002011-07-11T03:08:03.983-07:00HEGEMONI MEDIA TERHADAP DOMINASI GLOBAL<span class="fullpost"> </span><br />
Media merupakan segala hal yang mendukung dan memungkinkan kita untuk melaksanakan suatu kegiatan atau untuk mencapai suatu tujuan. Ada berbagai macam media, salah satunya yaitu media komunikasi. Media komunikasi inilah yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan globalisasi. <br />
<br />
Perkembangan media seperti telepon genggam, televisi, satelit dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya, sementara melelui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Hilir mudiknya kapal kapal pengangkut barang antar negara menunjukkan keterkaitan antar manusia di seluruh dunia. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Pasar dan produksi ekonomi di negara negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization (WTO). Peingkatan interkasi cultural melalui perkembangan media massa (terutama televisi,film, music dan transmisi berita dan olahraga internasional). Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan memakai serta mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal hal yang melintasi, misalnya pada bidang fashion, literature, dan makanan.<br />
<br />
Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh batas/sekat dan kedudukan geografis sebuah negara. Melalui proses ini, dunia akhirnya tidak lagi mempunyai batas dengan ruang udara dan langit. Sebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh berbagi pengaruh dan hal hal yang disalurkan melalui perantara media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi cyber. Perkembangan ini memungkinkan perhubungan diantara sebuah negara dengan negara yang lain dan pehubungan sesama manusia yang dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat.<br />
<br />
Fenomena yang membuat dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kecepatan perkembangan teknologi. Ketika para cendekiawan barat menafsirkan globalisasi sebagai suatu proses kehidupan yang serba luas dan infinitive merangkum segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, ekonomi yang mungkin dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Ini berarti, segala galanya menjadi milik bersama dalam konsep dunia tanpa batasan batasan. <br />
<br />
Dalam era globalisasi ini, dunia semakin diperkecil ruangannya daripada semula. Jika dahulu, dunia ini seluas saujana mata memandang dan dipagari dengan batasan batasan, namun kini itu tidak berlaku lagi. Malah sekarang kita telah dapat merasakan apakah diayang disenut globalisasi itu. Perkembangan teknologi yang pesat merupakan medium utama kepada agenda globalisasi ini. Dunia bukan saja tidak berbatasan geografi tetapi pengaruh globalisasi menjangkau batas ekonomi, teknologi, bahasa, budaya, ideology, politik dan segenap aspek kehidupan sebuah masyarakat. <br />
<br />
Kemajuan teknoloogi komunikasi memang telah membuat batas batas dan jarak menjadi hilang dan tak berguna. Ada mitos yang hidup selama ini yang menyatakan bahwa proses globalisasi akan membuat dunia seragam. Proses globaliasi akan menghapus identitas dan jati diri. Kebudayaan local atau etnis akan ditelan oleh kekuatan budaya besar atau kekuatan budaya global. Anggapan dan jalan pikiran di atas tidak sepenuhnya benar. Menurut John Naisbitt (1988), dalam bukunya yang berjudul Global Paraadox ini mengemukakan bahwa semakinkita menjadi universal, tindakan kita semakin kesukuan dan berpikir local, bertindak global. Hal ini dimaksudkan, kita harus mengkonsentrasikan kepada hal hal yang bersifat etnis, yang hanya dimiliki oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri sebagai modal pengembangan ke dunia internasional.<br />
<br />
Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pndangan negative atau curig terhadapnya. Dari sudutpandang in, globalisasi akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang bidang lain seperti budaya dan agama.<br />
<br />
Era globalisasi yang sedang berlaku saat ini pasti akan memberikan peningkatan dan perubahan yang lebih kentara dalam bidang teknologi.Kehidupan manusia di masa yang akan datang akan banyak bergantung kepada teknologi. Teknologi akan menjadi begitu canggih sehingga computer yang ada pada hari ini yang mempunyai sisitem yang akan berubah dengan cepat dan maju. Bill gates (1996), dapat memasarkan aplikasi keluaran Windows ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada masa ini di seluuh dunia memerlukan tindakan untuk segera meningkatkan pembangunan sumber daya manusia dengan memberi latihan, pengetahuan dan kemahiran tentang teknologi, robotikdsb. <br />
<br />
Kehidupan manusia semakin banyak bergantung kepada computer dan terknologi di era globalisasi. Pengetahuan dan kemahiran juga akan berorientasi pada gabungan disiplin teknikal, statistic dan berazaskan computer. Gabungan disiplin ilmu ini akan melengkapi tenaga manusia untuk menghadapi teknologi baru dan yang akan muncul seperti teknologi pembuatan berautomasi, bahan bahan terbaru, bio teknologi, elektronik dan teknologi maklumat. Di samping itu, kegiatan institusi pendidikan dan latihan akan ditumpukan kea rah menghasilkan kemahiran dalam bidang teknologi dan literasi computer. Suatu negara harus menentukan langkah yang bijak untuk persediaan tenaga manusia yang akan menggunakan kemajuan teknologi dalam tugas tugas harian dan juga dalam kehidupan sehari hari di dalam era globalisasi.<br />
<br />
Globalisasi berpengaruhterhadap kebudayaan suatu negara. Kebudayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sebuahmasyarakat atau organisasi. Pada zaman dahulu manusia dalam sebuah masyarakat sanggup berperang karena mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemari oleh pihak lain. Sekarang cara hidup manusia hari ini sudah banyak berubah dan menuju globalisasi. Dalam budaya makan, pengaruh globalisasi terlihat dari makanan Jepang yang sudah ada di amerika. Makanan amerika pun semakinpopular di hamper seluruh negara di dunia. Mc Donald Amerika memiliki 10.500 restoran di 50 negara di dunia. Sedangkan kenctucky fried chicken sendiri mempunyai lebih daripada 7750 restoran di 58 negara. Di Indonesia sendiri, makanan makanan amerika sudah dirasakan sebagai hal yang tidak langka lagi dan sudah mendapat perhatian banyak dari masyarakat. Bahkan lama kelamaan, kedudukan dan minat masyarakat akan makanan makanan local bisa tergeser dan berkurang.<br />
<br />
Pada dunia fashion, jenis fashion pakaian yang digemari di seluruh dunia adalah seperti keluaran Joan Levi, Fierre Cardin, Yves Saint Laurent, Pakaian Espritdan pakaian Laura Ashley. Sedangkan pada dunia kerja, peusahaan perusahaan yang menonjol di era globalisasi ini merupakan perusahan perusahaan luar. Perusahaan perusahaan tersebut mempekerjakan orang orang dari berbagai negara di dunia. Perusahaan Esprit dimana ketua grafiknya dari Jepang, juru gambar dari Itali, perancangnya dari perancis dan itali. <br />
<br />
Pada dunia musik dan hiburan, musik jazz dan disco telah menguasai duia. Tempat hiburan seperti Disney land juga diadakan di negara di luar amerika. Seperti di Jepang dengan panggilan Tokyo Disneyland. Dan di Marne-la-Valle di Paris dengan panggilan Fure Disneyland. Pada budaya bahasa, bahasa inggris adalah alat komunikasi yang paling penting dalam perhubungan secara global. Sekarang terdapat satu billion manusia yang bercakap dalam bahasa inggris dan jumlah tersebuta akan semakin meningkat. <br />
<br />
Perkembangan globalisasi masa kini mesti diimbangi oleh pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan keterampilan berdasarkan beberapa aspek globalisasi yang telah dibicarakan.. dapat dikatakan bahwa dunia hari ini atau di abad ke-21 sedang menghadapi satu perkembangan dan perubahan yang sangat hebat yangbelum pernah terjadi di abad yang lalu. Pengaruh globalisasi terhadap ekonomi, budaya dan teknologi adalah luas dan memiliki kesan baik negative maupun positif. Itu bergantung pada kita, bagaimana menyikapi globalisasi yang dibawa oleh berbagai macam media. Penerimaan terhadap perubahan haruslah dipikirkan dan diterima secara positif dan digunakan untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa dan negara.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-45841844865848329062011-07-11T03:04:00.001-07:002012-04-02T11:09:00.840-07:00ANALISA FILM 300 SPARTAN<span class="fullpost"> </span><br />
Suatu wilayah atau ruang sangat berkaitan erat dengan kekuatan an kepentingan. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuatan penangkal yang harus siaga dalaam menghadapi kemungknan sekecil apapun, terjadinya pendudukan atas satu bagian kecil dari suatu negara. Keteguhan dan kesungguhan setiap negara atau bangsa untuk mempertahankan setiap jengkal ruang yang berada dalam wilayah kedaulatannya merupakan suatu bukti adanya kaitan antara ruang dengan sifat negara sebagai organisme hidup. Berkurangnya ruang negara oleh berbagai jenis sebab, selalu dikaitkan dengan kehormatan dan kedaulatan negara atau bangsa sehingga tidaklah mengherankan jika tiap negara mempertahankan kehormatan dan kedaulatannya dengan gigih dan konsisten.<br />
<br />
Demikian pula dengan raja Leonidas, yang merasa bimbang akan keselamatan dan kebebasan rakyatnya yang semakin terdesak. Maka, ia beserta dengan 300 tentaranya berjuang mati- matian untuk mengekalkan cara hidup dan kebiasaan mereka. Suatu peperangan harus pula diimbangi dengan praktek diplomasi yang baik untuk mendapat dukungan baik dari dalam maupun luar negeri, guna mendapatkan bantuan baik materi maupun non-materi demi tujuan kemenangan dalam perang dan mempertahankan negara dari pendudukan negara atau bangsa lain.<br />
<br />
Orang – orang Sparta yang berani, menempatkan diri di Thermophylae dimana tempat itu sangat strategis untuk dipertahankan karena jalan satu- satunya bagi tentara persia untuk menaklukkan Sparta dan Athena. Thermophylae atau Hot Gate perlu dipertahankan supaya tentara darat Yunani memiliki waktu untuk berkumpul dan menyerang balik, juga untuk melindungi angkatan laut Yunani dari serangan darat pada pangkalan laut di Arthemisium, dimana Hot Gate adalah permandian air panas di dekat sebuah desa yang berupa jalan pantai sempit yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat menyusun strategi, karena tempat itu hanya dapat dilalui oleh satu kereta setiap waktunya. Sacara otomatis pasukan musuh tidak dapat masuk secara bersamaan untuk menyerang terkecuali dengan masuk satu per satu, sehingga tentara Sparta dapat menghadapi tentara persia dan menghabisinya dengan mudah.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-43822039481490944032011-07-11T03:03:00.000-07:002011-07-11T03:08:03.983-07:00PROSES PENYELESAIAN KONFLIK ARAB-ISRAEL<span class="fullpost"> </span><br />
Akar-akar konflik Arab-Israel sudah terjadi sejak awal datangnya Islam. Konflik antara kedua belah pihak kadang-kadang mereda, tetapi jelas tidak pernah usai sampai dunia memasuki abad ke-21 sekarang ini. Pada tahun 1967 pernah terjadi perang Arab-Israel yang berakhir dengan kekalahan pihak Arab, walaupun pihak Arab pada waktu itu melibatkan Palestina, Syria, Yordania, dan Mesir. Dataran Tinggi Golan, milik sah Syria, masih dikuasai oleh Israel sampai saat ini. <br />
<br />
Masalah Palestina-Israel menjadi inti dari konflik Arab-Israel tersebut. Konflik Israel-Palestina boleh jadi merupakan konflik yang memakan waktu panjang setelah Perang Salib yang pernah terjadi antara dunia Timur dan Barat di sekitar abad keduabelas. Konflik yang telah berlangsung enam puluhan tahun ini menjadi konflik cukup akut yang menyita perhatian masyarakat dunia. Jika ditinjau dari latar belakang sejarah, konflik Israel-Palestina merupakan bagian dari konflik Arab-Israel yang lebih luas sejak 1940-an. Agresi Meliter Israel terakhir yang dilancarkan sejak 26 Desember 2008 pada prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisah dari konflik Israel-Palestina sebelumnya.<br />
<br />
Berbagai Resolusi konflik Arab-Israel yang telah ditempuh sebagai berikut:<br />
1. Melalui perundingan dan kesepakatan<br />
Berbagai perundingan dan kesepakatan yang telah ditandatangani namun tetap dilanggar antara lain: <br />
• Konferensi Madrid (1991) Upaya internasional melakukan perundingan secara multilateral akhirnya gagal. Konferensi Madrid tahun 1991 sebagai bukti dimana Suriah dan Libanon akhirnya keluar. Sikap ini yang memang ditunggu-tunggu Tel Aviv untuk selanjutnya melakukan perundingan bilateral dengan Yordania dan Palestina guna memecah kesatuan Arab hingga saat ini., <br />
• Perjanjian Oslo I (1993) Kesepakatan Oslo menyetujui pemerintahan mandiri rakyat Palestina atas wilayah Gaza, Jericho dan Tepi Barat melalui pembentukan Otoritas Palestina. Yasser Arafat ditunjuk sebagai pemimpin Otoritas Palestina dan pemilihan umum dipersiapkan hingga akhirnya Yasser Rafat dipilih menjadi Presiden Otoritas Palestina pada tahun 1996. Sejak itu pemerintahan otoritas Palestina menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah dan diakui dunia internasional sebagai pemerintahan rakyat Palestina. Pembentukan Otoritas Palestina ini dengan demikian juga menafikan deklarasi kemerdekaan Palestina pada tahun 1988 di Al Jazair yang tidak pernah diakui oleh PBB tersebut., <br />
• Persetujuan Kairo (1994), <br />
• Perjanjian Oslo II (1995), <br />
• Persetujuan Hebron (1997), <br />
• Memorendum Wye River (1998), <br />
• Camp David II (2000), <br />
• Kesepakatan Sharm Seikh (2000), <br />
• Tenet Plan (2001), <br />
• Tawaran KTT Liga Arab 2002. KTT Liga Arab di Beirut tahun 2002, yang memunculkan inisiatif perdamaian Arab-Israel. Intinya bahwa negara-negara Arab bersedia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel bila negara Yahudi itu telah mundur dari tanah Arab yang didudukinya, termasuk hak kembali bagi warga Palestina dari pengungsian.<br />
• Peluncuran roadmap 14 Maret 2003 yang diprakarsai AS, Uni Eropa, Rusia dan PBB pun kandas. <br />
• Pertemuan puncak Liga Arab di Riyadh, Arab Saudi, pada Maret 2007<br />
• 23-Oktober-2007, konferensi perdamaian Timur Tengah yang digelar di Annapolis, Maryland, AS, November 2007 untuk mendorong digulirkannya kembali pembicaraan damai Timur Tengah, yang telah menggantung selama sekitar tujuh tahun serta untuk mengevaluasi kemajuan dalam membangun demokrasi di kawasan tersebut. Namun, bagi Hamas dan sejumlah negara Arab, pertemuan Maryland adalah momentum untuk semakin mengucilkan Hamas dan memecah belah bangsa Palestina. Hamas praktis terisolasi sejak menguasai Jalur Gaza Juni 2007. Peristiwa ini sekaligus mengakhiri pemerintahan nasional bersatu Fatah-Hamas yang terbentuk melalui Kesepakatan Makkah yang digagas Raja Arab Saudi, Abdullah.<br />
<br />
2. Berbagai Kunjungan resmi pemimpin negara Arab ke negara-negara barat dalam hal penyelesaian konflik, maupun sebaliknya, antara lain, seperti:<br />
• 17 April 2007 Presiden Mesir Hosni Mubarak melakukan kunjungan resmi ke Prancis untuk bertemu dengan Presiden Perancis Jacques Chirac.<br />
• Perundingan secara terpisah bertujuan untuk memperlemah solidaritas Arab dengan mengedepankan kepentingan nasional sempit dari masing-masing. Israel misalnya sukses ``berdamai`` dengan Mesir lewat persetujuan Camp David tahun 1978. Lalu dengan Yordania pada 1994, sedangkan persetujuan Oslo dengan Palestina pada September 1993 akhirnya terkubur sudah susuai pengakuan kedua pihak (Israel dan Palestina).<br />
<br />
3. Peran PBB<br />
• Dewan Keamanan PBB pada tgl 11 Agustus 2006, akhirnya berhasil menyepakati suatu resolusi yang menyerukan penghentian serangan bersenjata timbal balik antara Israel dan Hizbullah. Resolusi yang bernomor 1701 itu disetujui oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan termasuk Amerika Serikat (AS) yang mempunyai hak Veto. Resolusi itu mulai efektif pada Senin 14 Agustus pukul 12.00 GMT.<br />
• Wilayah Palestina itu, pada tahun 1947 atas mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB) diserahkan kepada Inggris selaku administrator. <br />
• Waktu Inggris mengemukakan keinginannya untuk menyerahkan mandatnya kepada PBB, sebagai kelanjutan LBB, PBB membentuk komite khusus untuk memecahkan masalah Palestina.<br />
• Atas rekomendasi komite itu, Majelis Umum PBB mengesahkan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi dua yaitu Negara Yahudi dan Negara Arab Palestina dengan Yerusalem sebagai kota internasional. Rencana ini ditolak oleh orang-orang yahudi melalui gerakan zionisnya, dan negara-negara Arab di sekitarnya. <br />
• Perseteruan antara etnis Arab dan etnis Yahudi meningkat setelah berdirinya Israel, dan diperparah lagi dengan pengusiran besar-besaran warga Palestina keturunan Arab. Permusuhan terbuka setelah berdirinya Israel dapat dihentikan sementara oleh Dewan Keamanan (DK) PBB. <br />
• waktu krisis Suez pada 1956, juga perang Arab-Israel (1967 dan 1973), atas seruan masyarakat internasional, PBB berusaha menghentikannya dengan pertama-tama menyerukan gencatan senjata, lalu mengirim pasukan penjaga perdamaian.<br />
• Pada perang tahun 1967, Israel berhasil menduduki Jazirah Sinai, Dataran Tinggi serta Jalur Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem. Menghadapi kenyataan ini, DK PBB melalui Resolusi No 242 menyerukan gencatan senjata dan menetapkan prinsip-prinsip bagi penyelesaian yang adil dan langgeng.<br />
• Pada 1973 pecah lagi perang antara Mesir dan Suriah melawan Israel. Karena itu PBB mengeluarkan Resolusi No 338 (1973) yang menegaskan kembali prinsip-prinsip dari Resolusi 242 (1967) dan menyeru kembali pihak-pihak yang bertikai untuk berunding. Untuk memonitor gencatan senjata yang terjadi setelah keluarnya Resolusi No 338 itu, PBB membentuk pasukan perdamaian yang ditempatkan di Dataran Tinggi Golan dan Sinai.<br />
• Di perbatasan Lebanon Selatan dengan Israel Utara, sebagaimana terjadi sekarang ini sering terjadi pertempuran antara pejuang Palestina yang dibantu rakyat Lebanon dan tentara Israel yang sering memasuki wilayah Lebanon. Saat terjadi pertempuran pada 1978 antara pejuang Palestina dan rakyat Lebanon melawan Israel, DK PBB mengeluarkan Resolusi No 425 dan 426. Resolusi itu menyeru Israel menarik diri dari Lebanon selatan dan membentuk the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Tugas UNIFIL itu untuk memastikan bahwa pasukan Israel mundur dari Lebanon dan memulihkan perdamaian.<br />
• Walaupun sudah ada pasukan PBB (UNIFIL), sejak tahun 1978, Israel tidak sepenuhnya mundur dari Lebanon. Malah pada tahun 1982 tentara Israel menyerang Beirut dan menghancurkan kamp pengungsi Palestina di Shabra-Shatila dan membuat zone keamanan yang ditempati pasukan Israel. Dengan tekanan masyarakat internasional melalui PBB dan perlawanan rakyat Lebanon yang dipelopori Hizbullah, Israel akhirnya mundur dari Lebanon selatan pada 2000.<br />
• Pada akhir September 2000, pecah lagi kerusuhan di Tepi Barat dan Jalur Gaza terutama di wilayah-wilayah yang diduduki tentara Israel. Kerusuhan ini menimbulkan korban manusia, kehancuran prasarana dan tragedi kemanusiaan. DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi No 1397 (2002) yang menyerukan penghentian tindakan kekerasan dan menegaskan kembali visi PBB yakni terwujudnya dua negara di wilayah itu: Palestina dan Israel. <br />
• Mundurnya Israel dari wilayah-wilayah Arab yang diduduki dan terselesaikannya masalah pengungsi Palestina secara adil, menjadi inti dari penyelesaian konflik Arab-Israel. Belum semua Resolusi PBB terlaksana, pecah perang lagi antara Arab-Israel pada Juli tahun ini. Perang ini diakhiri dengan Resolusi PBB No 1701 (2006) yang intinya: Israel harus menghentikan operasi meliter dan menarik diri dari wilayah Lebanon, Hizbullah menghentikan serangannya ke Israel, dan pembentukan pasukan perdamaian. <br />
• Pada 14 April 2009, Utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, George Mitchell menekankan penyelesaian dua negara bagi konflik antara Israel dan Palestina. George Mitchell pada saat itu bertemu dengan para pejabat penting di wilayah-wilayah Israel dan Palestina, dan juga Mesir dan Teluk Persia. Para pemimpin Palestina dan negara-negara Arab lainnya, mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena tidak menyetujui rencana penyelesaian dua negara itu.<br />
4. Pembentukan organisasi-organisasi dan utusan-utusan untuk penyelesaian konflik. Seperti:<br />
• Crisis Group<br />
Tugas Crisis Group di Israel, wilayah yang diduduki, dan tetangga-tetangga Arab Israel, difokuskan pada rencana-rencana politis dan diplomatis yang lebih komprehensif untuk menyampaikan sumber-sumber konflik, dan berurusan dengan faktor-faktor utama di dalam masyarakat Israel dan Arab yang menghalangi pencapaian perdamaian yang berkelanjutan.<br />
<br />
Namun semua kesepakatan, perjanjian dan keputusan PBB pada intinya menuntut kedua belah pihak menahan diri dari aksi kekerasan. Dan lebih khusus lagi meminta Israel untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang didudukinya. Selain itu juga menuntut Israel menghentikan penyerangan warga sipil dan mengakui eksistensi Palestina. Namun semua kesepakatan dan resolusi itu tetap saja dilanggar oleh Israel. <br />
<br />
Sampai sejauh ini baik organisasi internasional maupun negara-negara yang sudah mengupayakan akan adanya perdamaian di kawasan Timur Tengah ini antara Israel dengan lawan-lawannya, terutama dengan Palestina, bisa kita lihat tidak menghasilkan adanya perdamaian yang menguntungkan bagi kedua pihak.<br />
<br />
Hambatan Penyelesaian konflik<br />
Penyelesaian konflik Palestina-Israel sangat rumit untuk diselesaikan dan mengalami banyak kendala karena ternyata dalam tubuh Palestina itu sendiri terjadi konflik internal yakni antara Hamas dan Fatah. PLO yang awalnya diakui sebagai pemegang kekuasaan di Palestina berbeda pandangan dengan Hamas dan Faksi inilah yang kerap berkonflik dengan Israel, Pada perkembangannya, saat ini Hamas menjadi Pemegang kekuasaan di Palestina, <br />
<br />
Hamas (Harakah al muqawamah al Islamiyah) adalah sebuah organisasi politik beraliran militan. Diantara garis kebijakan resmi Hamas tersebut sebagaimana tertuang dalam Piagam Hamas adalah Penghancuran Israel. Piagam Hamas menyerukan untuk menguasai kembali seluruh wilayah Israel dan Palestina dan mendirikan sebuah negara palestina merdeka serta menghapus Israel dari peta dunia.<br />
<br />
Untuk beberapa kali momentum kemerdekaan Palestina disia-siakan oleh keberadaan faksi yang berkuasa di Palestina. Sebagai contoh pada tahun 2002 negara-negara Arab menawarkan kepada Israel pengakuan eksistensi negara Israel dan menandatangani perdamaian. Sebagai gantinya Israel diminta menyerahkan kembali wilayah yang dikuasainya. Tawaran yang sebenarnya dianggap baik oleh Israel tersebut tidak mungkin direalisasikan saat itu karena Faksi berkuasa di dalam Palestina sendiri justru gencar melakukan aksi-aksi teror dan tidak peduli dengan usaha negara-negara Arab untuk membantu kemerdekaan Palestina. Negara-negara Arab yang memberikan tawaran tersebut tentu saja tidak bisa menjamin dan menghentikan aksi teror dari kelompok-kelompok militan Palestina terhadap Israel. <br />
<br />
Persoalan internal umat Islam harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga keruwetan konflik Timur Tengah bisa diurai. Caranya menjalin komunikasi intensif antarfaksi baik Sunni, Syiah, maupun yang lain. Hal lain yang tidak bisa diabaikan, Iran harus dilibatkan mengingat negara itu berpengaruh besar terhadap kelompok Syiah di Irak atau Hamas di Palestina.<br />
<br />
Prospek penyelesaian konflik Arab-Israel sampai sekarang belum pernah menemukan titik temu dan kesepakatan yang sesungguhnya. Apalagi konflik yang ada selain adanya masalah internal bangsa Arab sendiri juga dengan adanya intervensi asing yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari konflik tersebut lebih-lebih intervensi PBB tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi resolusi konflik Arab-Israel yang hingga sekarang masih berkecamuk.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-87559983117116860412011-07-11T02:58:00.000-07:002011-07-11T03:08:03.984-07:00TERORISME<span class="fullpost"> </span><br />
Peristiwa 11 September 2001 telah menempatkan perang terorisme pada agenda internasional. Saat ini terorisme internasional merupakan salah satu tantangan penting yang dihadapi dunia internasional. Istilah "terorisme" mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat (Charles Thomas, International Terorism and Political Crimes, 1975).<br />
<br />
Definisi terorisme. <br />
• Menurut Konvensi PBB tahun 1937, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas. <br />
• US Department of Defense tahun 1990. Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengan-dung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu atau hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau idiologi. <br />
• TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror tahun 2000. Terorisme adalah cara berfikir dan bertindak yang menggunakan teror sebagai tehnik untuk mencapai tujuan. <br />
<br />
Anti Terorisme<br />
• PBB, berdasarkan Chapter VII of UN CHARTER: meliputi implikasi legal dalam bentuk kewajiban dari setiap negara untuk menahan, menuntut dan menjatuhkan hukuman atau melakukan ekstradisi terhadap pelaku tindak terorisme. <br />
• TNI - AD, berdasarkan Bujuknik tentang Anti Teror: adalah segala bentuk usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, persiapan dan pelaksanaan untuk menanggulangi aksi teror. <br />
<br />
Seiarah Terorisme<br />
Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dan bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tiran.Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacupada sejarah terorisme modern. <br />
<br />
Terorisme muncul pada akhir abad 19 dan menjelang terjadinya Perang Dunia-I dan terjadi hampir di seluruh permukaan bumi. Sejarah mencatat pada tahun 1890-an aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki, yang berakhir dengan bencana pembunuhan masal terhadap warga Armenia pada PD-I. Pada dekade PD-I, aksi terorisme diidentikkan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasiskan idiologi.<br />
<br />
Pasca Perang Dunia II, dunia tidak pernah mengenal " damai ". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, pergolakan dalam negeri di sekian banyak negara Dunia Ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidakstabilan dunia dan rasa frustasi dari banyak Negara Berkembang dalam perjuangan menuntut hak-hak yang dianggap fundamental dan sah, membuka peluang muncul dan meluasnya terorisme. Fenomena terorisme itu sendiri merupakan gejala yang relatif baru, yaitu sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasa warsa 70-an. Terorisme dan teror telah berkembang dalam sengketa idiologi, fanatisme agama, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, ge-rilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.<br />
<br />
Ciri-ciri terorisme<br />
• Organsisasi yang baik, berdisiplin tinggi, militan.Organsisasinya merupakan kelompok - kelompok kecil, disiplin dan militansi ditanarnkan melalui indoktrinasi dan latihan yang bertahun - tahun. <br />
• Mempunyai tujuan politik, tetapi melakukan perbuatan kriminal untuk mencapai tujuan. <br />
• Tidak mengindahkan norma - norma yang berlaku, seperti agama, hukum, dll. <br />
• Memilih sasaran yang me-nimbulkan efek psykologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas. <br />
Karakteristik Terorisme<br />
• Karakteristik Organisasi yang meliputi: organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan intemasional.Karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. <br />
• Karakteristik Perilaku yang meliputi: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup - hidup. <br />
• Karakteristik Sumber daya yang meliputi: latihan / kemampuan, pengalaman per-orangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapan dan transportasi. <br />
<br />
Motif Terorisme <br />
Teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi:<br />
• Membebaskan Tanah Air. Pejuang - pejuang Palestina pada 15 Nopember 1988 memproklamasikan kemerdekaan-nya di Aljazair. Dalam mencapai tujuan tersebut pada akhirnya PLO terbagi atas dua front yaitu front Intifada dan gerakan radikal garis keras (HAMAS). Bagi negara Israel, PLO bagaimanapun bentuknya digolongkan ke dalam kelompok teroris. <br />
• Memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis). IRA (Irish Republica Army) dengan segala bentuk kegiatannya dicap sebagai teroris oleh pemerintah Inggris. <br />
• Sebagai protes sistem sosial yang berlaku. Brigade Merah Italia, yang bertujuan untuk membebaskan Italia dari kaum kapitalis multinasionalis, oleh pemerintah Italia dimasukkan ke dalam kelompok teroris. <br />
• Menyingkirkan musuh-mu-suh politik. Banyak digunakan Kadafi untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya dengan cara mengirirnkan Dead Squad untuk membunuh. Yang paling menonjol usaha membunuh bekas PM Libya A. Hamid Bakhoush di Mesir yang menggunakan pembunuh-pembunuh bayarandari Eropa. <br />
<br />
Sifat Internasional dari Terorisme<br />
• Melaksanakan tindakan keke-rasan dengan melibatkan lebih dari satu negara. Kasus pembajakan pesawat komersil tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. <br />
• Kekerasan yang menarik perhatian dunia. Aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan teroris senantiasa akan mengundang publikasi yang luas. <br />
• Tidak memperdulikan kepen-tingan negara dimana aksi teror itu dilaksanakan. <br />
<br />
Tujuan Terorisme. <br />
Tujuan jangka pendek:<br />
• Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional atas perjuangan-nya. <br />
• Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat. <br />
• Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya. <br />
• Menunjukkan ketidak-mampu-an pemerintah dalam melin-dungi dan mengamankan warganya. <br />
• Memperoleh uang ataupun perlengkapan. <br />
• Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi. <br />
• Mencegah ataupun menghambat keputusan dari badan eksekutif atau legislatif. <br />
• Menimbulkan mogok kerja <br />
• Mencegah mengalirnya investasi dari pihak asing atau program bantuan dari luar negeri. <br />
• Mempengaruhi jalannya pemi-lihan umum <br />
• Membebaskan tawanan yang menjadi kelompok mereka <br />
• Memuaskan atau membalaskan dendam. <br />
<br />
Tujuan Jangka Panjang<br />
• Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang sa- udara atau perang antar negara. <br />
• Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya. <br />
• Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional. <br />
• Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional. <br />
<br />
Cara kerja jaringan terorisme international<br />
Dari fakta-fakta yang ada diketahui bahwa hubungan antara kelompok-kelompok terorisme secara tertutup telah terjalin.<br />
<br />
Kerjasama antara kelompok terorisme<br />
Meskipun tidak ada konspirasi internasional yang jelas antar kelompok terorisme, namun trend yang ada menunjukkan peningkatan kerjasama antara kelompok teroris di dunia.Kerjasama ini meliputi bantuan dalam hal sumber daya, tenaga ahli, tempat perlindungan bahkan partisipasi dalam operasi bersama. Seiring dengan berkembangnya kerjasama antar kelompok teroris, efisiensi dari operasional kelompok terorisme tersebut serta daerah operasional aksi terornya juga meningkat.<br />
<br />
Di beberapa negara tertentu pemerintah justru mendukung adanya kerjasama antar kelompok teroris ini. Mereka memberikan dukungan logistik, mengorganisir pertemuan antar pimpinan dari kelompok yang berbeda serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan operasinya. Peme-rintah ini menganggap penggunaan terorisme ini sebagai alternatif dari perang konvensional. Pada intinya pemerintah memanfaatkan kelompok teroris ini sebagai tentara cadangan mereka.Ada beberapa peristiwa penting mengenai kerjasama antar kelompok teroris dunia antara lain :<br />
• Pertemuan Di Badawi. Sesudah pertemuan di Badawi pada tahun 1971 yang dihadiri berbagai perwakilan organisasi teroris Eropa dan Timur Tengah. Menimbulkan kerja sama dalam pelaksanaan aksi teroris. ( Peristiwa serangan lapangan terbang Tel Aviv, Mei 1972 ) <br />
• Pertermuan Larnaca. Kerja sama yang di bangun dalam pertemuan di Badawi dilanjutkan kemudian dengan pertemuan di Larnaca (Siprus) dalam tahun1997 yang mengembangkan kerja sama taktis dalam hubungan saling bantu dan saling memperkuat. Usaha tersebut diarahkan untuk menjamin sukses yang lebih besar dalam aksi-aksi teror, karena disadari bahwa di samping kemampuan masing-masing organisasi, dibutuhkan pula kerjasama yang lebih luas dengan organisasi lain yang serupa. <br />
• Kasus pemboman Konsulat Amerika di Pakistan. Al Qaeda membayar sejumlah teroris sektarian lokal Pakistan untuk merencanakan peledakan bom di luar gedung Konsulat Amerika yang menewaskan 12 warga Pakistan (8 Mei 2002). <br />
<br />
Operasi Teroris. <br />
Operasi teroris biasanya dilaksanakan oleh elemen klandestin yang dilatih dan diorganisir secara khusus. Tindakan pengamanan yang ketat biasanya diberlakukan setelah sasaran operasi dipilih. Anggota tim biasanya tidak dipertemukan sebelum pelaksanaan latihan pendahuluan sesaat sebelum berangkat menuju sasaran. <br />
<br />
Pengintaian biasanya dilaksanakan oleh elemen atau personel yang bertugas khusus sebagai intelijen khusus. Untuk memperbesar kemungkinan keberhasilan pelaksanaan operasi lebih banyak serangan yang direncanakan dari pada yang dilancarkan. Teroris senantiasa mencari dan mengeksploitir titik lemah dari sasaran. Mereka seringkali menyerang sasaran yang tidak dilindungi atau kurang pengamanannya. Karakteristik dari operasi teroris adalah kekerasan, kecepatan dan pendadakan.<br />
<br />
Metode<br />
Teroris biasanya beroperasi dalam hubungan unit kecil yang terdiri dari personel yang terlatih menggunakan senapan otomatis ringan, granat tangan, bahan peledak munisi, dan radio transistor. Sebelum pelaksanaan operasi teroris biasanya berbaur dengan masyarakat setempat untuk menghindari deteksi dari aparat keamanan. Setelah pelaksanan operasi mereka kembali bergabung dengan masyarakat untuk memperbesar kemungkinan pelolosan mereka<br />
<br />
Taktik Teroris<br />
1. Bom. Dalam dekade terakhir ini tercatat 67 % dari aksi teror yang dilaksanakan berhubungan de-ngan bom.<br />
2. Pembajakan. Pembajakan sangat populer dilancarkan oleh kelompok teroris selama periode 1960-1970. Pembajakan terhadap kendaraan yang membawa bahan makanan adalah taktik yang digunakan oleh kelompok Tupamaros di Uruguay untuk mendapatkan kesan Robinhood dan menghancurkan propaganda dari pemerintah. Tetapi jenis pembajakan yang lebih populer saat ini adalah pembajakan pesawat terbang komersil.<br />
3. Pembunuhan. Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Sasaran dari pembunuhan ini seringkali telah diramalkan, teroris akan mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan yang dilaksanakan. Sasaran dari pembunuhan ini biasanya adalah pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Dalam 10 tahun terakhir tercatat 246 kasus pembunuhan oleh teroris di seluruh dunia.<br />
4. Penghadangan. Penghadangan yang telah dipersiapkan jarang sekali gagal. Hal ini juga berlaku bagi operasi yang dilaksanakan oleh kelompok teroris. Aksi ini biasanya direncanakan secara seksama, dilaksanakan latihan pendahuluan dan gladi serta dilaksanakan secara tepat. Dalam bentuk operasi ini waktu dan medan berpihak kepada kelompok teroris.<br />
5. Penculikan. Tidak semua peng-hadangan ditujukan untuk membunuh. Dalam kasus kelompok gerilya Abu Sayaf di Filipina, penghadangan lebih ditujukan untuk menculik personil. Penculikan biasanya akan diikuti oleh tuntutan tebusan berupa uang, atau tuntutan politik lainnya.<br />
6. Penyanderaan. Perbedaan anta-ra penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangat tipis. Kedua bentuk operasi ini seringkali memiliki pengertian yang sama. Penculik biasanya menahan korbannya di tempat yang tersembunyi dan tuntut-annya adalah berupa materi dan uang, sedangkan penyanderaan berhadapan langsung dengan aparat dengan menahan sandera di tempat umum. Tuntutan pe-nyanderaan biasanya lebih dari sekedar materi. Biasanya tuntutan politik lebih sering dilemparkan teroris pada kasus pe-nyanderaan ini.<br />
7. Perampokan. Operasi yang di-laksanakan oleh kelompok teroris adalah sangat mahal. Untuk mendanai kegiatan mereka teroris merampok bank atau mobil lapis baja yang membawa uang dalam jumlah besar. Perampokan bank juga dapat digunakan sebagai ujian bagi program latihan personil baru.<br />
8. Ancaman / Intimidasi. Merupakan suatu usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk menakut-nakuti atau mengancam dengan menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok, di daerah yang dianggap lawan, sehingga sasaran terpaksa menuruti kehendak pengancam untuk tujuan dan maksud tertentu.<br />
9. Pengaruh Terorisme. Menga-cu pada aksi terorisme yang pa-ling faktual saat ini, yaitu Tragedi World Trade Centre (WTC) di New York USA tanggal 11 September 2001, dapat dirasakan pengaruh terorisme secara global.<br />
10. Pengaruh pada Idiologi. Kaum fanatis/ radikal agama Islam di- tuduh bertanggung jawab terhadap serangan gedung kembar WTC. Osama bin Laden beserta organisasi AI-Qaeda dituduh sebagai kelompok yang anti kapitalisme barat, berhasil meya-kinkan dunia intemasional tentang keberadaan organisasinya dengan tujuannya menghancurkan Amerika sebagai simbol kapitalisme negeri barat.<br />
11. Pengaruh pada Agama. Jelas sekali dampak yang ditimbulkan oleh tragedi WTC "Islam" sebagai agama disudutkan sebagai biang keladi semua kegiatan terorisme yang berdampak pula kepada negara-negara Islam, termasuk negara Indonesia disi-nyalir sebagai tempat bersembunyi dan pelatihan Al Qaeda.<br />
12. Pengaruh pada Politik. Tanggapan pemerintah Amerika terhadap Tragedi WTC, sudah sangat jelas bahwa jaringan teroris Osama bin Laden bersama organisasi Al Qaeda adalah musuh utama mereka, dan lewat seruan politiknya mereka minta dukungan dari negara lain yang mengental menjadi bentuk : berdiri bersama Amerika atau menjadi lawan. Pasca tragedi WTC, Pemerintah Amerika mulai membuka kran-kran bantuan luar negerinya terhadap Indonesia, karena Amerika butuh kerjasama dengan Indonesia dalam rangka memerangi terorisme.<br />
13. Pengaruh pada segi Ekonomi. Kegiatan terorisme dalam bentuk pembajakan pesawat memang sudah sering terjadi, tetapi tragedi WTC benar-benar melahirkan semacam "trauma berpergian" dengan pesawat terbang bagi sebagian kalangan masyarakat, tidak hanya di Amerika, tetapi juga dibelahan dunia yang lain yang berakibat puluhan maskapai penerbangan menga-lami kerugian bahkan sampai terjadi penutupan perusahaan penerbangan tersebut.<br />
14. Pengaruh pada bidang Hankam. Amerika membentuk aliansi bersenjata untuk memburu Osama bin Laden dan organisasi Al Qaeda. Aliansi yang dibentuk tersebut akhirnya menyerbu Afghanistan dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan Taliban. <br />
Daftar serangan teroris di Indonesia<br />
2000<br />
• Bom Kedubes Filipina, Jakarta 2000. 1 Agustus 2000, bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday. <br />
• Bom Kedubes Malaysia, Jakarta 2000. 27 Agustus 2000, granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa. <br />
• Bom Gedung Bursa Efek Jakarta 2000. 13 September 2000, ledakan mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. <br />
• Bom malam Natal 2000. 24 Desember 2000, serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia, merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. <br />
2001<br />
• Bom Plaza Atrium Senen, Jakarta 2001. 23 September 2001, bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. 6 orang cedera. <br />
• Bom Restoran KFC, Makassar 2001. 12 Oktober 2001, ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sign KFC pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak. <br />
• Bom sekolah Australia, Jakarta 2001. 6 November 2001, bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta<br />
2002<br />
• Bom malam Tahun Baru 2002. 1 Januari 2002, Granat manggis meledak di depan rumah makan ayam Bulungan, Jakarta. Satu orang tewas dan seorang lainnya luka-luka. Di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi empat ledakan bom di berbagai gereja. Tidak ada korban jiwa. <br />
• Bom Bali 2002. 12 Oktober 2002, tiga ledakan mengguncang Bali. 202 korban yang mayoritas warga negara Australia tewas dan 300 orang lainnya luka-luka. Saat bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa. <br />
• Bom Restoran McDonald's Makassar 2002. 5 Desember 2002, bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald's Makassar. 3 orang tewas dan 11 luka-luka. <br />
2003<br />
• Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta 2003. 3 Februari 2003, bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa. <br />
• Bom Bandara Cengkareng, Jakarta 2003. 27 April 2003, bom meledak dii area publik di terminal 2F, bandar udara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Jakarta. 2 orang luka berat dan 8 lainnya luka sedang dan ringan. <br />
• Bom JW Marriott 2003. 5 Agustus 2003, bom menghancurkan sebagian hotel JW Marriott. Sebanyak 11 orang meninggal, dan 152 orang lainnya mengalami luka-luka. <br />
2004<br />
• Bom cafe, Palopo 2004, terjadi pada 10 Januari 2004 di Palopo, Sulawesi menewaskan empat orang. (BBC) <br />
• Bom Kedubes Australia 2004, 9 September 2004, ledakan besar terjadi di depan Kedutaan Besar Australia. 5 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Ledakan juga mengakibatkan kerusakan beberapa gedung di sekitarnya seperti Menara Plaza 89, Menara Grasia, dan Gedung BNI. <br />
• Bom Kedubes Indonesia, Paris 2004 terjadi pada 8 Oktober 2004, tidak ada korban jiwa. <br />
• Ledakan bom di Gereja Immanuel, Palu, Sulawesi Tengah pada 12 Desember 2004. <br />
2005<br />
• Dua Bom meledak di Ambon pada 21 Maret 2005 <br />
• Bom Pamulang, Tangerang 2005, 8 Juni 2005, bom meledak di halaman rumah Ahli Dewan Pemutus Kebijakan Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril alias M Iqbal di Pamulang Barat. Tidak ada korban jiwa. <br />
• Bom Bali 2005, 1 Oktober 2005, bom kembali meledak di Bali. Sekurang-kurangnya 22 orang tewas dan 102 lainnya luka-luka akibat ledakan yang terjadi di R.AJA's Bar dan Restaurant, Kuta Square, daerah Pantai Kuta dan di Nyoman Café Jimbaran. <br />
• Pemboman Palu 2005, 31 Desember 2005, bom meledak di sebuah pasar di Palu, Sulawesi Tengah yang menewaskan 8 orang dan melukai sedikitnya 45 orang..<br />
Ketersediaan Weapon of Mass Destruction (WMD)<br />
<br />
Penguasaan WMD merupakan ancaman serius langsung bagi masyarakat internasional. Kemungkinan organisasi teroris menggunakan senjata kimia, biologi, radiologi atau senjata nuklir atau bom berkekuatan besar telah meningkat signifikan pada dekade terakhir. Ketersediaan terknologi penting, keinginan beberapa ilmuwan untuk bekerjasama dengan teroris dan kemudahan transportasi intercontinental memungkinkan organisasi teroris untuk lebih mudah menguasai, membuat, menyebarkan dan memulai serangan WMD ke Amerika Serikat atau negara lain.<br />
<br />
Sementara itu instrumen baru dari teror seperti cyber attack dalam pengembangan dan instrumen teror konvensional belum dimusnahkan, ketersediaan dan kemungkinan penggunaan WMD merupakan ancaman tersendiri. <br />
<br />
Sebagaimana diketahui bahwa beberapa organisasi teroris sedang mengembangkan kemampuan penggunaan WMD untuk menyerang Amerika Serikat dan negara lain.Dengan dimotivasi ekstrimisme ideologi, ambisi teroris untuk menciptakan bencana sangat mungkin dilakukan.<br />
<br />
Serangan gas sarin oleh Aum Shinrikyo di kereta bawah tanah Tokyo tahun 1995 merupakan peringatan dini akan kemungkinan penggunaan WMD. Tahun 1998 Osama bin Laden menyatakan bahwa penguasaan WMD adalah tugas keagamaan (religious duty) dan bukti yang ditemukan di Afghanistan membuktikan bahwa Al Qaida telah memenuhi tugas tersebut.<br />
<br />
Ancaman WMD adalah bahaya nyata. Tujuan utama kita harus mencegah teroris menguasai dan memproduksi WMD yang menjadikan mereka mampu melakukan aksi mereka dan akhirnya mendatangkan bencana kemanusiaan dan peradaban.<br />
<br />
PENANGANAN TERORISME<br />
Tindakan Preventif. <br />
Kegiatan penanggulangan anti teror ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi teror. Kegiatan ini meliputi tehnik pencegahan kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur untuk mendeteksi aksi teror yang terencana. Perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan teror. Kegiatan preventif meliputi pe-rencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pen-cegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif. <br />
<br />
Pengalaman membuktikan bah-wa pencegahan adalah cara terbaik untuk melawan terorisme. Terdapat 8 langkah dalam tahap pencegahan meliputi :<br />
1. Intelijen. Pengumpulan kete-rangan/intelijen mengenai teroris adalah hal terpenting dalam memerangi teroris. Siapa teroris, kapan, dimana dan bagaimana ia akan melancarkan aksinya ada-lah pertanyaan yang harus terjawab dalam pengumpulan intelijen ini. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah.<br />
2. Analisa ancaman. Idealnya langkah ini dilaksanakan secara terus menerus. Analisa terhadap ancaman ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi. Dalam melakukan analisa ini kita harus berfikir dari sudut pandang seorang teroris. Bagaimana kita akan melancarkan aksi teror terhadap sasaran? Daerah mana yang memiliki titik lemah dan kerawanan? Strategi dan taktik apa yang akan digunakan.<br />
3. Pengamanan Operasi. Penga-manan operasi atau kegiatan merupakan hal penting dalam pencegahan terjadinya aksi teror. Dalam pelaksanaan aksinya teroris akan mengeksploitasi data intelijen dari sasaran. Data intelijen ini diperoleh dari menggunakan agen, penyadapan dengan alat komunikasi dan penggunaan foto intelijen. Hal ini dapat kita cegah dengan kegiatan lawan intelijen serta dengan meningkatkan kesiap-siagaan terutama apa-rat keamanan. Dasar dari pengamanan kegiatan ini adalah rasa kepedulian dan latihan.<br />
4. Pengamanan Personil. Tidak seorangpun yang kebal terhadap serangan dari teroris. Dalam memilih sasarannya teroris tidak pernah memandang bulu. Target dapat berupaya kantor pemerintah, instalasi atau tempat-tempat umum. Orang-orang yang berada di tempat tersebut menjadi sasaran teroris semata-mata karena mereka berada di tempat tersebut saat serangan teroris. Seringkali teroris juga memilih orang-orang tertentu sebagai sasaran untuk penculikan, penyanderaan dan pembunuhan.<br />
5. Pengamanan Fisik. Pengaman-an fisik mencakup pengamanan terhadap berita, materi serta pencegahan tindak kejahatan. Meskipun tindak kejahatan termasuk dalam kegiatan teroris namun terdapat beberapa perbedaan yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan pengamanan fisik. Teroris biasanya lebih terorganisir, terlatih, dan lebih me-miliki motivasi dibanding kriminal biasa.<br />
6. Wewenang dan Yuridiksi. Dalam menghadapi aksi teror harus jelas batas wewenang dan wilayah tanggung jawab dari setiap satuan yang terlibat, sehingga dapat tercipta satu kesatuan komando.<br />
7. Pembentukan Manajemen Krisis. Tindakan yang paling awal adalah insiden yang terjadi harus dipastikan aksi teroris bukan hanya sekedar tindak kejahatan. Langkah selanjutnya adalah rencana operasi harus segera dibentuk untuk menghadapi aksi teroris tersebut., untuk itu dibutuhkan suatu Badan yang mengkoordinasikannya. Badan tersebutlah yang bertanggungjawab membentuk Manajemen Krisis agar setiap tindakan dapat terarah dan terpadu secara efektif dalam menangani terorisme.<br />
<br />
Tindakan Represif<br />
Segala usaha dan tindakan untuk menggunakan segala daya yang ada meliputi penggunaan alat utama sistim senjata dan sistim sosial yang ada untuk menghancurkan aksi teror. Dalam manajemen penanggulangan teror ini pelaksanaan operasi, organisasi disusun sebagai berikut :<br />
1. Tim Aksi Khusus. Tergantung dari besarnya insiden yang terjadi kekuatan pasukan dapat dikerahkan dari unit hingga detasemen.<br />
2. Tim Negosiator. Tim ini senantiasa berinteraksi dengan teroris dengan melaksanakan negosiasi sambil mengulur waktu bagi tim aksi khusus agar dapat lebih mempersiapkan diri. Seringkali dalam penanganan teror situasi dapat teratasi dengan proses negosiasi tanpa harus penanganan dari tim aksi khusus.<br />
3. Unsur Ring dalam. Unsur ini bertugas mengendalikan secara fisik daerah sekitar sasaran. Tim ini bertugas mengisolasi sekaligus berfungsi untuk me-ngumpulkan keterangan menge-nai teroris dan situasi di sasaran. Unsur dari Tim aksi khusus atau tim sniper dapat ditugaskan sebagai unsur ring dalam.<br />
4. Unsur Ring luar. Tugas dari tim ini antara lain mengontrol akses keluar masuk daerah insiden dan mengosongkan bangunan di sekitar tempat insiden<br />
<br />
<br />
SUMBER:<br />
• www.bappenas.go.id/.../RKP%202008/Rancangan%20Awal/Buku2/&view=Bab%2005%20-%20Narasi.pdf<br />
• d.wikipedia.org/wiki/Daftar_serangan_teroris_di_Indonesia - 23k –<br />
• buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=8&mnorutisi=2 - 52k –<br />
• www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id<br />
• www.merekaadalahteroris.com<br />
• www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&idAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-53927957742005210372011-07-11T02:54:00.000-07:002012-04-02T11:09:43.828-07:00MASALAH AIR DI PERU DAN CHILE<span class="fullpost"> </span><br />
Para penambang di Peru dan Chile yang memberikan pasokan bahan baku logam-logam yang sangat dibutuhkan dunia, kini mulai memompa air dari lautan Pasifik naik menuju ke wilayah pegunungan Andes karena kondisi kekurangan air yang diakibatkan oleh perubahan iklim.<br />
<br />
Mengalirkan air laut dapat membantu para penambang untuk menghindari ketergantungan sepenuhnya kepada air sungai yang tidak dapat diperkirakan kepastian alirannya, karena sebagian sungai kini mengering. Mengeringnya sungai itu diperkirakan karena lapisan es di kutub utara mencair dan konflik antarpetani yang mengambil air dari anak sungai di desa-desa yang sederhana.<br />
<br />
"Air selalu menjadi pemicu konflik antara penambang dan petani, karena itu mengambil air laut adalah alternatif yang bagus karena sumbernya laut tak ada batas akhirnya," kata German Arce yang mengelola tambang terbaru dan besar Peru Cerro Lindo yang dimiliki seorang pengusaha Peru, Milpo.<br />
<br />
Cerro Lindo sepenuhnya bergantung pada air laut yang disaring dan di pusat desalinasi dan mengalirinya ke wilayah pegunungan Andes yang ketinggiannya 1600 meter ke tambang tembaga, timbal dan zink dengan 700 orang pekerja.<br />
Di Chile, perusahaan Antofagasta Minerals akan segera membuka tambang emas dan tembaga . Seperti Cerro Lindo di Peru, tambang tersebut akan merupakan tambang yang sepenuhnya tergantung pada air laut.<br />
<br />
Proyek Esperanza itu akan berlokasi di Atacama, yaitu salah satu padang pasir yang paling kering di dunia, dan air laut akan dipompa melalui pipa sepanjang 145 km dengan ketinggian 2.300m.<br />
<br />
Tambang umumnya memnutuhkan jutaan galom air selama pengoperasiannya yang sekitar 40 tahun, yang membuka akses pengiriman air yang menjadi krisis akibat pemanasan global dan pertumbuhan kota.<br />
<br />
Sejumlah tambang lainnya dekat pantai di Chile dan Peru berencana akan membuat pusat desalinasi air laut dalam waktu dekat. Biaya penyaringan air laut telah menjadi jauh lebih kecil, sementara harga bahan logam di dunia semakin meningkat yang disebabkan oleh tingginya permintaan Asia.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-26459696706271654252011-07-11T02:52:00.000-07:002011-07-11T03:08:03.984-07:00PENANGANAN CYBERCRIME<span class="fullpost"> </span><br />
Girasa (2002) mendefinisikan cybercrime sebagai: aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Tahun 2006 disebut-sebut sebagai tahun yang penuh bahaya bagi komputer. Di satu sisi spam melonjak tajam, di sisi lain banyak piranti lunak yang berlubang. Tingkat cybercrime paling tinggi pada tahun ini adalah spam. Lebih dari 90 persen email yang dikirim pada bulan Oktober merupakan junk mail, menurut Postini, sebuah perusahaan keamanan di San Carlos, California. Volume spam pun meningkat 60 persen dalam 2 bulan terakhir.<br />
<br />
Tidak ada jaminan keamanan di cyberspace, dan tidak ada sistem keamanan computer yang mampu secara terus menerus melindungi data yang ada di dalamnya. Para hacker akan terus mencoba untuk menaklukkan sistem keamanan yang paling canggih, dan merupakan kepuasan tersendiri bagi hacker jika dapat membobol sistem keamanan komputer orang lain. Langkah yang baik adalah dengan selalu memutakhirkan sistem keamanan computer dan melindungi data yang dikirim dengan teknologi yang mutakhir pula.<br />
<br />
Pada persoalan cyberporn atau cyber sex persoalan pencegahan dan penanggulangan nya tidaklah cukup hanya dengan melakukan kriminalisasi yang terumus dalam bunyi pasal. Diperlukan upaya lain agar pencegahannya dapat dilakukan secara efektif. Pengalaman beberapa Negara menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, LSM/NGO dan masyarakat dapat mengurangi angka kriminalitas. Berikut pengalaman beberapa Negara itu:<br />
1. Di Swedia, perusahaan keamanan internet, NetClean Technology bekerjasama dengan Swedish National Criminal Police Department dan NGO ECPAT, mengembangkan program software untuk memudahkan pelaporan tentang pornografi anak. Setiap orang dapat mendownload dan menginstalnya ke computer. Ketika seseorang meragukan apakah material yang ada di internet itu legal atau tidak, orang tersebut dapat menggunakan software itu dan secara langsung akan segera mendapat jawaban dari ECPAT Swedia.<br />
2. Di Inggris, British Telecom mengembangkan program yang dinamakan Cleanfeed untuk memblok situs pornografi anak sejak Juni 2004. Untuk memblok situ situ, British Telecom menggunakan daftar hitam dari Interent Watch Foundation (IWF). Saat ini British Telecom memblok kira-kira 35.000 akses illegal ke situs tersebut. Dalam memutuskan apakah suatu situ hendak diblok atau tidak, IWF bekerjasama dengan Kepolisian Inggris. Daftar situ itu disebarluaskan kepada setiap ISP, penyedia layanan isi internet, perusahaan filter/software dan operator mobile phone.<br />
3. Norwegia mengikuti langkah Inggris dengan bekerjasama antara Telenor dan Kepolisian Nasional Norwegia, Kripos. Kripos menyediakan daftar situs child pornography dan Telenor memblok setiap orang yang mengakses situ situ. Telenor setiap hari memblok sekitar 10.000 sampai 12.000 orang yang mencoba mengunjungi situ situ.Kepolisian Nasional Swedia dan Norwegia bekerjasama dalam memutakhirkan daftar situs child pornography dengan bantuan ISP di Swedia. Situs-situs tersebut dapat diakses jika mendapat persetujuan dari polisi.<br />
4. Mengikuti langkah Norwegia dan Swedia, ISP di Denmark mulai memblok situs child pornography sejak Oktober 2005. ISP di sana bekerjasama dengan Departemen Kepolisian Nasional yang menyediakan daftar situs untuk diblok. ISP itu juga bekerjasama dengan NGO Save the Children Denmark. Selama bulan pertama, ISP itu telah memblok 1.200 pengakses setiap hari.<br />
<br />
Saat ini berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cybercrime. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime, di mana pada tahun 1986 OECD telah mempublikasikan laporannya yang berjudul Computer-Related Crime: Analysis of Legal Policy. Laporan ini berisi hasil survey terhadap peraturan perundang-undangan Negara-negara Anggota beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi computer-related crime tersebut, yang mana diakui bahwa sistem telekomunikasi juga memiliki peran penting dalam kejahatan tersebut.<br />
<br />
Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelines lanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang seharusnya dilarang berdasarkan hukum pidana Negara-negara Anggota, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negara dan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer-related crime tersebut. Pada perkembangan nya, CE membentuk Committee of Experts on Crime in Cyberspace of the Committee on Crime Problems, yang pada tanggal 25 April 2000 telah mempublikasikan Draft Convention on Cyber-crime sebagai hasil kerjanya yang menurut Prof. Susan Brenner (dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data, serta berbagai penyalahgunaan sejenis. <br />
<br />
Dari berbagai upaya yang dilakukan tersebut, telah jelas bahwa cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah:<br />
• Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut <br />
• Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional <br />
• Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime <br />
• Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi <br />
• Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaties <br />
<br />
Penanganan Cybercrime di Indonesia<br />
Meski Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cybercrime pada tahun 2004, akan tetapi jumlah kasus yang diputus oleh pengadilan tidaklah banyak. Dalam hal ini angka dark number cukup besar dan data yang dihimpun oleh Polri juga bukan data yang berasal dari investigasi Polri, sebagian besar data tersebut berupa laporan dari para korban. Ada beberapa sebab mengapa penanganan kasus cybercrime di Indonesia tidak memuaskan:<br />
1. Cybercrime merupakan kejahatan dengan dimensi high-tech, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami apa itu cybercrime. Dengan kata lain kondisi sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum masih lemah. <br />
2. Ketersediaan dana atau anggaran untuk pelatihan SDM sangat minim sehingga institusi penegak hukum kesulitan untuk mengirimkan mereka mengikuti pelatihan baik di dalam maupun luar negeri. <br />
3. Ketiadaan Laboratorium Forensik Komputer di Indonesia menyebabkan waktu dan biaya besar. Pada kasus Dani Firmansyah yang menghack situs KPU, Polri harus membawa harddisk ke Australia untuk meneliti jenis kerusakan yang ditimbulkan oleh hacking tersebut. <br />
4. Citra lembaga peradilan yang belum membaik, meski berbagai upaya telah dilakukan. Buruknya citra ini menyebabkan orang atau korban enggan untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian. <br />
5. Kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian rendah. Hal ini dipicu oleh citra lembaga peradilan itu sendiri yang kurang baik, factor lain adalah korban tidak ingin kelemahan dalam sistem komputernya diketahui oleh umum, yang berarti akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan web masternya. <br />
<br />
Upaya penanganan cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Keberadaan undang-undang yang mengatur cybercrime memang diperlukan, akan tetapi apalah arti undang-undang jika pelaksana dari undang-undang tidak memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang itu dan masyarakat yang menjadi sasaran dari undang-undang tersebut tidak mendukung tercapainya tujuan pembentukan hukum tersebut.<br />
<br />
BPHN telah mengadakan Pertemuan Ilmiah/Seminar Hukum untuk menggali dan menghimpun pemikiran para pakar/ahli guna mendapatkan jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi perhatian dan kekahawatiran masyarakat luas. Salah satunya adalah makin marakanya kejahatan dan pelanggaran yang menggunakan atau melalui perantaraan Teknologi Informasi. <br />
1. Perlu disusun Program Komisi Pemerintah untuk Pencegahan Kejahatan ( The Government Committee for Prevention of Crime) yang disingkat Government Committee<br />
2. Perlu rekonstruksi cara berpikir dalam memahami KUHP, khusunya terkait dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi sehingga KUHP bisa diimplementasikan dalam penangan cyberporn<br />
3. Perkembangan kejahatan transnasional yang melibatkan korporasi perlu disikapi secara hukum termasuk menyangkut aspek pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability)<br />
4. Menyangkut kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanggulangan cybercrime dan cyberporn :<br />
A. Kerjasama internasional merupakan suatu kebutuhan mutlak dalam pencegahan dan penanggulangan cyberpornografi, khususnya child pornografi;<br />
B. Kerjasama internasional perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, nilai-nilai budaya serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa merugikan kepentingan sah negara lain.<br />
5. Dalam rangka mengembangkan hukum nasional sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap cybercrime dan cyberporn perlu dipertimbangkan instrumen-instrumen internasional terkait baik hard law maupun soft law agar tercipta hukum nasional yang berstandar internasional.<br />
6. Pilihan yang dapat ditempuh dalam pengembangan hukum nasional dapat berupa : adopsi, adaptasi, modifikasi atau inovasi/invensi <br />
7. Dalam penanganan kasus child pornografi perlu disertai dengan saksi ahli yang memahami aspek-aspek psikologis serta ditingkatkannya kepedulian pemerintah terhadap permaslahan ini.<br />
8. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, personil, peralatan (termasuk laboratorium forensik) dan pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Porn, terutama di wilayah-wilayah dengan didukung oleh ahli-ahli setempat.<br />
9. Perlu ditingkatkan kerjasama dibidang penegakan hukum dalam pemberantasan Cyber Porn, khusunya child pornografi serta menerapkan undang-undang perlindungan anak untuk menjerat pelakunya.<br />
10. Pengalaman Malaysia dan negara-negara lainnya dalam pencegahan dan penagggulanganCyber Crime dan Cyber Porn perlu menjadi acuan dan pertimbangan dalam pengembangan hukum nasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<br />
11. Pendekatan 'self-regulatory' disamping 'legislasi' menjadi salah satu alternatif pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Porn dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk industri.<br />
12. Perlu 'penguatan komunitas nyata (real community) dengan maksud untuk membangun kembali dan memperkuat rasa kebersamaan menyangkut tempat nyata (keluarga, desa, kota, negara) yang di dalamnya berlangsung interaksi sosial secara tatap muka (face to face) yang karena sifatnya yang tak-anonim mendorong setiap orang untuk memperkuat landasan moral dan etika dari setiap tindakan.<br />
13. Perlu membangun ulang 'budaya malu (shame culture) yang mulai terkikis di dalam dunia tanpa sekat dan telanjanng.<br />
14. Perlu membangun cyberwacht yang kuat, yaitu mekanisme 'pengawas' dari komunitas itu sendiri terhadap efek-efek negatif dari cyberporn terhadap setiap warganya.<br />
15. Fungsi 'pengawasan' (wacht) harus dibangun secara bertingkat-tingkat dan berlapis-lapis (stratified wachting system), mulai dari tingkat individu (self-wachting), keluarga, rukun tetangga, sekolah, desa, kota, wilayah dan negara).<br />
16. Perlu dibuatkan semacam sistem 'pemata-mataan' (surveillance system) yang memungkinkan aktivitas melihat cyberporn dapat dideteksi lebih awal, terutama di tempat-tempat umum seperti warnet. Rasa keterawasan (surveilanced) setidak-tidaknya dapat menimbulkan 'rasa takut terlihat' atau 'rasa bersalah' pada diri setiap orang yang memasuki dunia haram cyberporn itu<br />
<br />
SUMBER:<br />
• www.cybercrime.gov/ - 14k –<br />
• www.cert.or.id/~budi/articles/cybercrime.doc<br />
• www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BAC5998C-7A10-400F-8A24-C6C5B22277FE/4558/04Perkembangan_Cybercrime.pdf -<br />
• www.depkominfo.go.id/portal/?act=detail&mod=artikel_itjen&view=1&id=BRT061002181001 –<br />
• www.bphn.go.id/index.php?modName=berita&cfg=news&todo=news&id=57&sisid=Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-90060969692481951932011-07-11T02:49:00.001-07:002012-04-02T11:10:15.881-07:00KONFLIK KOLOMBIA DENGAN NEGARA TETANGGA<span class="fullpost"> </span><br />
Awal Maret nyaris menjadi bulan paling kelabu di Amerika Latin. Kolombia, Venezuela, dan Ekuador yang selalu menyebut diri negara-negara bersaudara berada di ambang perseteruan berdarah. FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia atau Angkatan Bersenjata Revolusi Kolombia) yang salah satu pemimpinnya, Raúl Reyes, dibunuh awal Maret lalu merupakan kelompok gerilya paling tua dan berpengaruh di Amerika Latin. Dengan anggota sekitar 16.000 gerilyawan, FARC (berdiri tahun 1964) yang berhaluan marxis-lenin melancarkan kegiatan di sekitar perbatasan Venezuela, Ekuador, dan Peru.<br />
<br />
Dengan dana sekitar satu miliar dollar AS, yang berasal dari uang tebusan tawanan, peredaran narkotika, dan pencurian ternak, mereka mengadakan berbagai aksi yang meresahkan. Tidak sedikit pemimpin politik, militer, dan orang asing ditawan. Aksi kekerasan, seperti pembunuhan langsung, peledakan bom, pemerkosaan, dan aneka penyimpangan terhadap HAM terus terjadi. Tak pelak gerakan Colombia Soy Yo (Kolombia adalah saya) yang melibatkan jutaan orang lahir dari kebosanan menatap konflik dan kerinduan untuk menggenggam perdamaian.<br />
<br />
Peru, Kanada, AS, dan Uni Eropa memilih jalur militeristik demi menggempur kekuatan gerilyawan. Aneka bantuan AS dan Spanyol (saat pemerintahan Jose Aznar) dialokasikan untuk memperkuat strategi pertahanan dan penyerangan darat guna mengepung kantong-kantong FARC. Sedangkan Ekuador, Bolivia, dan Brasil memilih jalan netral untuk tidak mengatakan tidak sependapat dengan pola militer. Sementara itu, Hogo Chavez dari Venezuela memilih jalan lebih frontal membela FARC, hingga disinyalir memiliki ”kedekatan khusus”. Karena itu pula, Chavez pernah ditugaskan sebagai penengah demi membebaskan 45 tawanan politik. Namun, kecurigaan muncul dan berakhir dengan penarikan kembali mandat oleh pemerintah Kolombia.<br />
<br />
Dengan kekuatan retorikanya, Chavez memilih jalan kemanusiaan. Baginya, penukaran tawanan hingga bantuan kemanusiaan lainnya merupakan jalan yang lebih bijak.<br />
Namun, jalan kemanusiaan yang amat lamban disertai maraknya aksi kekerasan, sambil tidak melupakan kecurigaan di baliknya, mengakibatkan Kolombia melancarkan serangan 1 Maret lalu. Sabtu,1 Maret 2008, pasukan Kolombia memasuki wilayah Ekuador yang melakukan serangan bom dan menewaskan salah seorang pemimpin FARC, Raul Reyes. <br />
<br />
Ekuador mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dan Venezuela mengirim pulang semua diplomat Kolombia sehari berselang setelah menarik semua staff dan personil dari kedutaan besarnya di Bogota. Di samping itu Kepala kepolisian Kolombia mengatakan telah menemukan dokumen dalam operasi sapu bersih kelompok separatis FARC di Ekuador adanya bukti bahwa Chaves telah memberikan bantuan dana sebesar 300 juta dolar AS kepada kelompok separatis tersebut.<br />
<br />
Venezuela menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan pihaknya juga memiliki bukti-bukti bahwa kepala kepolisian Kolombia itu adalah seorang penyelundup psikotropika. Kolombia juga mengaitkan tokoh pemimpin FARC Raul Reyes dengan seorang pejabat tinggi yang sangat dekat dengan Presiden Ekuador Raffael Correa. Pemerintah Ekuador secara langsung menyangkal pernyataan tersebut dan mengatakan tuduhan tersebut hanya menambah buruk situasi setelah kolombia melakukan pelanggaran dengan memasuki wilayah Ekuador. Sejumlah negara lainnya juga mengeritik Kolombia yang mengirim pasukannya memasuki wilayah Ekuador.<br />
<br />
Namun pada hari sabtu, 7 maret 2008, Presiden Ekuador, Kolombia dan Venezuela mengakhiri masalah krisis pelanggaran wilayah tsb dengan berjabatan tangan di pertemuan puncak setelah sepekan diplomasi yang penuh rhetorika dan penempatan masing-masing pasukan diwilayah perbatasan. Presiden Venezuela Hugo Chavez juga menempatkan pasukannya di wilayah perbatasan dengan Kolombia untuk berjaga-jaga agar kejadian yang menimpa Ekuador, yang wilayahnya dimasuki oleh pasukan Uribe tidak terulang di wilayahnya, juga ikut menjabat tangan dengan Uribe dan setelah itu bertepuk tangan dengan keras dengan senyuman menghias wajahnya.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-53516027864536459532011-07-11T02:48:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.167-07:00TOKELAU<span class="fullpost"> </span><br />
Tokelau adalah wilayah di Samudra Pasifik Selatan yang terdiri dari tiga atol koral tropis. Wilayah ini terkadang disebut dengan nama kolonialnya Kepulauan Union. Nama Tokelau berasal dari bahasa Polinesia yang berarti “angin utara” <br />
<br />
Profil <br />
Bahasa resmi : Tokelau, Inggris <br />
Status politik : Wilayah Selandia Baru<br />
Kepala negara : Ratu Elizabeth II<br />
Diwakili oleh : Governor general of New zealand, Anand Satyanand (sejak 23 agustus 2006)<br />
Administrator : David Payton (sejak 17 october 2006)<br />
Kepala pemerintahan : Kuresa Nasau (sejak 23 february 2008)<br />
Bentuk pemerintahan : Monarki konstitusional<br />
Wilayah<br />
– Total : 10,8 km², 17 kali dari ukuran mal di Washington,DC <br />
Penduduk (juli 2008) : 1,443 jiwa <br />
Kepadatan penduduk : 115/km² <br />
Temperatur harian : 23˚C<br />
<br />
3 atol di Tokelau sebagai berikut:<br />
Fakaofo<br />
Fakaofu ( juga disebut Fakaofo) atau Bowditch Island adalah pulau paling tenggara dari tiga pulau karang dari Tokelau ,berada antar[a] 560 dan 566 mil laut selatan katulistiwa, Pulau kecil dgn tinggi rata-rata sekitar sepuluh kaki. Kebanyakan ditutupi dengan hutan kecil dari pohon kelapa dan semak belukar dan pohon yang rendah, yang memberi pulau yang sangat kecil itu suatu total tingginya dari 70 atau 80 kaki. Ada banyak kadal ekor hijau kecil, dan beberapa dari ukuran lebih besar yang memucat dari sari ke hitam, menurut latar belakang mereka. Serangga adalah berlimpah-limpah, dengan spesies besar capung, dua macam kupu-kupu, ngengat sphinx coklat kemerahan, belalang, jengkerik, kumbang, semut, lalat berkaki panjang, laba-laba, dan, nyamuk.<br />
Nukunonu<br />
Nukunono ( sekarang dipanggil Nukunonu) atau pulauDuke of Clarence adalah pulau karang tengah dari Tokelau. berada 546 sampai 554 mil laut dari utara katulistiwa, Pulau karang tsb mempunyai suatu area daratan dari 1,350 akre. Kebanyakan dari pulau kecil di sekitarnya ditumbuhi sejumlah hutan kecil dari pohon kelapa semak belukar dan pohon yang rendah. Burung-Burung laut, ketam pertapa, tikus besar dan serangga, sama halnya pada pulau-pulau di Pacific lainnya ; dan di sana hidup keanekragaman laut yang berlimpah-limpah dipesisir batu karang, dan di danau di pinggir laut yang [dangkal/picik], yang berisi batu karang dan kepala karang<br />
Atafu<br />
Atafu atau Pulau duke of York adalah pulau karang yang terletak di barat daya dari kelompok pulau Tokelau. terletak 513 mil laut dari selatan katulistiwa, Atafu adalah pulau karang yang rendah, berbentuk segi tiga secara garis besar, lebarnya sekitar tiga mil ke utara dan dua setengah mil ke selatan. tinggi daratan dari 12 sampai 15 kaki, tetapi ditumbuhi sejumlah pohon dan pohon kelapa, dan mempunyai area sekitar 550 akre. Pulau dihuni oleh 380 orang ( 1932), semua penduduk asli dari pulau Tokelau.<br />
Sejarah<br />
• Tokelau pertama kali dihuni oleh kaum emigran Polinesia yang berasal dari gugus pulau tetangga. <br />
• 1889 Tokelau ditetapkan sebagai protektorat Britania <br />
• 1916 Tokelau menjadi bagian dari Koloni Britania Kepulauan Gilbert & Ellice <br />
• 1925 Tokelau berada dalam administratif Selandia Baru.<br />
• Tokelau masih berstatus wilayah Selandia Baru menurut UU Tokelau 1948. warga Tokelau sedang menyusun konstitusi dan mengembangkan institusi dan pola pemerintahan sendiri untuk membentuk asosiasi bebas (free association) dengan Selandia Baru. Untuk segala tujuan praktis, rakyat Tokelau sudah memerintah sendiri dan bertanggung jawab atas anggaran, pembuatan hukum, dan pembuatan keputusan administratif sendiri. <br />
Politik<br />
Monarkinya diwariskan secara turun-temurun, administrator dipilih oleh Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, dan kepala pemerintahan dipilih dari anggota Dewan Faipule untuk masa jabatan satu tahun.<br />
Pada 11 November 2004, Tokelau dan Selandia Baru mengambil langkah untuk membentuk sebuah perjanjian yang mengubah status Tokelau dari wilayah Selandia Baru menjadi kawasan berasosiasi bebas dengan Selandia Baru. <br />
Referendum 2007<br />
Referendum 2007 di Tokelau dilaksanakan tgl 21 sampai 24 oktober. Dari 1500 orang penduduk Tokelau, 800 di antaranya memiliki hak suara. Untuk bisa memiliki pemerintahan sendiri, setidaknya 66 persen dari pemilih harus mendukung usulan. Dalam referendum serupa tahun lalu para pendukung pemerintahan sendiri kekurangan sekitar tiga puluh suara. Selandia Baru telah menawarkan usulan pemindahan kekuasaan, apapun hasil referendum. Dalam usulan tersebut, Warga Tokelau bisa tetap memegang kewarganegaraan Selandia Baru dan mendapatkan dukungan keuangan.<br />
Hasil dari referendum 2007 tsb, yaitu TOKELAU TETAP MILIK SELANDIA BARU. Tokelau untuk sementara tetap menjadi daerah koloni Selandia Baru. Para pendukung kemerdekaan kepulauan tersebut kekurangan enam belas suara untuk mencapai mayoritas. Ada 800 dari total 1500 penduduk yang memiliki hak suara di kepulauan Tokelau. Hampir tujuh ratusnya menggunakan hak pilihnya.<br />
<br />
Pemilu 2008<br />
Semua pemerintahan di tiap pulau di tokelau ditangani oleh pejabat pribumi. Masing-Masing pulau mempunyai suatu hakim ( faipule), suatu walikota ( pulenuku), pemimpin dari polisi dan satu atau dua policemen ( leoleo). Sekitar sekali setahun suatu anggota dari Office/Kantor asli dari Samoa mengunjungi pulau untuk mengindahkan berbagai hal utama. Masing-Masing [desa/kampung] mempunyai suatu dewan ( fono), yang memimpin hakim<br />
<br />
Geografi<br />
Tokelau terdiri dari tiga pulau kecil di Samudra Pasifik Selatan yang merupakan pertengahan antara Hawaii dan Selandia Baru, di rantai taifun Pasifik. Tokelau tidak memiliki pelabuhan atau dermaga.<br />
Atol-atol koral membentuk ketiga pulau, yaitu Atafu (dulunya Duke of York Group), Nukunonu (dulunya Duke of Clarence Group), and Pulau Fakaofo (atau Bowditch). Total wilayah daratan sebesar 10,8 km2.<br />
Pulau keempat yang bukan milik Tokelau walaupun secara geografis merupakan bagian dari gugus Tokelau adalah Pulau Swains, bagian dari Samoa Amerika sejak 1935.<br />
<br />
Ekonomi<br />
Mata uang Tokelau adalah Dolar Selandia Baru(NZ$).<br />
Pendapatan pemerintah Tokelau yang berjumlah €410.000 per tahun tidak mencukupi pengeluaran sekitar €2,3 juta. Defisit itu disubsidi oleh dana bantuan Selandia Baru. Produk ekspor Tokelau senilai €80.000 berupa perangko, kopra, dan kerajinan tangan. Sedangkan produk impor senilai €245.000 berupa makanan, bahan bangunan, dan BBM.<br />
Industri lokal terdiri dari usaha-usaha kelas kecil seperti produksi kopra, kayu, kerajinan tangan, perangko, koin dan perikanan. Sektor pertanian dan peternakan menghasilkan kelapa, kopra, buah keluak, pepaya, pisang, babi, unggas dan kambing.<br />
Tokelau juga menambah 10% GDPnya melalui penjualan nama domain .tk <br />
Ekspor: $ 0 (2002)<br />
Ekspor partners : new zealand (2002)<br />
Impor : $969.200 (2002)<br />
<br />
Demografi<br />
Tokelau dihuni oleh sekitar 1.500 penduduk etnik Polinesia yang tersebar di tiga desa. Mereka menggunakan bahasa Tokelau dan Inggris. Keterpencilan dan kurangnya sumber daya sangat memperlambat pengembangan ekonomi dan memojokkan sektor pertanian yang hanya dapat mencukupi kebutuhan hidup petani dan keluarganya (subsistence level). Minimnya sumber daya alam dan tingginya angka kepadatan penduduk menjadi faktor pendorong emigrasi ke Selandia Baru, akibatnya laju pertumbuhan penduduk menurun 0,9% per tahun.<br />
Di pulau Atafu, seluruh warga merupakan anggota Gereja Kristen Kongregasi Samoa; Di Nukunonu, seluruhnya beragama Katholik Roma; Di Fakaofo, terdapat kedua aliran agama tersebut dengan mayoritas aliran Gereja Kristen Kongregasi. <br />
Keseluruhan proporsi agama di Tokelau adalah: Gereja Kristen Kongregasi 70%, Katolik Roma 28%, lainnya 2%.<br />
<br />
PENDIDIKAN <br />
Masing-Masing dari tiga pulau karang mempunyai sekolah modern di bawah administrasi dari departemen pendidikan dari jabatan dalam pemerintahan itu. Bantuan adalah juga datang dari Samoa barat. Pendidikan ada tersedia [bagi/kepada] semua anak-anak antar[a] dari lima dan 18 thn. Sekolah gratis dan kehadiran 100 per sen. Ada kelas pra-sekolah pada setiap [desa/kampung]. perpustakaan Sekolah dipenuhi masyarakat juga.<br />
<br />
Ada 43 guru yang berkwalitas di Tokelau dan 13 ajudan guru. Para Guru didukung untuk meningkatkan mutu profesional mereka dan ketrampilan yang akademis melalui kursus korespondensi dan lebih sering dalam pe;atihan pelayanan. sukarelawan VSA tengah menetapkan format 5 program acara ilmu pengetahuan, disediakan dalam pelatiahn pelayanan dan mengembangkan kurikulum sebelum masuk sekolah.<br />
<br />
KESEHATAN <br />
Sistem pelayanan kesehatan dioperasikan oleh departemen kesehatan dari jabatan dalam pemerintahan itu. Masing-Masing dari tiga pulau karang mempunyai suatu rumah sakit yang bertalian ke Samoa barat, menyediakan pelayanan kesehatan utama [bagi/kepada] masyarakat [itu]. Masing-Masing rumah sakit sungguh [baik] dilengkapi dengan obat-obatan dan instrumen berhub. dg pembedahan dan medis. Hanya Test laboratorium yg sangat mendasar dapat sistem pelayanan kesehatan yang dapat dilaksanakan. System perawatan kesehatan dioperasikan oleh departemen kesehatan dari jabatan dalam pemerintahan itu.<br />
<br />
Perawatan kesehatan dijalankan terpisah dari masing-masing lain dan dari pusat pembelajaran. Ada rencana untuk instalasi dari jasa diagnostik, unit sinar x, suatu laboratorium dan tempat operasi yang ditempatkan pusat, dengan demikian pemusatan jasa dan mengurangi kebutuhan akan keterhantungan terhadap samoa barat. <br />
Departemen kesehatan adalah juga dilibatkan pd pelayanan kesehatan umum . Ada program acara berkelanjutan untuk meningkatkan mutu persediaan air dan jasa penjagaan kesehatan. Panitia wanita-wanita pada [atas] masing-masing pulau karang dengan aktip mengambil bagian di (dalam) program acara kesehatan ibu dan anak bersama-sama personil medis. Pelatihan ilmu perawatan dikerjakan di (dalam) Samoa barat, Fiji dan Selandia Baru<br />
<br />
Infeksi/Peradangan kulit, influensa, gastro-enteritis dan infeksi/peradangan bidang yang berhubung pernapasan bagian atas adalah lazim. utama Penyebab kematian adalah radang paru paru, penyakit jantung dan kanker. Dari perhatian yang utama adalah peningkatan yang cepat atas penyakit yang yang non-communicable- hipertensi, kencing manis, penyakit jantung dan encok. Faktor [yang] mendukung peningkatan ini adalah ketergantungan yang berat/lebat pada [atas] makanan yang diimport dan mengubah lifestyle. Suatu surve1990i yang diungkapkan bahwa 80 per sen dari populasi orang dewasa merokok, 400 botol dari bir saban peminum minuman keras dikonsumsi masing-masing tahun dan masing-masing orang menggunakan 50 kg dari gula tiap tahun. Suatu program acara kesehatan telah dipikirkan untuk menunjukkan permasalahan ini [adalah] menginformasikan masyarakat dari yang resiko perlu untuk dihindarkan. <br />
<br />
Masa Kanak-Kanak penyakit seperti pertussis, dipteri. tetanus, penyakit lumpuh dan campak dikendalikan dgn baik melalui/sampai suatu immunisasi program [yang] yang mana [adalah] secara luas diterima oleh populasi [itu]. Kesehatan yang gigi adalah secara umum lemah/miskin, sebagian besar oleh karena perubahan di (dalam) pola yang berkenaan dg aturan makan yang sekarang memusatkan pada makanan took yang disuling dan lebih sedikit makanan yang segar tradisional. Program kesehatan gigi untuk anak-anak sekolah mengajarkan ttg sikat gigi dan toothpastes kepada para siswa. <br />
Angka kelahiran yang kasar adalah 22 per 1000 dan angka kematian kasar 7 per 1000<br />
<br />
Isu lingkungan<br />
Titik yang paling tinggi Tokelau adalah hanya sampai 5 meter di atas permukaan laut. Pantai sedang longsor dan beberapa bagian dari pulau kecil telah dihanyutkan selama badai. Jika tidak bertindak sekarang Tokelau bisa menjadi salah satu [dari] pulau yang pertama tenggelam. Studi mengkonfirmasikan bahwa 57% dari aktivitas yang menyebabkan global warming adalah penggunaan energi dan produksi. Pemerintah Tokelau menguasai suatu Kebijakan Energi Nasional dan Rencana tindakan strategis untuk bekerja ke arah gol yang terakhir dari 100% energi yang dapat diperbaharui untuk Tokelau. Pemerintah telah menetapkan kemampuan dari sistem matahari photovoltaic untuk menyediakan power supply untuk Tokelau. <br />
Tokelau memiliki sumber daya laut berlimpah-limpah , namun sumber daya daratan nya sangat terbatas. <br />
Pertumbuhan Populasi bisa berpotensi mnjadi suatu ancaman, namun nampak bahwa populasi telah stabil pada angka sekitar 1,575 orang-orang. <br />
Permasalahan lingkungan utama Tokelau meliputi: overexploitation dari ikan tertentu dan sumber daya laut jenis lain, eksploitasi pasir pantai, eksploitasi sumber daya hutan (sekalipun hanya kecil); polusi dari lensa air tawar dari penjualan bahan-kimia dan masalah limbah buangan yang serius.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-16020445474453249602011-07-11T02:45:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.167-07:00STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI BANGLADESH<span class="fullpost"> </span><br />
PENDAHULUAN<br />
<br />
Bangladesh merupakan simbol kemiskinan Asia sehingga “pakar kemiskinan” seluruh dunia merasa “belum pakar” jika belum mempelajari masalah kemiskinan negara ini. Istilah International Basketplace untuk negara ini sampai-sampai dikenalkan oleh Robert McNamara, ketika itu Presiden Bank Dunia, untuk menggambarkan contoh kemiskinan yang sangat parah. Namun pada bulan Juli 2005, menurut Country Brief yang dirilis oleh Bank Dunia, Bangladesh telah membaik dalam hal pengurangan pertumbuhan penduduk, pembangunan manusia dan paritas gender di sekolah. Tingkat kemiskinan negara telah melihat penurunan sebesar 20% sejak awal tahun 1990an. <br />
<br />
Negara Bangladesh memang kian hari mengalami perbaikan ekonomi. Sejak 1975, telah terjadi peningkatan dua kali lipat dalam PDB per kapita. Selama 2008 resesi ekonomi global, Bangladesh berhasil tetap stabil. Menurut Biro Statistik Bangladesh (BBS), ada kenaikan $ 62 dalam PDB per kapita pada tahun 2009 dari US $ 559 pada akhir tahun 2008. Terdaftar fiskal 2009 pendapatan per kapita sebesar US $ 621. Sekitar 25% dari GDP negara pada tahun 2009 berasal dari kiriman uang dari ekspatriat, senilai $ 9.7 miliar dan ekspor garmen senilai $ 12,3 miliar. <br />
<br />
Pada periode terakhir ini, Bangladesh telah mencapai tingkat pertumbuhan 5,7% di tahun 2009. Negara telah mencatatkan ekspansi signifikan dalam kelas menengah. Industri konsumen telah tumbuh cukup. Peningkatan investasi asing langsung menyoroti laju pertumbuhan ekonomi Bangladesh. Bahkan pada Januari 2010, perekonomian Bangladesh telah bangkit setelah resesi global, dan sekarang berada pada posisi yang kuat..<br />
<br />
Salah satu jalan keluar bagi Bangladesh untuk mengurangi kemiskinan penduduknya yaitu dengan microcredit atau microfinance. Bangladesh dianggap sebagai negara tempat kelahiran “ilmu kredit mikro” (microcredit science) berbentuk Bank Perdesaan, atau dalam bahasa Bengali Grameen Bank, yang dirintis oleh Profesor Muhammad Yunus. Grameen Bank (GB) kini menjadi simbol keberhasilan atau kunci sukses program penanggulangan kemiskinan yang selanjutnya ditiru/direplikasi di berbagai negara termasuk Indonesia yang juga merupakan negara dunia ketiga.<br />
<br />
Bangladesh masih memiliki beberapa hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi nya: <br />
1. Meluasnya korupsi<br />
2. Ketidakstabilan politik (pertarungan politik)<br />
3. Persingan ekonomi dunia<br />
4. kelebihan populasi yang berpengaruh pada meluasnya kemiskinan<br />
5. Lambatnya pelaksanaan reformasi ekonomi <br />
6. Miskin infrastruktur <br />
a. fasilitas pelabuhan yang salah urus<br />
b. pembangkit listrik yang tak mencukupi (krisis energi)<br />
c. pertumbuhan di angkatan buruh yang tidak memiliki ruang kerja yang cukup, <br />
<br />
Pada Paper ini, kami akan membahas tentang hambatan utama pertumbuhan ekonomi Bangladesh di atas, terkhusus pada krisis energi di Bangladesh yang berpengaruh pada perekonomian negara. <br />
<br />
PEMBAHASAN<br />
KRISIS ENERGI BANGLADESH<br />
<br />
Pertumbuhan industri Bangladesh telah mencapai 81 % selama 1997 - 1998. Tahun belakangan ini industri garmen siap pakai telah menggantikan posisi rami menjadi barang utama yang di ekspor oleh Bangladesh. Kemajuan yang sangat berarti telah dicapai dalam beberapa tahun yang lalu dalam industri-industri seperti kulit, keramik, udang, ikan, farmasi, dan makanan kaleng.<br />
<br />
Namun industri-industri di Bngladesh masih dihambat oleh kurang efisiennya penggunaan sumber energi. Apakah konsekuensi dari mis-alokasi sumber daya untuk perekonomian? Apa yang akan terjadi jika negara berinvestasi cukup dalam beberapa sektor dan terlalu sedikit di sektor lain? Jawabannya adalah mungkin bahwa negara mungkin memiliki cukup produksi di sektor-sektor dimana negara ber investasi dgn benar dan terlalu sedikit di sektor yang kurang diinvestasikan. Itu mungkin benar dalam beberapa kasus, tetapi mengabaikan interdependensi antara sektor yang investasinya memadai dan sektor yang investasinya kurang memadai. <br />
<br />
Negara pada akhirnya memiliki terlalu sedikit produksi di sektor-sektor di mana negara telah berinvestasi cukup, karena negara memiliki terlalu sedikit produksi di sektor dimana negara tersebut telah mengabaikan untuk berinvestasi. Kesalahan fatal ini telah terjadi secara nyata di pabrik garmen di Bangladesh. Para pekerja sedang tidur, mesin tidak berisik, dan bahan belum digunakan. Semua masukan yang diperlukan untuk menjalankan pabrik ada di sana. <br />
<br />
Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Itu semua karena salah satu masukan penting yang hilang- pasokan listrik. Bangladesh gagal untuk berinvestasi cukup dalam pembangkitan listrik sedangkan sisanya ekonomi menggelegar-manufaktur dan konstruksi pada khususnya. Masalah ini tidak hanya memberikan kerugian terhadap pertumbuhan laba cepat tapi juga pada pertumbuhan permintaan listrik. Dengan pembangkit listrik yang tidak tersedia lebih cepat, sehingga mencekik pertumbuhan di seluruh ekonomi meskipun telah tersedia pekerja yang bersedia melakukan semua kerja keras dan pengadaan mesin-mesin bahan, dengan para pekerja yang dapat bekerja untuk memproduksi barang. Perekonomian kehilangan pendapatan domestik dan gagal mengambil laba berharga valuta asing. Inilah koneksi transnasional kompleks (saling ketergantungan) antara negara dan masyarakat.<br />
<br />
Krisis listrik di Bangladesh adalah puncak gunung es yang menyembunyikan krisis yang lebih dalam di negara Bangladesh. Bangladesh kehilangan pikiran untuk bagaimana mereka mengekstrak cadangan batubara. Bangladesh kehilangan pemikiran tentang cara untuk mengeksplorasi gas di pantai dan lepas pantai. Bangladesh terlalu lama dalam menentukan cara untuk menerapkan Nota Kesepahaman tentang berbagi energi (the Memorandum of Understanding on energy sharing) dengan India. Sementara itu, mesin-mesin Bangladesh akan diam dan pekerja Bangladesh akan terus tidur siang di pabrik-pabrik mereka karena kurangnya listrik dan menghabiskan malam tanpa tidur di rumah.<br />
<br />
Negeri ini memiliki kekurangan energi akut, hampir tidak ada kantor atau pabrik <br />
yang tidak terkena pemadaman listrik, kadang-kadang berlangsung beberapa jam. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya energi untuk pembangkit tenaga listrik. Padahal sekitar satu dekade lalu, Bangladesh melimpah dalam energi dengan pasokan gas alam dan menarik sejumlah besar investor asing. karena berbagai alasan yang tidak menghasilkan gelombang listrik. Banyak alasan yang disebut-sebut sebagai penyebab dari masalah krisis energi ini, termasuk tersedak birokrasi, korupsi, dan transaksi kotor. Ini dapat dihubungkan dengan Chaos Deterministik, atau hanya kekacauan, dinamika masa depan mereka sepenuhnya ditentukan oleh kondisi awal, tanpa elemen acak yang terlibat. <br />
<br />
Beberapa analis mengatakan Bangladesh memiliki cadangan energi yang cukup untuk 50 tahun terakhir, yang lainnya mengatakan mereka akan kekeringan dalam 20 tahun. Para pejabat mengatakan pasokan gas dan batubara akan berlangsung selama 30 tahun jika mereka benar dieksploitasi. Bangladesh sepertinya memperoleh pelajaran berharga bahwa energi bukan hanya tentang penjualan, investasi, dan mengkonsumsi tetapi juga tentang mata pencaharian masyarakat dan perlindungan lingkungan.<br />
<br />
Krisis listrik saat ini di Bangladesh adalah kasus klasik inefisiensi. Bangladesh dalam upaya putus asa, tetap berada dalam dilema tentang bagaimana mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya batubara. Ini seperti halnya Game theory yang mencoba memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan kerugian dalam kondisi ketidakpastian dan informasi yang tidak lengkap, yang mengharuskan setiap pelaku untuk menentukan peringkat preferensi urutan, probabilitas perkiraan, dan mencoba untuk melihat apa yang aktor lain yang akan dilakukan. Bangladesh terus mengalami krisis energi yang serius dalam hal gas dan listrik. Hal ini telah memicu krisis pasokan air. Hanya 40% dari 155 juta penduduk Bangladesh memiliki akses ke kekuasaan. Bahkan kemudian Bangladesh tidak bisa memenuhi lebih dari 60% dari kebutuhan energi. <br />
<br />
Meskipun kapasitas terpasang untuk pembangkit listrik di negara ini adalah 2.908 megawatt, produksi sebenarnya tidak melebihi 2.160 megawatt sebagai permintaan puncak 2.200 megawatt. Tingkat rata-rata kerugian sistem masih setinggi 33,3%. Permintaan untuk daya akan meningkat 300 MW setiap tahun dan investasi sekitar 110 milyar Tk sampai pergantian abad akan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini.<br />
<br />
Tanggung jawab dalam pembuatan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusinya di negara ini berada pada Dewan Pengembangan Sumber Daya (PDB), Dewan Elektrifikasi Pedesaan (REB), dan Badan Pemasok Elektrik Dhaka (DESA). Terdapat pula Komisi Pengaturan energy Bangladesh (Bangladesh Energy Regulatory) yang didirikan pada tanggal 13 Maret 2003 melalui UU legislatif dari Pemerintah Bangladesh. Komisi ini memiliki mandat untuk mengatur Gas, Listrik dan produk minyak bumi bagi seluruh Bangladesh. Misi komisi ini antara lain:<br />
• Penegakan disiplin fiskal dari sektor energi <br />
• Pengenalan target kinerja dan peraturan insentif berbasis <br />
• Pengenalan seragam standar operasional dan kualitas pasokan <br />
• Transparansi dalam penentuan tarif dan efisiensi ekonomi <br />
• Meningkatkan kesempatan untuk pengembangan pasar kompetitif <br />
• Meningkatkan peluang untuk efisiensi dan pertumbuhan ekonomi<br />
• Keterlibatan publik ke dalam sektor energy<br />
<br />
Pemerintah telah menempuh kebijakan yang terencana dengan baik untuk menghasilkan energi lebih melalui petinggi publik dan investasi swasta, mengurangi kerugian sistem minimum dan memanfaatkan gas alam, tenaga surya, tenaga atom dan sumber daya listrik tenaga air. Saat ini sekitar 88 persen dari pembangkit listrik didasarkan pada gas alam. Sekitar 55% pasokan energi negara itu didasarkan pada bahan bakar tradisional (tanaman residu, kotoran hewan dan kayu bakar), 24% pada gas alam, 19% pada impor minyak dan batubara dan sisanya 2% adalah pembangkit listrik tenaga air. Gas alam juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan yang cepat dari industri pupuk kimia<br />
<br />
Pemerintah Bangladesh juga sedang membangun transportasi modern dan sistem telekomunikasi yang tepat sampai ke level desa. Pemerintah telah memberikan prioritas tertinggi untuk pembangunan milyaran dolar jembatan Jamuna multi yang akan menghubungkan daerah utara dengan sisa negara untuk jalan langsung dan komunikasi kereta api dan gas serta transmisi listrik. Ini akan memberikan dorongan besar untuk pertumbuhan perdagangan antara berbagai daerah di negeri ini. Beberapa jembatan besar lainnya sedang dipertimbangkan untuk mempersiapkan Bangladesh untuk jalan raya Asia. <br />
<br />
Selama tahun 1997-1998, generator yang telah berdiri berkapasitas Listrik di negara ini sebesar 3.091 MW. Tetapi adanya penuaan dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang telah lama dan kekurangan pasokan gas, kapasitas generator listrik menurun hingga 2.350 sampai 2.400 MW. Pemerintah telah mengubah Kebijakan Industri dan mengambil Kebijakan Generator Listrik Sektor Swasta untuk membuka investasi swasta dalam sektor listrik. Pada saat itu pemerintah mengambil keputusan dalam kondisi risiko dan menyadari akan adanya resiko kerugian, sesuai dengan prospect theory. <br />
<br />
Sampai pada Maret 2010, para pembuat kebijakan Pemerintah, pengelolaan sektor energi Bangladesh masih memikirkan tentang 2000 MW defisit listrik + dan sekitar 400 MMCD + kekurangan Gas. Pembuat undang-undang dalam diskusi pra-anggaran dengan departemen keuangan menekankan pada perencanaan strategi dalam anggaran tahun fiskal berikutnya untuk menghasilkan 9.000 megawatt listrik dalam lima tahun ke depan. Mereka memberikan prioritas utama untuk pembangkit listrik dalam anggaran 2010-2011.<br />
<br />
LSM Bangladesh, Grameen Shakti, menyediakan sistem tenaga surya untuk rumah tangga di daerah pedesaan terpencil, apabila tidak ada hubungan listrik dalam waktu dekat. USAID telah membantu Grameen Shakti untuk melatih 30.000 pengguna dan teknisi yang memungkinkan mereka untuk menginstal lebih dari 180.000 rumah tangga sistem solar-to-date. Jumlah tata surya terpasang saat ini meningkat sekitar 8.000 sistem per bulan. <br />
<br />
Kontribusi USAID untuk sektor energi di Bangladesh ($ 210 juta untuk saat ini) adalah di elektrifikasi pedesaan. Bekerja sama dengan National Rural Electric Cooperative Association (NRECA), USAID mempelopori Program Elektrifikasi Pedesaan. Sekarang membawa listrik dapat dinikmati sekitar 43 juta orang di seluruh Bangladesh pedesaan. Dengan listrik, pompa irigasi dapat menyediakan listrik dengan biaya rendah untuk irigasi petani selama musim kemarau. Manfaat lainnya, listrik telah memasukkan tingkat melek huruf yang lebih tinggi, pendapatan lebih dan perencanaan keluarga yang lebih baik. USAID mengantisipasi 2012 oleh peningkatan investasi di bidang infrastruktur akan memungkinkan Bangladesh untuk menyediakan 6.400 megawatt listrik selama permintaan puncak dan tambahan 1,8 juta konsumen akan memiliki akses ke jaringan listrik off dari energi surya.<br />
<br />
KESIMPULAN<br />
<br />
Salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi Bangladesh yang paling krusial adalah krisis energi. Bangladesh telah gagal untuk berinvestasi cukup dalam pembangkitan listrik sedangkan sisanya ekonomi menggelegar-manufaktur dan konstruksi pada khususnya. Dengan pembangkit listrik yang tidak tersedia lebih cepat, sehingga mencekik pertumbuhan di seluruh ekonomi meskipun telah tersedia pekerja yang bersedia melakukan semua kerja keras dan pengadaan mesin-mesin bahan, Perekonomian kehilangan pendapatan domestik dan gagal mengambil laba berharga valuta asing.<br />
Sebagai jalan penyelesaiannya. Pemerintah telah menempuh langkah untuk menghasilkan energi lebih melalui petinggi publik dan investasi swasta, mengurangi kerugian sistem minimum dan memanfaatkan gas alam, tenaga surya, tenaga atom dan sumber daya listrik tenaga air. Juga dibantu oleh kontribusi USAID untuk sektor energi di Bangladesh di elektrifikasi pedesaan yang bisa dikatakan cukup berhasil.<br />
<br />
<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
<br />
(Di akses tanggal 12 April 2010)<br />
<br />
http://www.usaid.gov/bd/programs/energy.html<br />
http://www.berc.org.bd/<br />
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekonomi_Bangladesh<br />
http://english.people.com.cn/90001/90778/90858/90863/index.html<br />
http://www.ekonomirakyat.org/editorial.php<br />
http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?sumbar=berita&d=21<br />
http://vinottie.wordpress.com/2010/01/28/kemiskinan-bangladesh/<br />
http://radensomad.com/makalah-peranan-ilmu-ekonomi-dan-bisnis.html<br />
http://younkhendra.wordpress.com/2009/11/13/politik-luar-negeri-dan-diplomasi-indonesia/Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-84991661168573544502011-07-11T02:42:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.167-07:00POTENSI KERJASAMA INDIA, PAKISTAN, BANGLADESH & AFGANISTAN DALAM MENJAGA STABILITAS KAWASAN ASIA SELATAN<span class="fullpost"> </span><br />
<br />
Kekuatan regional Asia Selatan tidak mampu menciptakan stabilitas keamanan di kawasannya sendiri. Gangguan terorisme terutama sangat dirasakan Afganistan, Pakistan, India, dan Sri Lanka belakangan ini. Tidak kalah rumitnya ancaman dari gerakan pemberontakan, terutama yang sudah puluhan tahun dialami India, Sri Lanka, dan Afganistan. Dengan kata lain, stabilitas politik, pemerintahan dan ekonomi di Asia Selatan tergantung pada stabilitas keamanan di tiap negara anggotanya. <br />
<br />
Di Afganistan, konflik yang terjadi adalah adanya intervensi AS. Intevensi AS di Afghanistan untuk melenyapkan Taliban dan al-Qaida merupakan manifestasi terakhir dalam konflik yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade. Upaya untuk melenyapkan mereka dan partisipasi aktif komunitas internasional telah menciptakan kesempatan terbaik dalam beberapa tahun terakhir bagi Afghanistan mendapatkan perdamaiannya, namun beberapa hambatan besar masih terbentang. Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia, dimana kesulitannya banyak diakibatkan oleh narkotika dan senjata serta masyarakatnya memiliki tingkat kesehatan dan pendidikan terendah dibandingkan dengan negara manapun.<br />
<br />
Afghanistan masih terganggu oleh sisa-sisa Taliban dan jaringan teroris Al Qaeda. Masih ada gejolak di Pakistan dan perbatasannya dengan Afghanistan, namun semakin teratasi, karena operasi keamanan di sepanjang perbatasan. Kondisi setelah perang atau serangan militer AS atas Afghanistan (6 Oktober 2001) dapat diatasi oleh pemerintah dengan operasi angkatan bersenjatanya. Pakistan menempatkan Operasi-operasi militer untuk pengamanan itu dengan menempatkan 70 ribu pasukan di perbatasan Afghanistan.<br />
<br />
Di India, masih terdapat problem keamanan dalam negeri yang bersumber pada konflik Muslim-Hindu. Masalah Kashmir masih merupakan sumber konflik yang potensial bagi India. Hubungan dengan India, hambatannya jelas soal Kashmir. Kashmir menjadi masalah utama, yang sejak kemerdekaan India-Pakistan tahun 1947 membawa konflik berkepanjangan. Pakistan dengan penguasa militer dan India yang demokratis, sangat mempengaruhi peta stabilitas politik di Asia Selatan. <br />
<br />
Konflik antara India dan Pakistan telah membawa kedua negara ini pada tiga kali peperangan, yaitu pada tahun 1947, 1965 dan tahun 1971. Pertikaian politik antara India dan Pakistan telah mengarah pada perebutan hegemoni regional sejak tahun 1998, ketika India berhasil melaksanakan uji coba senjata nuklirnya yang pertama yang diikuti oleh Pakistan pada tahun yang sama. <br />
<br />
Tingkat penguasaan teknologi India cukup tinggi, tetapi belum berimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang belum cukup tinggi untuk membangun kekuatan pertahanannya secara besar-besaran. Kecenderungan India lebih mengutamakan pengendalian keamanan dalam negeri dan pembangunan ekonominya, dari pada pembangunan kekuatan militer secara besar-besaran<br />
<br />
Di Pakistan timbul prospek yang semakin mirip dengan apa yang terjadi di Afghanistan. Negara tersebut telah mengalami tiga dekade yang penuh dengan korupsi, narkotika, militer yang menumbuhkan ekstremis islam dan penurunan secara umum dalam standar pendidikan dan kesehatan. <br />
<br />
Pakistan juga memiliki konflik yang berkelanjutan dengan India mengenai Kashmir, yang kini memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sebuah perang nuklir. Negara tersebut kembali dipimpin oleh pihak militer dan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk memulihkan ekonomi dan pemerintahannya semakin terpinggirkan. Narkotika dan pengangguran menjadi momok bagi kaum muda. Prospek bagi stabilitas di Pakistan sangat rendah, namun bantuan yang tepat dan menyeluruh terhadap birokrasi negara tersebut tentunya dapat menyelesaikan beberapa masalah. <br />
<br />
Terorisme juga merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas dan kemajuan di Asia Selatan. Dalam hal ini, Pemerintah India, Afganistan serta Dinas Rahasia AS, CIA menuduh Pakistan sebagai sarang terorisme.. Adanya persekutuan AS-Pakistan sangat penting artinya bagi stabilitas Asia Selatan, bagi keberhasilan tujuan-tujuan AS di Afghanistan, dan upaya berkelanjutan dalam memberantas Al-Qaeda.<br />
<br />
Bangladesh turut andil dalam melemahnya situasi politik di kawasan Asia Selatan. Konflik terhadap Cittagong Hill Tracts (CHT) yang terjadi di Bangladesh telah diterlantarkan lebih dari 50 % (hampir 500.000 orang) dari populasi lokal. Populasi penduduk asli lokal dari CHT termasuk 13 kelompok etnis yang berbeda dari sisa populasi Bangladesh dalam agama, kebudayaan, dan kebiasaan sosial mereka. Pada awal 1970an, Pemerintah mengawali ukuran untuk memeroleh kendali yang lebih besar terhadap wilayah tersebut dengan menyebarkan pasukan bersenjata dan membangun insentif transmigrasi untuk etnis Bengal dari wilayah delta tersebut.<br />
<br />
Konflik di Bangladesh ini mengarah pada tekanan politik yang serius dan penciptaan sebuah kelompok pemberontak penduduk asli bersenjata yang disebut Shanti Bahini. Sebuah konflik sipil yang bertahan 25 tahun diakibatkan, mengarah pada penelantaran bahwa kelompok penduduk asli dan penetap etnis Bengal. Di samping ribuan IDP, banyak juga pergi ke tetangga India. Perang sipil berakhir secara resmi pada 1997 dengan penandatangan persetujuan perdamaian antara Pemerintah dan pemimpin suku. <br />
Oleh karena itu, perbaikan hubungan dalam menstabilkan keadaan kawasan Asia Selatan perlu diupayakan. Perlunya India dan Pakistan mengambil langkah penting untuk menghentikan ketegangan dengan memulai kembali dialog. Dan juga untuk penanganan kasus penggunaan senjata nuklir di Asia Selatan yang sangat berpengaruh pada seluruh keamanan di Asia Pasifik dan pengembangkan senjata pemusnah massal yang sangat berkaitan dengan kepentingan fundamental keamanan regional. <br />
<br />
Perbaikan hubungan bilateral untuk menstabilkan kawasan Asia Selatan ini ditandai dengan pembukaan layanan bis antara dua wilayah Kashmir yang disengketakan, Srinagar (India) – Muzaffarabad (Pakistan), pembukaan kembali jalur kereta api yang ditutup karena perang Kargil, pertandingan cricket antara India dan Pakistan serta kemudahan layanan visa kepada calon pengunjung dari kedua negara. Usaha-usaha ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah Kashmir dan merealisasikan hubungan bilateral India dan Pakistan yang lebih baik. <br />
<br />
Upaya lain untuk menciptakan kekuatan regional asia selatan adalah dibukanya kantor ICG (International Crisis Group) di Islamabad pada bulan Januari 2002 untuk menyediakan analisa kebijakan baik di Afghanistan dan Pakistan untuk mencari cara bagi komunitas internasional dalam membantu kedua negara tersebut sekaligus mengidentifikasi masalah-masalah dan ketegangan yang berkembang di daerah tersebut.<br />
Di Asia Selatan juga terdapat South Asia Association for Regional Cooperation yang salah satu tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara Asia Selatan di forum-forum internasional untuk kepentingan bersama. Namun SAARC terkenal karena kata-kata kosongnya, dan bukan karena tindakan yang membuahkan hasil. Dalam sejarah SAARC ketegangan antara India dan Pakistan berkali-kali menghambat kerjasama lebih erat. Dan sekarang, akibat sejumlah serangan yang terjadi belakangan ini, proses perdamaian, yang sudah berusia empat tahun antara dua negara bertetangga itu, berada di titik terendah.<br />
<br />
Terbentuk pula South Asai Peace Commision (SAPC) yang bertugas untuk melaporkan pada situasi konflik yang ada dan muncul di wilayah Asia Selatan sebagaimana didefinisikan SAARC, dan mempromosikan dialog dan kerjasama antar negara Asia Selatan negara.<br />
<br />
Dari upaya-upaya tersebut di atas, diharapkan dapat mengukuhkan kekuatan regional Asia Selatan untuk mampu menciptakan stabilitas keamanan di kawasannya.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
KESIMPULAN<br />
<br />
Stabilitas kawasan Asia Selatan sampai sekarang belum bisa tercapai. Stabilitas politik, pemerintahan dan ekonomi di Asia Selatan sangat tergantung pada stabilitas keamanan di tiap negara anggotanya. Adanya gangguan terorisme terutama sangat dirasakan Afganistan, Pakistan, India, dan Sri Lanka belakangan ini. Tidak kalah rumitnya ancaman dari gerakan pemberontakan, terutama yang sudah puluhan tahun dialami India, Sri Lanka, dan Afganistan. Belum lagi konflik antar negara yang terjadi kawasan tersebut. Menurunnya kondisi India, Pakistan, Bangladesh dan Afganistan, yang mengakibatkan minimnya potensi kerjasama, membuat stabilisasi kawasan Asia Selatan tidak mampu tercapai.<br />
<br />
<br />
REFERENSI<br />
SITUS WEB:<br />
1. Sinar Harapan - http://www.sinarharapan.co.id/berita/0506/16/lua03.html<br />
2. Uni Sosial Demokrat - http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=4195&coid=1&caid=24<br />
3. Tempo Interaktif - http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2003/01/06/AK/mbm.20030106.AK83827.id.html<br />
4. Suara Pembaruan - http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/19/Internas/int01.htm<br />
5. Kompas - http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0407/19/ln/1154975.htm<br />
6. Voa - http://www.voanews.com/indonesian/archive/2006-05/2006-05-12-voa4.cfm<br />
7. Antara - http://www.antara.co.id/arc/2008/7/25/sri-lanka-tempatkan-12000-polisi-untuk-ktt-asia-selatan/<br />
8. HI Fisip UNEJ - http://hi.fisip-unej.com/?pilih=lihat&id=56Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-6698089765794288812011-07-11T02:38:00.001-07:002011-07-11T03:08:38.167-07:00STRUKTUR DAN PROSES SiSTEM POLITIK INDONESIA<span class="fullpost"> </span><br />
a. Struktur politik di Indonesia<br />
Indonesia menerapkan system pemerintahan demokrasi pancasila, sebagai satu kesatuan di dalam system politik pancasila. Demokrasi dapat dikatakan sebagai “pemerintahan dari bawah”, “pemerintahan yang dikendalikan oleh rakyat”, “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat” atau pemerintahan oleh banyak orang”. Walaupun tentunya tidak semua rakyat atau setuiap orang ikut memerintah. Adalah merupakan sesuatu yang mustahil, atau justru merupakan bentuk anarki (tanpa pemerintahan) jika setriap orang ikut menjalankan kekuasaan.<br />
Sedangkan “struktur politik” adalah tata susunan kelembagaan (lembaga dan organisasi) dalam kehidupan politik suatu bangsa dan suatu Negara. Struktur politik terdiri dari supra-struktur dan infra struktur.<br />
Supra-struktur mencakup:<br />
1. Pemerintah<br />
2. Lembaga tinggi Negara<br />
3. Lembaga-lembaga Negara (di pusat dan di daerah) serta aparatur pelaksana pemerintah.<br />
Infra-struktur mencakup saluran organisasi untuk penyaluran aspirasi rakyat, yaitu:<br />
1. Orsospol/parpol (partai-partai politik)<br />
2. Kelompok kepentingan (interest group)<br />
3. Kelompok penekan/pendesak (pressure group)<br />
4. Pendapat umum (public opinion) bersama-sama media massa)<br />
SUPRA-STRUKTUR POLITIK<br />
(tingkat pusat) • Pemerintah (eksekutif) (tingkat pusat) yaitu presiden, perdana menteri, cabinet (dewan menteri)<br />
• Lembaga tertinggi Negara (MPR) dan lembaga-lembaga tinggi Negara (DPR,DPA,MA,BPK)<br />
(tingkat daerah) • Pemerintah daerah (pemda propinsi dan pemda kabupaten/kota)<br />
• Musyawarah pimpinan daerah (Muspida), pemda propinsi, kabupaten/kota, kodam/korem koramil, pengadilan tinggi/negeri, kejari<br />
• Badan legislative (DPRD propinsi & DPRD kabupaten/kota)<br />
INFRA STRUKTUR POLITIK<br />
(tingkat pusat) • Partai-partai politik (PPP,PDI, PAN, PKB, dll)<br />
• Kelompok- kelompok kepentingan, misalnya KADIN, KNPI dll)<br />
• Pendapat umum (opini public) dan media massa.<br />
(tingkat daerah) • DPW & DPC partai-partai politik<br />
• Kelompok kepentingan & kelompok penekan di daerah atau pada tingkat daerah.<br />
• Pendapat umum & media massa daerah<br />
<br />
Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik ini dapat dibedakan menjadi dua. Yakni yang bersifat formal dan informal. Struktur formal merupakan mesin politik yang dengan abash mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat. Dalam system politik, struktur ini dibedakan atas kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif (menurut ajaran trias politica), sedangkan struktur informal merupakan struktur yang mampu memperngaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menylurkan, menerjemahkan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Termasuk dalam struktur informal ini adalah partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, media massa dan lain sebagainya.<br />
Apakah reformasi telah mengubah struktur dan fungsi-fungsi politik ataukah hanya sedikit saja terjadi perubahan terhadap struktur dan fungsi politik? Beberapa pengamat mengatakan bahwa reformasi tidak mengubah sama sekali struktur dan fungsi-fungsi politik. Kritik yang dikemukakan beberapa pengamat tsb mungkin saja benar, namun, mengabaikan banyak fakta yang ada selama reformasi yang ditandai oleh setidaknya perubahan undang-undang yang sangat mendasar, serti undang-undang tentang partai politik, undang-undang tentang kebebasan pers, pemilihan umum dan sebagainya termasuk amandemen UUD 1945. tentu saja perubahan semacam ini mempunyai dampak terhadap struktur dan fungsi-fungsi politik meskipun dalam realitasnya tidak selalu terjadi seperti itu. <br />
Di antara perubahan yang paling nyata adalah semakin menguatnya peran partai politik dalam melakukan rekrutmen terhadap pemimpin pemimpin politik. Ini jelas berbeda dengan masa orde baru. Pada masa ini, partai politik hanya mempunyai peranan yang sangat kecil saja dalam mempengaruhi recruitment pemimpin politik. <br />
<br />
b. Proses politik di Indonesia<br />
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai bagaimana politik Indonesia setelah mengalami reformasi sejak 1988. pada masa orde baru, system politik yang berkembang adalah system politik otoriter dimana birokrasi dan militer mempunyai peranan penting dalam mengambil kebijakan dan keputusan politik. Kelompok-kelompok di luar itu tidak dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat pusat. System politik otoriter yang didominasi oleh birokrasi dan militer ini mempunyai dampak terhadap bagaimana system politik bekerja. Inputs system politik sebagian besar berasal dari birokrasi dan militer. Dan hanya sedikit bahkan hamper tidak ada sama sekali input-input yang berasal dari kelompok-kelompok di luar militer dan birokrasi. Dalam konteks ini, tentu saja inputs system system politik yang berasal dari keluarga cendana dan kroni-kroninya tidak bisa dikesampingkan. Ini berarti juga kebijakan yang diformulasikan oleh system politik akhirnya hanya akan merefleksikan kepentingan kelompok-kelompok tadi. Sebagaimana dikemukakan winters dan telah dikutip sebelumnya, pembangunan ekonomi yang dilakukan orde baru telah mendatangkan kekayaan yang luar biasa bagi segelintir orang terutama keluarga presiden dan orang-orang terdekatnya di tengah-tengah kemikinan yang merajalela. Pernyataan winters ini menjadi cermin bagaimana system politik pada masa orde baru pada dasarnya hnya di orientasikan untuk melayani kepentingan rezim, presiden, dan orang-orang terdekatnya, militer dan birokrasi. Massa rakyat yang jumlahnya sangat besdar hanya menjadi kelompok marginal diri soeharto.<br />
Dalam konteks reformasi, pe rtanyaannya adalah apakah system politik sejak reformasi diglirkan tahun 1998 mengalami perubahan? Dengan lain perkataan., apakah perubahan-perubahan struktur politik demokrasi juga berdampak pada kinerja system politik dalam memproses input-input politik menjadi kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan politik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas? Atau sebaliknya, perubahan-perubahan struktur politik demokrasi tersebut tidak mempunyai implikasi pada kinerjanya sebagai akibat, misalnya tiddak berubahnya budaya politik sebagaiaman disinyalir oleh soetandyo wignosoebroto, struktur politiknya mengalami perubahan, tetapi tidak pada budaya politiknya sehingga nilai-nilai demokrasi tidak berakar dengan baik karena adopsi system politik hanya menyentuh pada dimensi strukut dan fungsi-fungsi politiknya. Padahal konstitusi bukanlah sekedar preskripsi-preskripsi, apalagi hanya dokumen melainkan suatu komitmen, keberpihakan, dan makna-makna yang hidup dalam sepanjang perjalanan sejarah.<br />
Kenyataan di atas dapat dilihat pada system politik Indonesia dewasa ini. Konstitusi dan undang-undang telah banyak mencerminkan kehendak demokratis, tetapi sayangnya struktur demokrasi tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-88758294030364516512011-07-11T02:37:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.168-07:00PERKEMBANGAN SYSTEM POLITIK INDONESIA<span class="fullpost"> </span><br />
1. System politik Indonesia periode demokrasi liberal<br />
Masa demokrasi liberal (perlementer) merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hamper semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Adapun karakteristik utama dalam periode ini adalah:<br />
1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam prroses politik yang berjalan. <br />
2. Akuntabilitas pmegang jabatan dan politisi pada umumnya sanga5t tinggi. Hal ini disebabkan adanya control social dari parlemen dan media massa sebagai salah satu kekuatan politik. Contoh konkrit dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan jatuh bangunnya cabinet dalam periode ini.<br />
3. Berlakunya system multi partai, dengan kata lain kehidupan kepartaian memiliki peluang besar untyuk berkembang. Partai politik bebas dari campur tangan pemerintah. <br />
4. Kompetisi antara partai politik berjalan dengan sangat intensif. Hal ini dapat tergambar pada pelaksanaan pemilu tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Pemilu berjalan dengan kompetitif sebagaimana halnya dengan suatu pemerintahan yang demokratik.<br />
5. Hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara mendapat penghormatan.<br />
6. Pada masa ini daerah-daerah (propinsi) memperoleh otonom yang seluas-luasnya dengan azas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <br />
<br />
Gagalnya demokrasi parlementer (liberal)<br />
Menurut Herbert faith kegagalan system politik era demokrasi liberal (parlementer) adalah karena adanya dua gaya kepemimpinan yang sangat berbeda diantara kalangan para elit Indonesia di masa pasca kemerdekaan yaitu di satu pihak apa yang disebut faith sebagai solidarity makers dan kategori administrator atau problem solver. , mereka mempunyai misi, gaya kecakapan, dan basis kepemimpinan yang berbeda di dalam mencoba membawa Indonesia merdeka sebagai sebuah Negara modern. Akibat yang ditimbulkan, adalah terjadinya konflik yang berkepanjangan diantara kedua jenis kelompok elit sehingga proses demokrasi gagal terjadi.<br />
Sedangkan menurut adnan buyung nasution (1993), bahwa kegagalan demokrai parlementer itudisebabkan adanya kepentingan antara presiden soekarno dengan kalangan angkatan darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Affan gaffer mengidentifikasi kegagalan demokrasi liberal disebabkan karena dominasi politik aliran, basis social ekonomi yang masih lemahdan daya tarik menarik (konflik) yang terjadi antara soekarno dan angkatan darat.<br />
<br />
2. System politik priode demokrasi terpimpin (presidensial)<br />
Demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli1959 oleh presiden soekarno. Dekrit tersebut memberikan peluang yang sangat besarbagi soekarno untuk mewujudkan gagasan politiknya dan membuka kesempatan yang sangat besar bagi dirinya untuk memainkan peranan politik. Demokrasi terpimpin memungkinkan soekarno untuk menjadi salah satu agenda setter politik Indonesia, yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi seorang dictator.<br />
Politik pada demokrasi terpimpin diwarnai oleh tarik ulur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu presiden soekarno, partai komunis Indonesia dan angkatan darat. Soekarno memiliki sejumlah agendapoliti, dan untuk mewujudkannya memerlukan aliansi dari salah satu partai politik yang besar. Semacam PKI dan di lain pihak terjadi kekhawatiran ke semakin kuatnyaperanan angkatan darat dalam bidang politik yang secara territorial praktis mempunyai baksis yang sangat kuat. Sementara itu partai komunis Indonesia mempunyai kepentingan untuk memperluas basis politiknya. <br />
Karakteristik utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpempin adalah<br />
1. Mengaburnya system kepartaian. Partai politik saat itu merupakan elemen penopang dari tarik tam,bang antara presiden Soekarno, angkatan darat dan partai komunis.<br />
2. Dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959 yang membubarkan konstituante dan membentuk DPR-GR menjadikan peranan legislatif menjadi. Lemah. Hal ini dikarenakan proses rekruitmen politik untuk lembaga tersebut ditentukan oleh presiden sehingga dpr-gr hanya menjadi instrument politik dari presiden soekarno . Dengan kata lain terjadi dominasi eksekutif terhadap legislative.<br />
3. Basic human rights menjadi sangat lemah. Dengan kata lain masyarakat dibatasi partisipasinya di dalam bidang politik, terlebih bagi mereka yang mempunyai misi / visi yang berseberangan dengan Soekarno.<br />
4. Pada masa ini merupakan puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dibungkam.<br />
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominant dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas.<br />
<br />
3. System Politik Periode Orde Baru (Demokrasi Pancasila)<br />
Pemberontakan G-30-S/PKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atas tarik menarik antara soekarno. Angkatan darat dan partai komunisindonesia. Gerakan tersebut berimplikasi terhadap<br />
Karakteristik utama dari perpolitikan pada era orde baru adalah<br />
1. Kekuasaan kepresidenan merupakan pusat dari seluruh proses politik yang berjalan di Indonesia. Lembaga tersebut pembentuk dan penentu agenda social ekonomi dan politik nasional.kekuasaan kepresidenan mempunyai wewenang dalam mengontrol rekruitmen politik dan sumber keuangan yang tidak terbatas.<br />
2. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hamper tidak pernah terjadi kecualiyang terdapat pada jajaran yang lebih rendah<br />
3. Rekruitmen politik bersifat tertutup.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-79409030804625528802011-07-11T02:28:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.168-07:00UPAYA PENCAPAIAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN OLEH NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DALAM SEGALA ASPEK<span class="fullpost"> </span><br />
UPAYA PENCAPAIAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN OLEH NEGARA NEGARA BERKEMBANG DALAM SEGALA ASPEK<br />
<br />
Pembangunan secara luas diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi. Rasanya sudah terlalu basi untuk membandingkan taraf kehidupan penduduk negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Pada kenyataannya, kesenjangan antara keduanya adalah semua kenyataan yang tidak dapat kita semua pungkiri lagi.<br />
<br />
Hambatan Pembangunan Negara berkembang<br />
Hambatan yang dialami Negara berkembang selama ini dalam memajukan pembangunannya, antara lain:<br />
<br />
1. Kolonialisasi Negara maju <br />
Penjajahan tidak lagi dalam bentuk fisik, namun pemaksaan yang mengharuskan adanya pasar bebas, demokrasi dan hak asasi manusia di setiap Negara, sementara kesenjangan antara negara dunia ketiga dan negara maju masih amat jauh. Ternyata penjajahan dalam bentuk baru inilah yang sekarang baru dialami Negara-negara dunia ke tiga yang kebetulan Negara dunia ke tiga banyak terdapat di semenanjung Asia dan Afrika.<br />
<br />
Pada bidang historis, Hampir semua negara di Asia dan Afrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropa Barat, bukan hanya Inggris dan Perancis, tetapi juga Belgia, Belanda, Jerman, Portugal dan Spanyol. Selanjutnya, struktur perekonomian, pendidikan dan lembaga-lembaga soaial yang ada di negara-negara jajahan tersebut biasanya dibentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu saja pertimbangan utamanya adalah kepentingan si penjajah sendiri bukannya negara berkembang yang terjajah. <br />
<br />
Sebagai akibatnya, struktur warisan kolonial biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan khas dari negara berkembang itu sendiri. Banyak contoh kasus yang menunjukkan jika penjajahan yang dilakukan sekian puluh yang lalu oleh negara-negara barat masih saja meninggalkan bekas-bekas yang menyulitkan banyak negara berkembang dalam upaya mereka untuk memusatkan perhatian pada pembangunan.<br />
<br />
Tampaknya, sejak awal Barat sengaja memberikan kemerdekaan semu kepada negara-negara jajahannya. Barat sudah mempersiapkan cara yang lebih cerdik dan pelik untuk menjarah kekayaan alam negara-negara dunia ketiga. Strategi ini lebih di kenal dengan istilah neokolonialisme. Kian bertambahnya jumlah negara-negara yang mandiri dan terjalinnya hubungan politik dan ekonomi yang makin dekat di antara mereka merupakan ancaman berbahaya bagi AS. Di lain pihak, Barat juga semakin khawatir dengan kemajuan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara dunia ketiga. karena setiap kemajuan ekonomi dan politik yang diraih negara-negara ini, merupakan gerakan yang bisa mengikis kekuatan ekonomi neokolonialisme Barat. Bahkan, belakangan ini, AS telah berani secara terbuka menentang kemajuan iptek dan ekonomi Iran dan sejumlah negara berkembang lainnya. <br />
<br />
Kemerdekaan yang paling membahayakan bagi para penjajah adalah kemerdekaan berpikir dan budaya negara-negara dunia ketiga. Adanya pencegahan kemandirian dan kemajuan sejati bangsa-bangsa dunia ketiga. Kesadaran dan kedewasaan kultural bangsa-bangsa lain, merupakan halangan terbesar bagi proyek eksploitasi Barat. Negara-negara maju berusaha melalaikan rakyat negara-negara lain dari hiruk-pikuk realita penjajahan dan proyek eksploitasi kekayaan alam dunia ketiga dengan persoalan fiksi. Salah satu tugas utama media masa Barat adalah memadamkan semangat perjuangan melawan ketidakadilan dan imperialisme di negara-negara berkembang. Karena itu, media-media Barat gencar menampilkan Islam secara negatif dan miring, lantaran Islam adalah agama penyeru keadilan dan anti kezaliman. Mereka berusaha keras menampilkan ideologi dan kultur Barat sebagai alternatif tunggal.<br />
<br />
2. Kurang optimalnya kapabilitas politik negara berkembang<br />
Pembangunan sebagai proses sistematis tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan pemerintah negara dunia ketiga. Politik diartikan secara luas sebagai manifestasi-manifestasi keinginan masyarakat negara dunia ketiga yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk struktural beserta perangkat perilakunya guna mencapai pembangunan yang diharapkan. Sekarang hal yang paling mempengaruhi dalam konteks pembangunan adalah masalah seberapa kuat keinginan negara dunia ketiga untuk maju dan berkembang. Tanpa mengesampingkan faktor luar yang dapat mempengaruhi perkembangan negara dunia ketiga, mereka harus menyadari bagaimana dunia ini bekerja dan mengoptimalkan kapabilitasnya dalam mengambil kesempatan untuk maju dan berkembang. Sehingga masyarakat dunia ketiga tidak larut dalam kondisi menyalahkan histori ataupun negara-negara maju.<br />
<br />
3. Bantuan dari Negara maju yang merugikan Negara berkembang<br />
Bagi bangsa Barat, bantuan dana biasanya diberikan sebagai alat meraih dukungan dari sekutu politik internasional dan diberikan dengan niat mempengaruhi proses politik dalam negeri di negara penerimanya. Sepanjang masa konflik di antara Kapitalisme dan Komunisme pada abad keduapuluh, pemmpin dari masing-masing ideologi itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat, masing-masing menggunakan bantuan dana untuk mempengaruhi politik internal negara-negara lain, dan mendukung sekutu mereka yang lebih lemah. Dana yang dialirkan ke negara-negara miskin selalu mengandung muatan kepentingan negara pendonor bukan negara penerima. Alasan spesifik telah mencakup dukungan sektor pertahanan, perluasan pasar, investasi asing, jaringan misionaris dan ekspansi budaya. Di dalam beberapa dekade terakhir, pendanaan melalui berbagai organisasi semacam Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia telah diarahkan sebagai alat utama dalam membuka area baru bagi kapitalis global, dan hanya sedikit, atau sama sekali tidak, yang terkait dengan kesejahteraan rakyat di negara-negara penerima dana.<br />
<br />
Bantuan asing umumnya dipandang sebagai keuntungan dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Sejak berakhirnya Perang Dunia Ke-2, negara-negara barat telah menggelontorkan lebih dari $ 2,3 trilyun untuk berbagai proyek pendanaan negara Dunia Ketiga. Disebut-sebut bahwa ini merupakan upaya Barat dalam membantu negara Dunia Ketiga agar keluar dari kemiskinan. Semua dugaan itu adalah salah dan bohong.<br />
Kondisi status quo dalam hubungan internasional terus dipelihara melalui dana bantuan. Negara-negara kaya terus menebar racun finansial untuk mendiktekan makna pemerintahan yang baik versi mereka dan menekankan pasar terbuka di negara-negara berkembang demi kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional. Negara-negara berkembang jelas tidak bisa menggantungkan dirinya kepada pasar Eropa, bahkan dalam sektor-sektor semacam pertanian dan tekstil, di mana mereka memiliki keunggulan namun terus dihalang-halangi oleh berbagai subsidi dan aturan perdagangan.<br />
<br />
4. Utang sebagai masalah keuangan, ekonomi, sosial, dan politik<br />
Utang eksternal negara-negara berkembang, tidak hanya menyangkut masalah keuangan. utang juga digunakan untuk membiayai pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan transnasional, yang menyebabkan terjadinya serangkaian degradasi lingkungan dan dampak eksternalitas negatif yang sangat tinggi baik di level nasional maupun internasional.<br />
<br />
Utang tersebut juga menyumbang pada meningkatnya kemiskinan dalam skala besar populasi di negara-negara Selatan, khsususnya di Afrika. Kita masih ingat, menurut Bank Dunia, ada lebih dari empat milyar penduduk di dunia, lebih dari 850 juta orang tetap menderita kekurangan pangan hari ini, dan lima juta anak-anak mati akibat kelaparan setiap tahunnya. Maka, tak salah jika kita mengatakan, “kekayaan yang berhasil diakumulasi oleh negara-negara Utara, adalah hasil dari eksplotasi buruh dan penghancuran alam di negara-negara Selatan.”<br />
<br />
5. Lelucon Global warming yang dikeluarkan Negara maju.<br />
Kemajuan negara-negara barat khususnya dalam bidang industry, tidak bisa dilepaskan dari apa yang dinamakan perusakan lingkungan. Penebangan hutan sebagai salah satu contoh yang sekarang banyak dituduhkan kepada Negara dunia ketiga, sebenaranya telah jauh beberapa puluh tahun yang lalu juga dilakukan oleh mereka. kalau memperhatikan dengan seksama angka-angka yang menunjukkan jumlah emisi gas buang dari seluruh Negara yang ada di dunia ini, sudah tentu Negara-Negara Industri majulah yang paling banyak menyumbang ke dalam atmosfir bumi sehingga lapisan ozon planet ini mulai lobang disana-sini. Belum lagi expansi pertambangan diberbagai belahan bumi oleh perusahaan-perusahaan Negara-negara industry maju yang telah menambah semakin luasnya jumlah hutan yang hilang. <br />
<br />
Pada waktu itu belum ada dampak dan respon negative dari belahan dunia manapun, mengingat saat itu masih cukup luas lahan hutan untuk mengimbangi jumlah karbon yang dikeluarkan dari hasil buangan industry tersebut. Akan tetapi dampak negatif baru mereka rasakan sekarang menyusul semakin berkurangya luas hutan di dunia akibat penebangan di Negara dunia ketiga yang mulai bangkit perindustriannya menyusul Negara-Negara barat yang telah maju terlebih dahulu. Sungguh sebuah ironi apabila Negara-Negara industry maju mempermasalahkan negara berkembang sebagai biang dari kerusakan lingkungan yang mengakibatkan apa yang mereka populerkan dengan istilah Global Warming atau Pemanasan Global. <br />
<br />
Perkembangan Pembangunan di Negara-Negara Berkembang <br />
Pencapaian kemajuan pembangunan oleh negara negara berkembang dapat dilihat dari berbagai aspek:<br />
1. Aspek lingkungan<br />
Bagi banyak negara berkembang, tekanan perubahan iklim adalah krisis hari ini, bukan ketidakpastian masa depan. Negara-negara miskin adalah negara yang paling rentan terhadap bencana dan perubahan negatif dalam kondisi kesehatan, produksi pangan, sumber daya air, integritas garis pantai, dan keanekaragaman hayati. Namun, riset dan pengeluaran untuk adaptasi iklim telah tertinggal jauh dari usaha mitigasi. <br />
<br />
Negara-negara berkembang menyadari bahaya perubahan iklim terhadap wilayah, perekonomian, dan bangsa mereka. Negara-negara ini tertarik pada potensi pasar karbon dan teknologi baru untuk membiayai pengurangan gas rumah kaca. Namun, banyak negara yang khawatir atas negosiasi perubahan iklim karena dua hal: bantuan internasional akan dialihkan dari rencana pembangunan dan pertumbuhan sosial; dan kebijakan perubahan iklim yang didukung oleh negara-negara maju akan menghambat pertumbuhan negara-negara yang bergerak di belakang mereka. Jika kekhawatiran negara-negara berkembang ini tidak diatasi, kesepakatan internasional baru mengenai perubahan iklim tidak akan bisa global atau berhasil.<br />
<br />
Para menteri keuangan Negara Negara berkembang membahas pilihan kebijakan, insentif, dan disinsentif ekonomi, serta kesepakatan pembiayaan yang menggabungkan pertumbuhan dan sumber energi dengan strategi rendah karbon, pembangunan teknologi, efisiensi, dan tindakan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Keterlibatan para menteri keuangan akan membantu mengintegrasikan masalah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam prioritas dan anggaran nasional serta dialog internasional mengenai instrumen dan arus pembiayaan. <br />
<br />
2. Aspek Teknologi<br />
Teknologi telah membawa kita kepada kehidupan modern dan memberikan banyak kemudahan, dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya, keuntungan kemajuan teknologi hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat di negara-negara maju. Maka akibatnya, betapa kita merasakan ketimpangan yang sangat besar antara kemakmuran di negara-negara maju dengan negara miskin dan berkembang. <br />
<br />
Ketimpangan yang ada ini memunculkan inisiatif-inisiatif untuk mengatasinya. Salah satunya dengan apa yang kita sering dengar dengan istilah alih teknologi. Yaitu sebuah upaya untuk mentransfer segala informasi, ilmu pengetahuan dan produk teknologi dari negara maju ke negara-negara di dunia ketiga. Harapannya, negara yang menerima, yaitu negara miskin dan berkembang dapat menggunakan hasil penemuan di negara maju untuk kemajuan di negaranya. Tentu hal ini logis dan masuk akal. <br />
<br />
faktor-faktor utama yang merintangi alih teknologi informasi ke Dunia Ketiga. <br />
a. Dari sisi ekonomi, berlimpahnya tenaga kerja dan sedikit modal menjadi faktor yang cukup menghambat, belum lagi kurangnya kompetisi internal.<br />
b. Dari sisi sumber daya manusia, negara Dunia Ketiga menghadapi kondisi minimnya tenaga ahli dan terampil dan kurangnya pendidikan yang berkesinambungan. <br />
c. Dari segi politik, pemerinatahan yang tidak stabil, keinginan akan sekurirti dan kerahasiaan yang ketat, dan sntralisasi pembuat keputusan. <br />
d. Dari segi infrastruktur, belum tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang yang memadai unuk diterapkannya suatu teknologi. <br />
e. Belum lagi hambatan-hambatan psikologi, kultur, demografi dan sosial.<br />
<br />
Namun, seandainya faktor-faktor penghambat seperti di atas pun tidak ada, ternyata informasi yang tersedia di negara-negara industri maju sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan di Dunia Ketiga. Pengembangan terus-menerus informasi serta teknologi-teknologi baru terpuast pada negara-negara industri kaya. Amerika berkontribusi sebesar sepertiga anggaran dunia untuk riset dan pengembangan, Eropa Barat dan Jepang untuk sepertiga lainnya, sementara untuk Eropa Timur dan Rusia di bawah sepertiga sisanya. <br />
<br />
Selain itu terdapat juga faktor eksternal yang menyulitkan terjadinya proses alih teknologi atau informasi. Tentu kita mafhum bahwa negara-negara maju tidak akan begitu saja membuka pintu selebar-lebarnya bagi arus informasi atau teknologi ke negara-negara berkembang. Negara-negara maju pasti menginginkan ketergantungan negara berkembang akan produk-produk mereka.<br />
<br />
Maka kini harus diubah paradigma alih teknologi atau alih informasi menjadi komunikasi informasi di antara negara berkembang. Suatu proses komunikasi informasi lebih rumit dari sekedar transfer teknologi atau informasi. Komunikasi hanya bisa terjadi dari seorang anggota di antara kita dengan anggota lainnya. Ini berarti bahwa komunikasi hanya bisa berlangsung antara individu-individu yang berbagi satu pandangan-dunia yang sama. Harapan dan aspirasi, etika dan nilai, serta maksud dan tujuan yang sama. Lebih jauh, hal ini berarti bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tak boleh diizinkan menentukan kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan akan informasi dan komunikasi harus dicirikan dan dinilai kembali dari nilai-nilai khas kemandirian, keadilan sosial dan otentisitas kultural. Melalui komunikasi informasi ini, diharapkan tidak ada lagi atau minim riset dan pengembangan yang tidak relevan dengan kebutuhan-kebutuhan negara berkembang. <br />
<br />
3. Aspek pembangunan sosial <br />
Sebuah studi komprehensif yang dilakukan Bank Dunia memperkirakan bahwa 1,2 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan. Setengah dari jumlah itu, hidup dalam kemiskinan absolut: tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang paling dasar sekalipun. UNDP memperkirakan bahwa 2/3 penduduk miskin di dunia berada di 9 negara Afrika-Asia dan 1 Amerika Latin: Ethiopia, Nigeria, Bangladesh, India, Indonesia, Pakistan, Pilipina, Cina, Viet Nam, dan Brazil. Sebagian besar penduduk miskin adalah wanita dan anak-anak di pedesaan. Kondisi kemiskinan sangat akut terutama pada keluarga yang dikepalai wanita yang suaminya pergi ke kota mencari pekerjaan. <br />
<br />
Seperti dilansir UNDP (1994), dunia kini bukan saja sedang mengalami globalisasi ekonomi, melainkan juga globalisasi kemiskinan. “Kemiskinan kini tidak lagi mengenal batas negara. Kemiskinan telah menjadi fenomena global. Ia berjalan menyebrangi perbatasan, tanpa paspor, dalam bentuk perdagangan obat-obat terlarang, penyakit, polusi, migrasi, terorisme, dan ketidakstabilan politik.” <br />
Dua masalah serius yang menyebabkan rendahnya pembangunan sosial di negara-negara berkembang dan terbelakang adalah tekanan penduduk dan kemiskinan. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang Terbelakang sangat tinggi, terutama disebabkan oleh rendahnya penggunaan alat KB dan tingginya migrasi internal. Yang penting dicatat, migrasi penduduk di negara-negara ini tidak hanya dipengaruhi oleh motive ekonomi, melainkan juga oleh perang, konflik sipil dan ketidakstabilan politik. <br />
<br />
Potret pembangunan sosial di dunia memperlihatkan bahwa negara-negara di dunia telah sampai pada titik persimpangan yang kritis. Beberapa negara terlihat mengalami kemajuan yang berarti, namun sebagian besar lagi masih menyimpan potensi untuk bergerak maju atau bahkan terjerembab ke belakang. Sistem ekonomi dan politik yang terbuka yang dipadukan dengan komitmen pemerintah menyelenggarakan program sosial, merupakan kunci keberhasilan negara-negara maju dalam meningkatkan kesejahteraan sosial penduduknya. Sistem ekonomi suatu negara, tidak menghalangi pemerintah untuk memberikan pelayanan sosial terbaik bagi penduduknya. Di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar bebas, negara bertanggungjawab memberikan pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) kepada penduduknya secara luas dan merata serta dijamin oleh kebijakan publik yang mengikat. <br />
<br />
4. Aspek pembangunan politik <br />
Secara nyata telah terjadi perbedaan Pembangunan Politik secara umum dari berbagai negara didunia, hal ini tidak terlepas dari perbedaan penyingkapan negara yang bersangkutan terhadap beberapa hal terkait aspek internal dan aspek eksternal.<br />
Aspek internal yang mempengaruhi perbedaan pembangunan politik suatu negara dengan negara lain adalah Moralitas dan Mentalitas Penguasa pemerintahan, tingkat ekonomi dan kemakmuran, latar belakang kolonial, sejarah berdirinya negara dan Sistem Pemerintahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Moralitas dan mentalitas Penguasa Pemerintahan dalam hal ini tingkat Korupsi membedakan kemajuan pembangunan politik suatu negara. Faktor Ekonomi dan kesejahteraan mempengaruhi pembangunan politik suatu negara, secara umum bisa dilihat negara-negara barat yang rata-rata lebih sejahtera memiliki pembangunan politik yang lebih maju dibandingkan dengan negara-negara berkembang.<br />
<br />
Latar belakang kolonial mempengaruhi pembangunan politik sebuah negara, Indonesia yang dijajah Belanda serta Singapura dan Malaysia yang dijajajh Inggris memiliki perkembangan yang berbeda, gaya penjajahan Inggris dan Belanda memang berbeda, Indonesia ketika di jajah Inggris yang cuma sebentar merasakan kemajuan yaitu dengan adanya Kebun Raya dan pembanguan infrastruktur. <br />
<br />
Aspek Eksternal tak bisa dipungkiri Negara-negara Barat mempunyai kepentingan terhadap negara-negara dunia ketiga, Lewat isu HAM dan demokrasi, Barat memperlakukan Dunia Ketiga tak lebih dari sekadar anak didik yang bisa terus ditekan hingga melampaui batas titik normal. Indonesia dan negara Dunia Ketiga lainnya kian terpuruk. <br />
<br />
5. Aspek pertanian<br />
Aliansi 21 negara berkembang (Group of 21) yang dimotori Brasil, India, Cina, dan Afrika Selatan, menghendaki dicapainya kesepakatan menuju penghapusan semua subsidi yang diterima para petani negara-negara maju dan hambatan-hambatan dalam perdagangan produk pertanian yang diterapkan negara-negara maju. Selain itu, aliansi negara berkembang yang mewakili 50 persen lebih penduduk dunia itu juga menuntut agar negara-negara berkembang diizinkan mempertahankan kebijakan- yang dimaksudkan untuk melindungi para petani mereka.<br />
<br />
Kelompok negara berkembang berpendapat, subsidi dalam jumlah besar yang diberikan negara-negara maju kepada para petaninya telah mendistorsi perdagangan produk pertanian global dan mematikan para petani miskin di negara-negara berkembang.<br />
Dari sisi substansi, penolakan negara maju atas usulan penurunan subsidi domestik, penurunan tarif, subsidi dan kredit ekspor tidak dapat ditoleransi negara berkembang. Permintaan kelompok negara yang dipelopori Indonesia akan adanya perlakuan khusus dan istimewa untuk produk-produk pertanian tertentu juga ditolak mentah- mentah oleh negara-negara maju.<br />
<br />
Seperti diketahui, Indonesia memelopori kelompok special product (grup SP). Kelompok yang saat ini sudah beranggotakan lebih dari 30 negara ini menuntut adanya perlakuan spesial dan berbeda untuk produk-produk pertanian tertentu dalam perdagangan dunia. Beberapa komoditas pertanian yang dimintakan perlakuan khusus antara lain beras, jagung, kedelai, dan gula. Untuk sementara, keempat komoditas itu dinilai sebagai komoditas yang paling krusial bagi kehidupan petani dan penduduk negara-negara dari grup SP..<br />
<br />
Selain faktor subsidi, negara-negara tersebut juga memberikan proteksi yang teramat besar dengan menerapkan bea masuk untuk produk sejenis dari negara lain sampai 300 persen lebih. Sebaliknya, bea masuk yang diterapkan negara-negara berkembang jauh lebih rendah, tidak lebih dari 50 persen.<br />
<br />
Para pejabat AS dan UE menuduh aliansi negara-negara berkembang yang baru terbentuk itu telah memblokade dicapainya kemajuan dalam pertemuan itu. Sebaliknya, negara- negara berkembang menuduh negara-negara maju tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki akses pasar bagi produk-produk negara berkembang.<br />
<br />
6. Aspek Keamanan<br />
Kehadiran MTCR (Rezim khusus yang mengatur teknologi roket adalah Missile Technology Control Regime) telah memperlebar perbedaan kepentingan antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Bagi negara-negara maju sebagai negara penyuplai teknologi roket, mereka berhak dan berkepentingan untuk tidak menjual teknologi rudal kepada negara-negara berkembang guna melindungi kepentingan keamanan dan ekonominya. Sementara bagi negara-negara berkembang, mereka berhak dan berkepentingan untuk mengembangkan rudal untuk kepentingan keamanan dan ekonomi. <br />
<br />
Bagi negara-negara maju, eksistensi MTCR bukan semata bermotif pertimbangan keamanan tetapi juga bermotif pertimbangan bisnis, di mana mereka dapat leluasa menawarkan jasa peluncuran ruang angkasa dan satelit kepada negara-negara berkembang. Hal ini akan menimbulkan ketergantungan berkelanjutan karena negara-negara berkembang hanya bisa menjalankan program ruang angkasanya dengan "bantuan" dari negara-negara maju. Dikatakan bergantung karena negara-negara berkembang tidak dapat mengembangkan dan meluncurkan roket sendiri karena penguasaan teknologinya dimonopoli oleh negara-negara maju semata.<br />
<br />
Mengingat pentingnya penguasaan teknologi roket, baik untuk kepentingan sipil maupun pertahanan negara, pemerintah Negara-negara berkembang harus menerbitkan kebijakan yang memberikan prioritas tinggi pada pengembangan teknologi roket. Karena penguasaan ini bukan semata bagi kepentingan pertahanan negara, tetapi juga dapat menunjang kemajuan ekonomi.<br />
<br />
Upaya Negara Berkembang dalam Mencapai Kemajuan Pembangunan<br />
1. Pembentukan MDG<br />
Millennium Development Goals (MDG) atau Tujuan Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai bangsa pada tahun 2015 untuk menjawab tantangan-tantangan utama pembangunan di seluruh dunia. MDG merupakan komitmen bersama negara-negara maju dan negara-negara berkembang dalam menangani permasalahan utama pembangunan termasuk didalamnya kemiskinan dan hak asasi manusia di dalam satu paket. <br />
<br />
Fokus utama dalam MDG adalah pembangunan manusia, dengan meletakkan dasar pada konsensus dan kemitraan global untuk pembangunan. Diharapkan, negara-negara yang lebih kaya dapat mendukung negara-negara miskin dan berkembang dalam melaksanakan tugas pembangunan mereka <br />
<br />
Dengan menetapkan berbagai target serta indikator, diharapkan setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai MDG dapat lebih mudah memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia di negaranya. Meskipun merupakan kesepakatan global, MDG tetap diarahkan untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sesuai dengan karakteristik masing-masing negara, agar setiap negara lebih mudah melaksanakan usaha-usaha pembangunan dalam mencapai MDG. <br />
<br />
2. Peningkatan pengetahuan tentang kondisi disequilibrium. <br />
teori disequilibrium (teori keadaan dunia memang seimbang dengan ketidakseimbangannya) menganjurkan kepada semua negara maju untuk sesegera mungkin mengubah pola kebijakan luar negeri mereka menjadi pola yang berpihak kepada perkembangan bersama. Saat ini ada dua pilihan bagi negara berkembang jika ingin maju dan berkembang, berdasarkan tori disequilibrium. Pertama, negara berkembang dapat mempelajari bagaimana perpindahan titik ini bisa terjadi tanpa menghiraukan dampaknya sehingga kemajuan dan perkembangan dapat dirasakan masyarakat negara-negara berkembang. Dengan pilihan ini negara-negara berkembang akan benar-benar menjadi negara maju lainnya, dalam arti seperti negara maju saat ini yang tidak menghiraukan arti kemajuan dia sebagai sebab kemunduran di negara lain. Kedua, negara berkembang mengusahakan perpindahan titik disequilibrium namun menyadari penuh akibat yang akan ditimbulkan, sehingga dalam pola kebijakan politik luar negerinya negara berkembang menempatkan diri sebagai negara maju yang berpihak pada kepentingan seluruh umat manusia. <br />
<br />
3. Solusi untuk masalah utang<br />
a. Membatalkan pembayaran utang <br />
Satu-satunya metode yang tersedia untuk membuka jalan bagi pembangunan adalah dengan membatalkan pembayaran utang. Alasannya, negara-negara berkembang telah membayar lunas utang eksternal mereka kepada kreditor di Utara secara keseluruhan. <br />
Namun demikian, negara-negara pusat dari sistem kapitalis dunia serta lembaga—lembaga keuangan dan pembiayaan internasional yang dikontrolnya – di atas semuanya adalah IMF, Bank Dunia, dan Paris Club – tidak memiliki kepentingan untuk menyelesaikan masalah utang eksternal. Sebabnya, karena itu merupakan mekanisme terbaik untuk tetap menempatkan negara-negara Selatan dalam posisi ketergantungan yang buruk. <br />
Mobilisasi untuk membatalkan atau menghapus utang eksternal, juga membutuhkan insiatif di dalam negara-negara pengutang dan pemerintahnya. Walaupun hanya tampak kemajuan kecil saat ini, bahkan oleh negara yang dikategorikan progresif, sejauh ini, keputusan paling berani berkaitan dengan diputuskannya pembayaran kembali dalam rangka negosiasi ulang utang eksternal, adalah yang dilakukan Argentina pada 2002.<br />
b. Pertukaran utang dengan aset-aset (debt equity swaps)<br />
Inisiatif ini sering digunakan untuk mendukung program-program privatisasi dan perubahan struktur kepemilikan kapital di tingkat nasional, guna kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional asing. Proposal pembelian ulang (buyback) utang antara negara-negara berkembang dalam kerangka kerjasama alternatif Selatan-Selatan, juga sangat terbatas. Hal ini tidak lain karena proposal ini melulu menyangkut transfer beban utang dari satu negara ke Negara lain.<br />
Dengan kata lain, Negara berkembang mestinya melakukan reorganisasi secara mendasar hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara negara-negara pusat (the North) dan negara-negara pinggiran (the South) dalam sistem kapitalis dunia.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
KESIMPULAN<br />
Kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Hambatan yang dialami Negara berkembang selama ini dalam memajukan pembangunannya, antara lain: Kolonialisasi Negara maju, Kurang optimalnya kapabilitas politik negara berkembang, Bantuan dari Negara maju yang merugikan Negara berkembang, Utang sebagai masalah keuangan, ekonomi, sosial, dan politik, dan Lelucon Global warming yang dikeluarkan Negara maju. Semua point tersebut menahan kemajuan Negara-negara berkembang. Namun ada upaya yang bisa saja dilakukan oleh Negara berkembang untuk keluar dari keterpurukannya ini, antara lain: diharapkan setiap negara yang berkomitmen untuk mencapai MDG dapat lebih mudah memberikan gambaran pencapaian pembangunan manusia di negaranya, Peningkatan pengetahuan tentang kondisi disequilibrium. Serta solusi untuk masalah utang. Negara berkembang mestinya melakukan reorganisasi secara mendasar hubungan ekonomi, perdagangan, dan keuangan antara negara-negara pusat (the North) dan negara-negara pinggiran (the South) dalam sistem kapitalis dunia<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
Uni Sosial Demokrat - http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php<br />
Irib - http://www2.irib.ir/<br />
Tempo Interaktif - http://www.tempointeraktif.com/internasional/<br />
Portal PPSDMS - http://ppsdms.org/regional<br />
YIPD - http://www.yipd.or.id/<br />
ICF Madison - http://www.fica.org/icf-madison/<br />
LESPERSSI - http://www.lesperssi.or.id/report.html<br />
Tirta Amartya - http://tirtaamartya.wordpress.com/<br />
Kompas Online - http://www.kompas.com/kompas-cetak/Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-76731419037135723472011-07-11T02:13:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.168-07:00POLITIK JEPANG<span class="fullpost"> </span><br />
SEJARAH DIKENALNYA JEPANG MULAI DARI ZAMAN FEODALISME SAMPAI MODERNISME<br />
<br />
Jepang kuno diawali dengan keterbelakangan, jauh dibandingkan dengan tetangganya Cina dengan pemerintahan dinastinya, mereka sadar itu, dan mereka merasa kecil akan ketertinggalan itu. Jepang sebelum era Meiji, terdiri dari zaman prasejarah dan monarki awal, lalu zaman Heihan (794-1185), zaman feodalisme Kamakura (1192-1333), lalu zaman Muromachi (1333-1573), zaman Azuchi Momoyama (1573-1603), serta zaman masa dimana kekuasaan dikontrol keluarga militer (Bakufu) dari 1603-1858. <br />
<br />
Zaman Feodalisme Jepang<br />
Zaman Feodalisme di Jepang dimulai sejak pemerintahan militer berdiri di Jepang, yaitu pada masa Kamakura. Karakteristik terpenting dalam sistem politik pada zaman itu adalah adanya dikotomi kekuasaan yaitu pemerintahan sipil dan agama yang berpusat di istana tennou di Kyouto yang mempunyai kekuasaan sangat kecil dan pemerintahan militer, yang saat itu dibentuk oleh Yoritomo di Kamakura. <br />
Awal munculnya Feodalisme di Jepang ditandai dengan pembagian kekuasaan antara Tennou yang hanya memegang kekuasaan simbolik semata dan kekuasaan Shogun yang memegang keuasaan praktis. Selama hampir 700 tahun feodalisme di Jepang berkembang sampai ke ranah masyarakat yaitu pembentukan strata masyarakat yang sangat tegas dan kaku.<br />
<br />
Alasan populer pemerintah Jepang menerapkan pembagian kelas masyarakat dari mulai kelas yang paling suci sampai kelas yang paling bawah, <br />
1. Antisipasi pemberontakan kelas bawah.<br />
2. Pemantapan posisi bakufu dan <br />
3. Pengkerdilan kekuasaan kaisar<br />
Kelas - kelas sosial pada masa Edo juga membuat masyarakat terkotak – kotak. Hal ini secara tidak langsung juga akan menjauhkan masyarakat dari kaisar. Masyarakat yang berada di kelas bawah telah terdoktrin bahwa dirinya tidak pantas menemui kaisar, dan kaisar yang berada di kelas paling atas mungkin juga akan merasa tercemar jika menemui rakyatnya. Dalam kondisi masyarakat yang terkotak – kotak seperti itu pula pemerintah dalam hal ini bakufu lebih leluasa melakukan apa saja kepada rakyatnya. Kasus yang terjadi pada saat itu orang – orang dari kelas samurai dapat membunuh seseorang yang kelasnya lebih rendah, walaupun hanya karena alasan sepele.<br />
<br />
Kondisi pemerintahan dan masyarakat yang bisa dikatakan tidak sehat ini akhirnya menemui keruntuhannya. Samurai – samurai yang saat itu menganggur mulai banyak yang terlilit hutang. Hal ini secara tidak langsung merusak respect masyarakat kepada kaum samurai. Selain masalah tersebut juga terjadi pemberontakan yang justru tidak muncul dari rakyat jelata, tetapi dilakukan oleh kaum samurai sendiri. Konflik horisontal yang terjadi di kalangan samurai ini semakin membuat situasi kacau dan melemahkan bakufu.<br />
<br />
Zaman Feodalisme Jepang ini terdiri atas periode:<br />
1. Zaman Feodalisme Kamakura (1192-1333)<br />
2. Zaman Muromachi atau zaman Keshogunan Ashikaga (1333-1573) <br />
3. Restorasi Kemmu (1333-1336). <br />
4. Zaman Nanboku-cho atau zaman Istana Utara-Istana Selatan (1336-1392) <br />
5. Zaman Sengoku terjadi sekitar 1493 - sekitar 1573. <br />
6. Zaman Azuchi-Momoyama terjadi sekitar tahun 1573 sampai 1603, dimulai sejak Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi menjadi penguasa Jepang dan berakhir ketika Tokugawa Ieyasu berhasil mengalahkan pasukan pendukung Toyotomi Hideyori dalam Pertempuran Sekigahara tahun 1600. <br />
7. Zaman Edo (1603 - 1867) dimulai sejak shogun pertama Tokugawa Ieyasu mendirikan Keshogunan Tokugawa di Edo yang berakhir dengan pemulihan kekuasaan kaisar dari tangan shogun terakhir Tokugawa Yoshinobu sekaligus mengakhiri kekuasan Keshogunan Tokugawa yang berlangsung selama 264 tahun. Zaman Edo juga disebut sebagai awal zaman modern di Jepang.<br />
<br />
Era Modernisme Jepang<br />
Walaupun bersifat refresif, Zaman Edo telah melahirkan bushido (moral samurai), sebuah budaya bangsa yang berisikan ajaran tentang kesetiaan, kejujuran, etika sopan santun dan tatakrama, disiplin, kerelaan berkorban, kerja keras, kebersihan, hemat, kesabaran, ketajaman berpikir, kesederhanaan serta kesehatan jasmani dan rohani. Dan kemudian masuk era Meiji yang sebenarnya lahir atas usaha untuk meruntuhkan kekuasaan rezim bakofu yang refresif. <br />
<br />
Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, tiga tahun yang mencakup akhir Zaman Edo dan awal Zaman Meiji. Restorasi ini merupakan akibat langsung dari dibukanya Jepang kepada kedatangan kapal dari dunia Barat yang dipimpin oleh perwira angkatan laut asal AS, Matthew Perry. Jepang mengadopsi beberapa institusi Barat pada periode Meiji, termasuk pemerintahan modern, sistem hukum, dan militer. Perubahan-perubahan ini mengubah Kekaisaran Jepang menjadi kekuatan dunia yang mengalahkan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang. Hingga tahun 1910, Jepang telah menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.<br />
<br />
Awal abad ke-20 merupakan masa bangkitnya nasionalisme Jepang. Pada tahun 1936, Jepang menanda tangani Pakta Anti-Komintern dan bergabung dengan Jerman dan Italia untuk membentuk suatu aliansi axis. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Manchuria yang menyebabkan terjadinya Perang Tiongkok-Jepang (1937). Pada tahun 1941, Jepang menyerang pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, dan membawa AS memasuki Perang Dunia II. Setelah pengeboman atom terhadap Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah kepada pihak Sekutu pada 15 Agustus 1945.<br />
<br />
Pendudukan Amerika secara resmi berakhir pada tahun 1952. Jepang menggunakan konstitusi baru sejak tahun 1947, yang menetapkan negara tersebut sebagai negara demokratis pasifis. Jepang tetap merupakan sebuah kekuatan ekonomi dunia dan akhir-akhir ini telah mulai bangkit sebagai kekuatan strategis dengan mengirimkan pasukan non-pertempuran ke Perang Teluk, upaya kemanusiaan PBB untuk membangun kembali Kamboja, dan invasi AS terhadap Irak pada tahun 2003.<br />
<br />
Perkembangan dan ujian yang dialami dimasa-masa jaya-suram-jaya-suram itu membentuk mentalitas yang kuat bagi rakyat Jepang. Kebanggaan sebagai sebuah bangsa ini yang mengantarkan Jepang menjadi seperti yang sekarang ini.<br />
PERKEMBANGAN KONSTITUSI JEPANG, SISTEM PARLEMEN, PEMERINTAHAN, KEPARTAIAN DAN SISTEM PEMILU JEPANG.<br />
<br />
a. Perkembangan Konstitusi Jepang<br />
Konstitusi yang berlaku di Jepang dari tahun 1889 hingga tahun 1947 adalah Konstitusi Meiji. Diberlakukan sebagai bagian dari Restorasi Meiji, di mana Kaisar Jepang adalah penguasa aktif dan mempunyai kekuasaan politik yang besar, namun membagi hal ini dengan anggota parlemen yang dilantik. Konstitusi ini diadopsi pada 11 Februari 1889 namun baru diberlakukan pada 29 November 1890. <br />
<br />
Pada tahun 1947, Karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, membuat konstitusi Meiji digantikan oleh 'Konstitusi Jepang', yang mencoba menggantikan sistem kekaisaran dengan sejenis demokrasi liberal ala Barat. Konstitusi Jepang tersebut ditatapkan pada tanggal 3 November 1946 dan diberlakukan mulai 3 Mei 1947. <br />
<br />
Konstitusi Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, didasarkan pada tiga prinsip : kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan penolakan perang. Kedaulatan rakyat berarti keputusan terakhir berada di tangan rakyat. Undang-undang dasar (UUD) itu, yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) sebagai pemenang perang, melarang Jepang memiliki angkatan bersenjata. Berdasarkan konstitusi itu, pertahanan dan keamanan Jepang berada di bawah perlindungan AS. Jepang dilarang melakukan kegiatan militer, bahkan untuk membela diri sekalipun.<br />
<br />
Kini muncul keinginan dari Pemerintah Jepang untuk mengubah konstitusinya lagi. Terutama di Artikel 9. Alasannya diantara lain:<br />
1. Persenjataan Jepang adalah terbaik ke-5 di dunia, dan anggaran militernya adalah yang terbesar ke-3 di dunia. Sayangnya, artikel 9 berfungsi sebagai penghambat utama Jepang untuk menjadi negara berkekuatan militer terbesar.<br />
2. Artikel 9 ini menjadikan pemerintah Jepang selalu mempunyai alasan untuk menolak terlibat langsung dalam perang2 yang diikuti Amerika, seperti perang Vietnam dan perang Korea.. Padahal mereka terikat dalam Mutual Security Treaty.<br />
3. Jepang juga tudak bisa berpartisipasi maksimum dalam kegiatan United Nations Peace Keeping Operations (PKO), karena personel mereka tidak diperbolehkan memakai senjata untuk menyerang.. Akibatnya, fungsi personel Jepang dalam kegiatan PKO hanya sebagai pembangun infrastruktur saja.<br />
4. Kaum right wing nasionalis di Jepang percaya jika merubah artikel ini bisa merubah status Jepang jadi "negara normal" yang bisa punya kekuatan militer dan ikut menjaga perdamaian dunia secara langsung (bukan hanya sebagai donatur) seperti yang diminta kaum Barat.<br />
<br />
b. Sistem Parlemen Jepang<br />
Konstitusi (Undang-Undang Dasar) Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947, menetapkan kemandirian tiga badan pemerintahan - badan legislatif (Diet atau Parlemen), badan eksekutif (kabinet), dan badan yudikatif (pengadilan).<br />
Diet, yaitu parlemen nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara, berfungsi sebagai:<br />
1. satu-satunya aparatur negara yang menciptakan undang-undang di Jepang. <br />
2. menyetujui anggaran negara <br />
3. meratifikasi perjanjian negara. <br />
<br />
Diet terdiri dari Majelis Rendah dengan 480 kursi dan Majelis Tinggi dengan 242 kursi. Kedua majelis dipilih secara langsung melalui sistem pemilihan paralel. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun. Keanggotaan parlemen terbuka kepada warga Jepang yang berusia sekurangnya 25 tahun (untuk Majelis Rendah) dan 30 tahun (untuk Majelis Tinggi).<br />
<br />
Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota Diet memilih perdana menteri dari antara mereka sendiri. Perdana menteri membentuk dan memimpin kabinet menteri negara. Perdana Menterilah yang memiliki peranan menjalankan roda pemerintahan di Jepang. Sementara Kaisar hanya memainkan peranan dalam upacara-upacara istiadat dan tidak memiliki kekuasaan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan negara. <br />
<br />
c. System pemerintahan Jepang<br />
Ada 3 tiga badan pemerintahan di Jepang, yakni Badan legislatif (Diet atau Parlemen) yang merancang konstitusi Negara (Kokkai dan Sangiin), Badan eksekutif (kabinet) yang menjalankan roda pemerintahan (Perdana Menteri beserta menteri – menteri negara), dan Badan yudikatif (pengadilan), yang mengawasi pelaksanan konstitusi (Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan yang lebih rendah seperti pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan keluarga, dan sebuah pengadilan Negara di stiap prefektur kecuali Hokkaido yang memiliki empat pengadilan negri serta sejumlah pengadilan summary courts.)<br />
<br />
Sistem pemerintahan Jepang adalah parlemen harus bertanggung jawab terhadap kabinet. Anggota kabinet terdiri dari menteri-menteri tetapi lebih dari setengah persennya harus dipilih dari anggota DPR. Menurut UUD Jepang, hanya anggota DPR saja yang bisa dipilih rakyat secara langsung karena Perdana Menteri akan dipilih oleh anggota DPR dan Perdana Menteri akan memilih menteri-menteri.<br />
<br />
Karena itulah kekuatan rakyat terhadap kabinet menjadi lemah. Karena masyarakat Jepang menjadi lebih kompleks dan tuntutan terhadap pemerintah dari rakyat juga menjadi lebih tinggi, peran kabinet jauh lebih besar daripada pertama kali UUD dibuat. Akan tetapi, menteri-menteri kurang tahu bagaimana kebijakan yang baik untuk rakyat. Jadi, kekuatan birokrasi terlalu besar sampai sekarang. <br />
<br />
Pada saat perekonomian Jepang masih sedang berkembang, sistem pemerintahan Jepang sangat berguna bagi perkembangan itu. Bagian birokrasi membuat banyak undang-undang untuk mengelola perekonomian Jepang. Boleh dikatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Jepang sampai saat ini tidak akan ada tanpa sistem birokrasi tersebut.<br />
<br />
Masalah yang muncul kemudian adalah, birokrat dianggap seperti musuh bagi rakyat karena terungkapnya beberapa kasus KKN. Banyak kritik muncul terhadap birokrat. Jadi,kestabilan politik Jepang tergantung berdasarkan kemampuan birokrasi. <br />
<br />
d. System kepartaian Jepang<br />
Partai politik bukanlah barang baru di Jepang. Dalam bentuk-bentuk yang berbeda partai-partai itu telah ada sejak 1874. Asal-usul partai konservatif saat ini, Partai Demokrat Liberal dapat ditelusuri kembali sampai pada awal 1880-an, dan Partai Sosialis Jepang paling tidak sampai pada 1925. Dan Partai Komunis Jepang telah berdiri sejak 1922. Hanya status dan kekuatan partai-partai itulah yang berubah pada periode sesudah Perang Dunia II ini. Kalau sebelum Perang Dunia II keanggotaan dalam Majelis Rendah yang mereka perebutkan hanya memiliki kekuasaan politik yang sangat terbatas maka sejak 1947 keanggotaan dalam dewan itu sangat menentukan karena dewan itu merupakan sumber wewenang legislatif dan eksekutif dalam sistem pemerintahan yang baru. <br />
<br />
Berbagai partai politik hadir di Jepang, mulai dari sayap kiri yang diwakili Partai Sosialis Demokrat (JSP), sayap kanan (konservatif) yang diwakili partai Demokrasi Liberal (LDP), posisi tengah yang diwakili Partai Demokrat Sosial (DSP), dan aneka partai lainnya.<br />
<br />
Semua partai memiliki posisi yang sama. Alat negara, militer dan birokrasi, tidak diharuskan memihak kepada satu peserta pemilu. Namun sejak tahun 1955 sampai dengan 1993 (38 tahun), pemilu selalu dimenangkan oleh LDP. Dalam periode itu, semua Perdana Menteri berasal dari LDP. <br />
<br />
Berbeda dengan sistem partai hegemonik, sistem partai dominan masih memungkinkan koreksi dari rakyat pemilih. Ketika LDP mulai tercemar dengan aneka skandal korupsi yang melanda para pemimpinnya, LDP pun ditinggalkan rakyat pemilihnya. Di tahun 1993 untuk pertama kalinya LDP tidak mendominasi Diet (Lembaga Perwakilan Rakyat). <br />
<br />
e. Sistem pemilu di Jepang<br />
Terdapat 2 Sistem pemilihan umum di Jepang, yang dibagi atas :<br />
1. Sistem pemilihan yang bersifat nasional. Anggota parlemen majelis tinggi maupun majelis rendah dipilih secara nasional oleh seluruh rakyat Jepang dimana setiap calon anggota dicalonkan oleh partai baik melalui single-seat contituencies maupun proportional representation.<br />
2. Sistem pemilihan daerah, yang memilih kepala pemerintahan daerah dan DPRD, masing – masing diatur oleh tiap prefektur ( propinsi ) dan desa.<br />
Pemilihan berlangsung di bawah pengawasan pusat komite administrasi pemilihan dan undang-undang pemilu Jepang.<br />
Media massa berpengaruh bagi pemilu Jepang, baik cetak maupun elektronik. Kalangan diplomatik di Jepang memantau dengan seksama setiap perkembangan yang terjadi di Jepang. <br />
<br />
Diet Jepang terdiri atas Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Masing-masing memiliki 242 kursi dan 480 kursi. Anggota Majelis Tinggi dipilih setiap enam tahun, separuh diantaranya dipilih setiap tiga tahun. Sedangkan Majelis Rendah dipilih setiap empat tahun sekali.<br />
<br />
Hasil pemilu terakhir Majelis Rendah (September 2005), LDP masih mendominasi dengan perolehan kuris sebanyak 296, sedangkan pesaing utamanya DPJ membayangi dengan 113 kursi. Komeito 31 kursi, dan JCP sembilan kursi, serta SDP tujuh kursi.<br />
<br />
GELIAT DAN PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG DAN PEMFOKUSAN PADA TEKNOLOGINYA.<br />
<br />
Awal puncak perekonomian Jepang berkembang di mulai pada kabinet PM Ikeda. PM Ikeda menitikberatkan toleransi dan kesabaran. Namun, PM Ikeda mengesampingkan permasalahan perbaikan bentuk UU Jepang. Karena pada saat itu UU Jepang yang berlaku masih ketetapan UU Jepang menurut peraturan Amerika.<br />
<br />
Pokok kebijakan PM Ikeda dalam bidang ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, perbaikan dan peningkatan pokok produksi di dalam negeri. Pemerintah Jepang dalam kebijakan ekonomi, membuka perbaikan di bidang tehnik, investasi dan suplai dari Amerika. Pada tahun 1955 mulai diadakan perjanjian pembayaran gaji pekerja di perusahaan. Pendapatan karyawan dan buruh menjadi naik, dan tingkat konsumsi pun meningkat. Pasar dalam negeri semakin dibutuhkan dan terus berkembang sehingga ekonomi Jepang terus maju. Peningkatan konsumsi terjadi pada televisi, kulkas, mesin cuci, kebutuhan alat elektronik rumah tangga.<br />
<br />
Jepang terus berkembang terutama menjadi anggota IMF dan tahun 1965 mata uang Jepang termasuk pertukaran mata uang international. Jepang sebagai grup negara industri dan masuk anggota badan perekonomian international OECD.<br />
<br />
Akibat perekonomian yang meningkat pesat perombakan budaya dan tatanan masyarakat desa dan kota sehingga adat istiadat leluhur semakin pudar. Para petani serta masyarakat desa pindah ke kota untuk mencari kerja dan kehidupan yang lebih baik daripada di desa. <br />
<br />
Jepang menjadi negara industri maju. Amerika sangat membantu peranan Jepang untuk menjadi negara industri maka Amerika menjalankan strategi militernya yang baru dengan membuka perang dengan Vietnam. Jepang menjadi basis bantuan militer Amerika dalam menghadapi perang dengan Vietnam. Karena dasar tersebut akhirnya Jepang pada masa tahun 60 terus menjadi basis militer Amerika untuk pasukan perang Amerika.<br />
<br />
Perkembangan yang sangat cepat di dalam Jepang menimbulkan masalah yang kompleks dalam masyarakat. Semakin meningkatnya perbaikan dan keuntungan yang diterima masyarakat semakin banyak masalah kesejahteraan masyarakat. Terjadi ketidakseimbangan antara masyarakat dan perkembangan kota, dan ketidakpuasan pun muncul. <br />
<br />
Krisis ekonomi Asia 1998 yang berkepanjangan telah mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 1998 ketingkat yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Hal tersebut juga berimpas pada perekonomian Jepang. <br />
<br />
Di antara negara maju, prospek jangka pendek Jepang nampak memburuk. Terkait dengan berbagai kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi negara-negara Asia yang merupakan mitra dagang utamanya, pemulihan ekonomi Jepang terhambat karena berbagai persoalan ekonomi domestik, seperti sektor keuangan yang lemah dan berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh hutang yang macet, serta berkurangnya rangsangan fiskal dalam tahun 1997 seperti peningkatan pajak konsumsi.<br />
<br />
Namun, pada tahun 1998 saat ekonomi jatuh, Pemerintah Jepang sangat disiplin dan ketat sehingga cenderung tak berbuat apa-apa. Namun, tak mau terganggu dengan situasi politik, para pemimpin perusahaan Jepang tidak pernah kehilangan fokus bisnis selama krisis dan terus melakukan riset dan pengembangan untuk masa depan. Bisnis jalan terus dan perusahaan-perusahaan Jepang memiliki neraca yang bagus. <br />
<br />
Hasilnya, Toyota punya mobil terbaik di dunia untuk masa depan. Anda mesti tahu, 82 persen komponen komputer Apple dibuat oleh perusahaan Jepang, kata Koll. Saat ini Jepang menuai berkah dari keuletan, disiplin, dan kreativitasnya. <br />
Perubahan pun muncul di Jepang ketika PM Junichiro Koizumi memprivatisasi sejumlah perusahaan negara serta menginjeksikan dana publik ke perbankan. Langkah yang dimulai pada Oktober 2003 itu telah membawa Jepang memasuki era baru. Untuk memperkuat program reformasi ekonominya, Koizumi telah mengadakan referendum untuk meminta persetujuan publik terhadap rencana privatisasi. Rakyat Jepang mendukung langkah Koizumi.<br />
<br />
Tahun 2004, ekonomi Jepang semakin kuat, antara lain karena peningkatan ekspor ke China. Tahun 2005, belanja modal domestik Jepang mulai bangun dan pulih karena orang mulai lebih memilih investasi di Jepang daripada China maupun AS. Tahun 2006 ini, Jepang akan menikmati masa konsumsi tinggi.<br />
<br />
Dalam hal perekonomian, Jepang lebih menitikberatkan pada teknologinya, dengan alasan untuk mendukung kegiatan industri ekspor impornya. Karena Jepang tidak bisa terlalu banyak berharap pada sumber daya alamnya. Yang dipunyai Jepang adalah sumber daya manusia yang kompeten, makanya lebih menitikberatkan pada pengembangan teknologinya. <br />
<br />
Skema pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dari Jepang untuk kegiatan produksi industri yang berbasis bahan baku baja, yakni industri kendaraan bermotor dan komponen, kelistrikan, mesin konstruksi, alat berat, dan sektor energi. Di sektor industri inilah Jepang paling banyak berinvestasi di Negara-negara lain.<br />
Melalui teknologinyalah, industri Jepang menjadi lebih kompetitif dan unggul ketika mengekspor karena harga produk mereka menjadi lebih murah dan lebih dipercaya di masyarakat dibandingkan dengan pesaingnya yang tidak menikmati insentif serupa.<br />
<br />
<br />
GAIMUSHO DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG DAN SISTEM POLITIK JEPANG YANG SEBENARNYA.<br />
<br />
a. Gaimusho<br />
Kementerian Luar Negeri Jepang disebut Gaimusho. Menteri Luar Negeri Jepang adalah menteri anggota Kabinet Jepang yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pemimpin Kementerian Luar Negeri. Pejabat Menteri Luar Negeri Jepang yang sekarang adalah Hirofumi Nakasone. Kementerian luar negeri inilah kemudian turut ambil andil dalam pengembilan keputusan luar negeri Jepang bersama – sama dengan Perdana Menteri Jepang. <br />
<br />
b. Kebijakan luar negeri Jepang<br />
Ada perubahan kebijakan politik luar negeri Jepang pada saat ini. Jepang kini konsen ke peningkatkan kegiatan diplomatik yang asertif dan peran militernya di dunia. Setelah kekalahannya di Perang Dunia Kedua, Jepang memfokuskan pembangunan dalam negerinya dan melakukan politik luar negeri yang low profile. Tetapi, kini, perubahan dramatis sedang terjadi. Adanya indikasi akan meningkatnya peran aktif kebijakan luar negeri Jepang di dunia internasional ditunjukkan oleh pengiriman Self Defense Forces (SDF) Jepang bergabung dengan pasukan multinasional di Irak memiliki implikasi global yang luas. Hal ini mungkin juga disebabkan oleh Hubungan antara Jepang dan Cina turun di tingkat terendah, sentimen anti-Jepang masih kuat di Korea Selatan dan usaha untuk menyelesaikan warga Jepang yang diculik di Korea Utara masih mengalami jalan buntu.<br />
<br />
Sebelumnya, Jepang lebih memilih diplomasi melalui kontribusi moneter dan bantuan finansial. Tetapi, tampaknya krisis di Irak membuat Jepang memikirkan ulang tradisi diplomasinya yang telah berjalan sejak pasca perang. Jepang mulai menjalankan partisipasi yang lebih aktif dalam kegiatan menjaga perdamaian internasional secara perlahan sejak awal 1990-an, mulai dari pengiriman pasukan ke Kamboja, Timor Timur, dan terakhir ke wilayah Samudra Hindia tempat pasukan maritim Jepang menyediakan dukungan logistik bagi pasukan AS di Afganistan. <br />
<br />
Jepang makin menguatkan kerja sama militer dengan Amerika Serikat dengan menyediakan dukungan logistik di Afghanistan dan menempatkan pasukan non-tempur di Irak meski mendapat kritikan dari masyarakat. Masalah Tokyo dengan Beijing, kekuatan ekonomi baru dan kekhawatiran politik di Asia, memicu keprihatinan meningkatnya persaingan kedua negara atas pengaruh regional, sumber daya alam dan keamanan.<br />
<br />
Perubahan kebijakan Jepang dapat dikaitkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di AS dan seruan AS yang meminta dukungan sekutunya terhadap operasi-operasi militernya di luar negeri setelah peristiwa 11 September 2001. Pakta pertahanan AS-Jepang perlahan-lahan mengalami pergeseran. Kini, dengan kebijakan antiterorisme Presiden Bush, Jepang diharapkan tidak sekadar menyediakan basis pasukan AS, tetapi turut lebih berpartisipasi. <br />
<br />
Kebijakan luar negeri Jepang yang sebelumnya berfokus pada pemberian bantuan pembangunan di luar negeri (Official Development Assistant/ODA) juga akan berubah. Pemberian ODA ada kemungkinan akan menurun prioritasnya. Kebijakan luar negeri Jepang akan lebih merupakan kombinasi antara pemberian bantuan/dukungan kemanusiaan dan perdamaian, yang diperkirakan akan menjadi dasar diplomasi aktif Jepang yang baru. Indikasi ke arah ini sudah cukup jelas, terutama sejak resesi ekonomi berkepanjangan di Jepang sejak tiga tahun terakhir ini. Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, harus memberi perhatian khusus bagi perubahan ini, karena sangat luas implikasinya. Implikasi positif maupun negatif dapat terjadi, tergantung pada respons kebijakan yang diambil untuk menyesuaikan dengan arah baru kebijakan Jepang ini.<br />
<br />
c. Sistem Politik Jepang yang sebenarnya<br />
Sistem politik feodal Jepang di zaman Edo disebut Bakuhan Taisei yang artinya pemerintah militer atau keshogunan. Dalam sistem Bakuhan taisei, daimyo menguasai daerah-daerah yang disebut han dan membagi-bagikan tanah kepada pengikutnya. Sebagai imbalannya, pengikut daimyo berjanji untuk setia dan mendukung daimyo secara militer.<br />
<br />
Kekuasaan pemerintah pusat pada masa itu berada di tangan shogun di Edo dan daimyo ditunjuk sebagai kepala pemerintahan di daerah. Daimyo memimpin provinsi sebagai wilayah berdaulat dan berhak menentukan sendiri sistem pemerintahan, sistem perpajakan, dan kebijakan dalam negeri. Sebagai imbalannya, daimyo wajib setia kepada shogun yang memegang kendali hubungan internasional dan keamanan dalam negeri. Shogun juga memiliki banyak provinsi dan berperan sebagai daimyo di provinsi yang dikuasainya. Keturunan keluarga Tokugawa disebar sebagai daimyo di seluruh pelosok Jepang untuk mengawasi daimyo lain agar tetap setia dan tidak bersekongkol melawan shogun.<br />
<br />
Pada masa sekarang, Eksistensi Partailah yang sangat berpengaruh pada sistem politik Jepang. Saat ini terjadi perubahan politik dan pergeseran kekuasaan di Jepang. Sekarang ini, Partai Demokrat Liberal (LDP) tidak lagi mendominasi politik Jepang. <br />
<br />
Dalam sistem politik Jepang, UU yang dibuat pemerintah harus mendapat persetujuan dari Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Jika RUU yang diajukan pemerintah ditolak Majelis Tinggi, RUU itu harus dikembalikan lagi ke Majelis Rendah untuk dibahas lagi dan diputuskan. <br />
<br />
Sedangkan partai Demokrat sendiri lebih berorientasi mengatasi masalah dalam negeri. Karena itu, dana bantuan Jepang ke luar negeri, termasuk ke Indonesia, kemungkinan akan berkurang. partai Demokrat lebih mengedepankan isu prorakyat, isu buruh, dan HAM. Hal ini berbeda dengan LDP yang mengedepankan isu pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.<br />
<br />
JEPANG PADA MASA DAHULU KALA, MASA SEKARANG DAN MASA YANG AKAN DATANG<br />
<br />
a. Jepang pada masa lalu<br />
Jepang pada masa lalu bisa disebut sebagai negara ”kuno” dan miskin. Jepang kuno diawali dengan keterbelakangan, jauh dibandingkan dengan tetangganya Cina dengan pemerintahan dinastinya, mereka sadar itu, dan mereka merasa kecil akan ketertinggalan itu. Pada jaman itu negara-negara yang lebih maju dari Jepang adalah negara-negara barat. Mulailah Jepang mengadopsi tatanan kehidupan dari barat dalam segala bidang. Misi-misi perjalanan ke negara barat dimulai, pengiriman pelajar untuk menimba ilmu sesuai bidang masing-masing dilakukan dan membuka diri terhadap pengaruh yang datang dari negara barat. Tujuannya jelas yaitu mencari ilmu dan menanamkan keyakinan bahwa Jepang akan dapat “berdiri sama tinggi, duduk sama rendah” dengan kemajuan dunia Barat.<br />
<br />
Untuk mensiasati kekalahannya itu, Jepang juga melakukan kolonialisme di Asia Timur. Berbagai agresi dan kolonialisme Jepang di masa lalu telah mengakibatkan kerusakan yang luar biasa dan membuat rakyat di Asia menderita. Oleh karena itu Jepang telah bertekad lebih memilih memantapkan kekuatan ekonominya dan tidak lagi mengunggulkan kekuatan militer. Jepang merupakan sebuah negara yang menyelewengkan sejarah dengan mengagung-agungkan kebrutalannya pada masa kolonial dulu, memoles habis kesalahannya, dan menyembunyikannya dari generasi lebih muda.<br />
<br />
b. Jepang pada Masa sekarang<br />
Restorasi Meiji merupakan zaman “pencerahan” Jepang setelah selama 200 tahun lebih menutup diri dari hubungan luar di bawah kepemimpinan rezim Tokugawa. Dengan adanya Restorasi Meiji ini masa dimana Jepang akan menjelma menjadi negara yang maju pun dimulai. Jepang mulai berbenah diri dan berusaha mengejar ketertinggalannya. Jepang merombak semua tatanan kehidupannya, mulai dari politik, ekonomi, sosial sampai dengan pendidikan. Perubahan ini menuntut Jepang untuk dapat memiliki tatanan kehidupan yang lebih maju. Dan perjuangan keras Jepang itupun terbukti sekarang. <br />
<br />
Jepang mengalami banyak kemajuan diberbagai bidang dan berhasil menjadi negara maju.<br />
Terjadi perubahan arah kebijakan luar negeri Jepang pada masa ini, mengingat ancaman keamanan yang dihadapi Jepang saat ini yang membutuhkan peningkatan kemampuan pertahanan militernya. Adanya ancaman keamanan dari Cina dan Korea Utara membuat Jepang pada saat ini dilemma mengenai masalah pertahanannya, apakah akan meningkatkan pertahanan nuklirnya yang bisa saja berakibat munculnya ketakutan dan kecaman dari Negara lain yang risau akan militer Jepang pada masa lalu, ataukah tetap pada prinsip pacifist tapi dengan resiko jika suatu saat Cina ataupun Korea Selatan menyerang, maka Jepang tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam mempertahankan keamanan negerinya. <br />
<br />
c. Jepang Masa yang akan datang<br />
Dari bidang ketenagakerjaan, Jepang pada masa depan akan diperkirakan mengalami kelangkaan tenaga kerja. Oleh karena itu jepang harus membuka pintu bagi jutaan imigran jika ingin tetap menjadi negara paling makmur di dunia. kebalikan dari negara berkembang yang sebagian warganya tak punya pekerjaan alias menganggur, di Jepang pekerjaanlah yang nantinya banyak menganggur karena tak mendapatkan pekerja. Kekhawatiran itu bukan sekadar mitos. Hal itu bisa diprediksi lewat angka-angka populasi di Jepang. Pada tahun 1980, penduduk di bawah usia 15 tahun berjumlah 27 juta. Tahun lalu, 2003, angka itu hanya 17 juta. Diproyeksikan, pada tahun 2050, penduduk Jepang yang berusia di bawah 15 tahun tinggal 11 juta.<br />
<br />
Di bidang Primer dan sekunder Jepang, juga ada kecenderungan penurunan minat terhadap sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) dan sekunder (pertambangan, konstruksi, manufaktur) yang lebih memerlukan keterampilan fisik. Minat ke sektor tersier (finansial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan jasa) meningkat. Jadi, dalam waktu 10 tahun hingga 20 tahun ke depan, mestinya Jepang memerlukan lebih banyak pekerja imigran. <br />
<br />
Di bidang keamanan, China ”bisa dianggap sebagai ancaman” bagi Jepang karena pengeluaran belanja militernya yang terus meningkat serta kepemilikan senjata nuklirnya. Komentar itu menimbulkan ketegangan baru Jepang-China.<br />
Ancaman lainnya yang akan dihadapi Jepang sepuluh tahun ke depan berturut-turut antara lain: <br />
1) pemanasan global; <br />
2) persoalan terorisme; <br />
3) ketersediaan energi; <br />
4) penyakit (AIDS, Flu burung, dll<br />
<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
<br />
Trust - http://www.majalahtrust.com/danlainlain/kolom/515.php<br />
Kompas online - http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0512/19/ilpeng<br />
Antara News - http://www.antara.co.id/catidx/?ch=int<br />
Tempo Interaktif - http://www.tempointeraktif.com/bisnis/perbankan_keuangan/<br />
We Are Historian - http://jibis.pnri.go.id/<br />
Radar Banjarmasin Online - http://www.radarbanjarmasin.com/<br />
Uni Sosial Demokrat - http://www.unisosdem.org/kliping.php<br />
Info ilmu - http://choeycahpemalang.blogspot.com/<br />
Kammi Jepang - http://www.kammi-jepang.net/misi.php<br />
News VOA - http://www.voanews.com/english/about/index.cfm<br />
Tempo Interaktif - http://www.tempointeractive.com/hg/luarnegeri/<br />
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia - http://www.mofa.go.jp/policy/index.html<br />
Wikipedia Encyclopedia - http://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Halaman_istimewa<br />
Koran Internet - http://www.koraninternet.com/webAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-63756996554460105392011-07-11T02:05:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.168-07:00KEAMANAN NASIONAL JEPANG<span class="fullpost"> </span><br />
Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Baik pertahanan maupun keamanan merupakan sebuah kesatuan yang terkait satu sama lain. Stabilitas keamanan suatu negara sangat dipengaruhi oleh kekuatan pertahanannya, baik pertahanan dari ancaman dalam negeri maupun acaman dari luar. paradigm realis remandang bahwa kekuatan militer merupakan konsep utama dalam interaksi utama dalam hubungan internasional.<br />
<br />
Jepang sebagai sebuah negara maju sangat fokus terhadap masalah pertahanan keamanan nasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari makin meningkatnya system keamanan Jepang dalam hal militer yang tak lepas dari adanya persaingan nuklir yang dilakukan oleh negara-negara tetangganya, dalam hal ini Korea Utara. <br />
<br />
<b>Sejarah Pertahanan keamanan Jepang sebelum masa Perang Dunia II</b><br />
Adanya restorasi meiji menjadikan Jepang menjelma sebagai negara yang kuat dan modern. Bahkan akhirnya kedudukan Jepang dapat disejajarkan dengan negara Barat dan Eropa dan sejak saat itu Jepang berusaha melibatkan diri dalam percaturan dunia internasional. Sepanjang tahun 1930an sampai tahun 1940an Jepang menjelma sebagai kekuatan ekspansionis dengn berupaya merebut negara-negara atau provinsi-provinsi lain guna memperluas wilayahnya. Ada beberapa alasan mengapa Jepang bersemangat dan melibatkan diri dalam Perang Dunia II yakni:<br />
1. Angkatan bersenjata Jepang dan masyarakat memiliki semangat patriotik yang sangat tinggi. Dengan angkatan bersenjata yang sangat kuat dan banyak, Jepang memiliki potensi untuk ekspansi hingga keluar wilayahnya. <br />
2. Dari segi ekonomi, masyarakat Jepang sangat bergantung pada bahan makanan yang harus dibeli dari luar negeri, oleh karena itulah Jepang harus menjual banyak produk yang dihasilkannya sendiri ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi itulah, Jepang berusaha menguasai lebih banyak tanah jajahan di Asia Timur guna mendapatkan bahan makanan dan penyediaan bahan mentah bagi penduduk Jepang.<br />
3. Meningkatnya jumlah penduduk Jepang, yang berarti Jepang membutuhkan lebih banyak makanan yang notabene diimpor dari luar negeri. <br />
4. Kekecewaan Jepang terhadap Liga Bangsa-Bangsa / LBB (yang sekarang menjadi PBB). Jepang kecewa terhadap beberapa isi kesepakatan dalam Liga Bangsa-Bangsa. Salah satunya tidak dicantumkannya pasal tentang persamaan ras di seluruh dunia yang sama yang kala itu orang Eropa merasa lebih unggul daripada orang non Eropa. <br />
5. Adanya kekecewaan Jepang terhadap konferensi angkatan laut di Washington (1921-1922) dimana Jepang telah diperlakukan secara buruk oleh kekuatan barat dimana Amerika dan Inggris diperbolehkan membangun 5 kapal perang sedangkan Jepang hanya diperbolehkan membangun 3 kapal perang.<br />
6. Adanya restriksi (pembatasan migrasi) oleh Amerika Serikat dimana AS melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap para imigran Asia daripada kelompok imigran lain.<br />
7. Melemahnya hubungan Jepang dan Amerika karena pada tahun 1920an dan 1930an Amerika melakukan pemberian pajak yang tiggi terhadap produk-produk Jepang yang masuk ke Amerika Serikat. Tindakan ini diikuti pula oleh negara-negara eropa lainya yang cukup merugikan perekonomian Jepang. Akhirnya Jepang mengalihkan ekspornya ke negara-negara lain.<br />
8. Adanya cita-cita Hakki –ichi-u yakni cita-cita membangun keluarga besar yang para anggotanya terdiri dari negara-negara di dunia ini dengan Jepang sebgai pemimpinnya.<br />
<br />
Invansi Jepang terhadap dunia terjadi sekitar abad ke-19. setelah sebelumnya berhasil mengalahkan Rusia di tahun 1905, Jepang membuat gebrakan baru untuk membuat suatu dunia baru di Asia, yaitu Kawasan Persemakmuran bersama Asia Timur. Dengan permulaan Perang dunia II di tahun 1939, Jepang mempunyai kerajaan yang cukup besar di Asia Timur.<br />
<br />
Melihat Invasi Jepang ke berbagai Negara Asia Timur, Amerika Serikat kemudian menempatkan pangkalan militer di kawasan pasifik, tepatnya di pearl harbor. Namun pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang berani menyerang pangkalan militer Amerika tersebut. Serangan ini sangat mengejutkan bagi Amerika karena dilakukan tanpa pernyataan perang terlebih dahulu. Sebenarnya sudah lebih dari satu dasawarsa hubungan Amerika dan Jepang memburuk. Pemicunya adalah tatkala tentara Jepang pada tahun 1931 melakukan invasi ke Manchuria, provinsi paling utara Cina. Amerika lalu protes atas tindakan ini. Bukannya berpikir ulang terhadap invasi yang dilakukan, Jepang malah enam tahun kemudian menduduki daratan Cina. Tahun 1940 Eropa dilanda perang dengan melibatkan Aliansi Tengah yang beranggotakan Nazi Jerman dan Italia. Sebagai reaksi atas perang ini, Inggris, Belanda, dan Perancis menarik kekuatan militernya dari Asia Tenggara untuk memperkuat tentara mereka di Eropa. Jepang, yang sudah tidak harmonis lagi hubungannya dengan Amerika, lalu ikut sebagai negara ketiga dalam aliansi itu. <br />
<br />
Keikutsertaan Jepang di Aliansi Tengah sebagai akal-akalan supaya negara ini punya sekutu. Selain itu, Jepang merasa mempunyai beking. Kehadiran Pangkalan Militer Amerika di Pearl Harbor, bagi Jepang tentunya menjadi ganjalan. Sementara bagi Amerika, perilaku invasi dan keikutsertaan Jepang dalam Aliansi Tengah, membuat berang negara ini. Atas kedua hal tersebut Amerika lalu mengenakan embargo, terutama minyak kepada Jepang. Embargo ini ditanggapi sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional Jepang. <br />
<br />
Itulah sebabnya, di antara perundingan diplomasi Jepang-Amerika, Jepang telah mempersiapkan skenario perang terhadap Amerika. Menyerang Pearl Harbor adalah bagian dari skenario besar invasi Jepang di Pasifik Barat. Sasarannya, agar Amerika memindahkan pangkalan militernya sehingga Amerika tidak ikut campur terhadap rencana invasi Jepang. <br />
<br />
Atas semua kekejian itu, Pemerintah Amerika menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jepang. Tiga hari kemudian Jerman dan Italia, yang menjadi sekutu Jepang, menyatakan perang terhadap Amerika. Perang terbuka ini menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua. Lembaran sejarah ini dibuka dengan serangan Jepang terhadap Pangkalan Militer Amerika di Pearl Harbor, Desember 1941 dan ditutup dengan pengeboman Amerika ke Hiroshima dan Nagasaki bulan Agustus 1945<br />
Pengeboman ini menandai kekalahan Jepang. Dan pada tanggal 14 agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat dan bersedia menerima perjanjian perdamaian jenis apapun yang dipaksakan amerika serikat dan sekutunya. <br />
<br />
<b>Pertahanan keamanan Jepang setelah masa Perang Dunia II</b><br />
<br />
Pada tanggal 2 september 1945 ditanda tanganilah perjanjian yang salah satu isinya menyatakan bahwa Jepang diduduki oleh Amerika Serikat sampai 1952. Dari sinilah titik awal dimulainya kontrol AS atas Jepang. Amerika memaksa Jepang mengubah konstitusinya dimana Jepang menjadi negara Pasifis dan hanya dibolehkan memiliki angkatan bela diri (japan Self Defense Force). <br />
<br />
Namun selama tahun 1990-an, Jepang mulai bergerak menjauhi konsensus pasifist-isolasionist yang mendominasi pendekatannya pada masalah keamanan selama era Perang Dingin. Mereka mencerminkan suatu peningkatan keinginan untuk menjadi suatu“negara normal” dalam hal memainkan suatu peran politik-militer yangindependen dan lebih aktif. <br />
<br />
<b>Upaya Jepang menjadi sebuah negara”normal”.</b><br />
<br />
Selama tahun 1950-an dan 1960-anJepang terbagi oleh suatu konfrontasi ideologi kanan dan kiri yang kerasmengenai masalah keamanan dan peran layak Jepang di dunia.Golongan kiri, yang diwakili oleh Partai Sosialis Jepang (JSP), mendukung suatu posture netralitas tanpa senjata dalam Perang Dingin dan pelaksanaan idealisme-idealisme pasifis. Golongan kanan ,yang dipimpin oleh LDP, mendukung persekutuan dengan Amerika Serikat dalam Perang Dingin dan persenjataan terbatas untuk melengkapi jaminan keamanan Amerika Serikat yang diatur oleh Perjanjian Keamanan Mutual (saling menguntungkan) Amerika Serikat-Jepang. LDP pada akhirnya memenangkan konfrontasi ini, namun sebagianbesar dengan mempertimbangkan juga pandangan-pandangan kaum kiri.<br />
<br />
Berdasarkan hasil kompromi, akhirnya dihasilkanlah doktrin Yoshida, yang menyangkut dijunjungnya perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, namun hal tersebut dianggap memerlukan beberapa kewajiban bagi Jepang selain penyediaan basis-basis pasukan militerAmerika Serikat dan dukungan politik dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat.Pembangunan kembali pasukan militer Jepang juga ditegaskan, namun hanyasejauh yang dibutuhkan untuk menjamin kemampuan pembelaan diri yangselayaknya. <br />
Terdapat empat akibat penting dari Doktrin Yoshida:<br />
1. Jepang tidak akan mengirimkan SDF-nya ke luar negeri untuk menjadi bagian dari skema-skema pertahanan kolektif; <br />
2. Jepang tidak akan menjadi suatu kekuatan nuklir;<br />
3. Jepang tidak akan mengekspor persenjataan; dan <br />
4. Jepang akan membatasi pengeluran pertahanannya sampai 1 persen GNP.<br />
<br />
Kelebihan doktrin tersebutantara lain:<br />
1. Doktrin Yoshida memungkinkan Jepang untuk menyalurkan energi dan sumberdayanya pada pengejaran pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran material.<br />
2. Doktrin ini memberi tempat pada kecenderungan isolasionist masyarakat Jepang dengan mengizinkan mereka untuk memisahkan diri mereka sendiri dari perpolitikan kekuasaan internasional dan dimensi militer keamanan internasional.<br />
3. idealisme “negara perdamaian”-nya menarik nasionalisme Jepang dengan mendorong kebanggaan atas keunikan dan kelebihan Jepang. <br />
4. Doktrin ini terkait erat dengan persepsike banyakan orang Jepang bahwa negara mereka tidak menghadapi ancaman keamanan eksternal yang serius.<br />
5. Doktrin ini memberi jaminan bagi pihak di dalam negeri dan luar negeri yang kekhawatiran bahwa Jepang bisa kembali menjadi suatu kekuatan militer yang agresif.<br />
Kekurangan utama Doktrin Yoshida adalah perumusan mereka untuk suatu posture pasif dan tidak mandiri dalam urusan-urusan politik-militer. Kaum nasionalis melihat bahwa hal ini bertentangandengan kehormatan Jepang, sedangan kaum internasionalis kekhawatiranbahwa hal ini bisa mencegah Jepang dari memainkan peran kepemimpinanyang bertanggung jawab.<br />
<br />
<b>Masa depan kekuatan pertahanan Jepang</b><br />
Di Jepang setidaknya terdapat tiga kelompok besar dalam menyikapi masa depan kekuatan militer Jepang. Kelompok pertama disebut sebagai kelompok ”mainstream”. Semenjak pertengahan 1990-an, kelompok ini didominasi oleh kalangan realis-militer yang menginginkan Jepang memperoleh tanggungjawab politik dan militer yang lebih besar di dalam kerjasama pertahanan bilateral. Pasukan Beladiri Jepang (SDF) harus meningkatkan kemampuan command, control, communication and intelligence (C3I) dan memiliki kemampuan (power) militer yang independen. Berkaitan dengan kerjasama pertahanan AS-Jepang, kelompok ini berpandangan bahwa Jepang dan AS harus membangun forum dialog keamanan (security dialogue) serta meningkatkan saling-pemahaman (mutual understanding) dan efektivitas aliansi.<br />
<br />
Kelompok kedua disebut sebagai kelompok nasionalis. Kelompok ini berpandangan bahwa Jepang harus membangun kemampuan pertahanan sendiri dan melepaskan diri dari AS. Langkah awal yang diusulkan adalah merevisi konstitusi yang membatasi Jepang untuk mengembangkan kemampuan militer. <br />
<br />
Sementara kelompok ketiga adalah para Pasifis. Kalangan Pasifis menginginkan Jepang memberikan kontribusi di dalam kepemimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengakhiri kerjasama keamanan dengan AS. Selain itu, kalangan Pasifis juga mendukung Jepang untuk mempertahankan konstitusi yang damai dan mengurangi kemampuan militernya.<br />
<br />
Pergeseran dalam pemikiran keamanan Jepang selama 1990-an yangdijelaskan di atas didorong terutama oleh perubahan-perubahan eksternal. Ada sejumlah faktor yang mendorong berkembangnya pemikiran untuk meningkatkan kemampuan militer Jepang yaitu:<br />
1. Persepsi ancaman keamanan dari Cina. Sejumlah perselisihan yang terjadi antara Cina dan Jepang, terutama yang berkaitan dengan luka sejarah ekspansi Jepang ke Cina, yang diikuti dengan aktivitas modernisasi militer Cina telah melahirkan kecemasan di Jepang. Bagi Jepang, Cina merupakan ancaman terbesar keamanannya. Hal ini dapat terlihat dari hasil jajak pendapat yang dilakukan harian Jepang Yomiuri Shimbun bahwa 65,3% dari 1.867 responden menyatakan bahwa Cina tidak dapat dipercayai. Persentase tersebut merupakan yang tertinggi dari enam kali jajak pendapat yang sama yang dilakukan oleh Yomiuri Shimbun sejak 1988.<br />
2. Kecemasan terhadap aktivitas militer Korea Utara. Kemampuan rudal balistik Korea Utara (Taepodong-1) yang mampu menjangkau seluruh wilayah Jepang, serta diikuti oleh penolakan Korea Utara untuk mematuhi aturan-aturan keamanan internasional tentunya mendapat perhatian yang serius dari Jepang. Gerakan militer Korea Utara tergolong serius. Korea Utara menjadi kekhawatiran terbesar Jepang. Pada tahun 1998, Korut melakukan uji coba penembakan rudal jarak jauh hingga melewati udara Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik. Kejadian itu membuat Jepang memulai riset pertahanan rudal.<br />
3. Desakan dari masyarakat lokal dan keinginan dari AS sendiri untuk mengurangi kehadiran kekuatan militernya di Asia Timur. Munculnya beragam persoalan sosial berkaitan dengan kehadiran tentara AS di sejumlah negara telah melahirkan protes dan penolakan dari beragam masyarakat di negara-negara bersangkutan (Jepang, Korea Selatan dan Filipina). <br />
<br />
Selain itu, peningkatan ancaman keamanan non-konvensional (terorisme) terhadap AS di berbagai kawasan menyebabkan AS terpaksa mengatur ulang penggelaran (deployment) pasukannya di seluruh dunia. Ini dapat dilihat dari keinginan AS untuk mengurangi jumlah pasukannya di Korea Selatan dari 32.500 menjadi 20.000 dalam beberapa tahun ke depan. Diperkirakan, pasukan-pasukan ”eks-Korsel” tersebut akan digunakan AS untuk menjalankan misi-misi lainnya di luar wilayah Asia.<br />
<br />
<b>Hambatan bagi remiliterisasi Jepang</b><br />
Pasifisme pasca perang Jepang bukan berarti tidak bisa diubah. Pasifisme tersebutsudah mulai terpecah. Terdapat sejumlah hambatan bagi “remiliterisasi” Jepang. <br />
1. Dengan adanya fakta bahwa Jepang belum bisa mencapai kesepakatan denganagresi pra-perangnya di Asia, setiap langkah yang dilakukannya untuk menjadi suatu kekuatan besar militer akan menimbulkan kewaspadaan di kalangantetangganya, khususnya China dan Korea Selatan yang sangat mencurigai niatan Jepang. <br />
2. Defisit anggaran saat ini, ditambah dengan prospek peningkatan besar di masa depan dalam pengeluran kesejahteraan untuk memenuhi kebutuhan populasi Jepangyang semakin cepat menua, akan membatasi sumber-sumber daya yang ada untuk pertahanan. <br />
3. Terlepasdari ketidak-puasan terhadap basis-basis Amerika Serikat dan kepentingan dalam suatu peran SDF yang lebih besar, kebanyakan orang Jepang menentang peningkatan pengeluaran pertahanan dan mendukung kelanjutan ketergantungan pada aliansi Amerika Serikat. <br />
4. Badan pertahananJepang merupakan suatu “saudara yang lemah” di dalam pemerintah Jepang, yang didominasi oleh kementerian-kementerian yang lebih kuat sepertikeuangan, luar negeri, dan perdagangan internasional dan industri. <br />
SDF tetap menjadi “quasi-militer” (Setengah militer) yang dikekang olehsejumlah pembatasan legal/hukum dan politik, dan yang masih dilihat denganrasa curiga atau ketidak-pedulian oleh banyak orang Jepang<br />
<br />
Sebagaimana Jepang, Cina pun menganggap Jepang sebagai salah satu sumber ancaman keamanan terbesarnya (Crane, et.al., 2005). Persepsi ancaman ini dilandasi oleh sejarah ekspansi yang dilakukan Jepang terhadap Cina di masa lalu. Para pemimpin dan perancang strategi Cina selalu waspada terhadap terhadap kebangkitan Jepang sebagai kekuatan militer. Bagi mereka perubahan doktrin, struktur pertahanan dan gelar kekuatan yang dilakukan Jepang merupakan bukti upaya Jepang untuk meningkatkan kemampuan militer dan meningkatkan pengaruhnya di kawasan. Selain itu, Cina juga menaruh perhatian terhadap kerjasama keamanan antara Jepang dan AS. Cina memiliki ketakutan bahwa tanpa disadari, AS mempersenjatai kembali Jepang melalui perdagangan bilateral di bidang senjata dan teknologi pertahanan, khususnya kerjasama sistem pertahanan rudal. Kecemasan ini beralasan mengingat pada tahun 2004, AS dan Jepang telah menandatangani kerjasama sistem pertahanan rudal. <br />
<br />
Bagi Cina, kerjasama pertahanan militer AS-Jepang ditakutkan merupakan sebuah strategi regional untuk menghambat dan membendung pengaruh Cina di Asia.<br />
Dengan lemahnya CBMs, maka solusi yang diambil Cina berkaitan dengan melanjutkan terus program modernisasi militernya untuk menandingi peningkatan kemampuan militer Jepang. Jika ini yang terjadi maka kompetisi persenjataan di Asia Timur akan terus berlanjut. Sebagaimana dijelaskan oleh Andrew Mack & Desmond Ball bahwa ketakutan terhadap kebangkitan Cina dan Jepang merupakan salah satu alasan terjadinya modernisasi dan kompetisi persenjataan di Asia Timur (Mack & Ball, SDSC Working Paper, 1992). Hingga kini modernisasi dan kompetisi tersebut terus berlanjut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan laporan SIPRI. Pada tahun 2000-2004, pengiriman senjata ke Asia merupakan yang tertinggi di dunia sebesar US$33.573 juta. Sebagai perbandingan, pengiriman senjata ke kawasan Amerika adalah US$6.932 juta, Afrika US$5.130 juta, Eropa US$21.875 juta, Timur Tengah US$ 14.517 juta<br />
<br />
<b>Upaya Jepang dalam persaingan nuklir dengan negara-negara tetangganya</b><br />
Upaya Jepang dalam menghadapi Kemampuan delivery system Korea Utara (Taepodong I), yang dalam beberapa tahun ke depan kemungkinan akan dapat membawa hulu ledak nuklir, adalah dengan mulai mengembangkan sistem pertahanan rudal balistik (balistic missile defense system) bekerjasama dengan AS. Pemerintah Jepang telah menyatakan bahwa ambisi Korea Utara untuk menguasai senjata nuklir dan modernisasi militer Cina merupakan ancaman utama keamanan nasional Jepang saat ini. Jika Jepang melakukan modernisasi militer maka negara-negara lain di seluruh kawasan Asia Timur akan melakukan hal yang sama karena ketakutan terhadap kebangkitan militer Jepang merupakan alasan negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan. Apalagi jika Korea Utara sukses dalam pengembangan Taepodong II yang memiliki daya jelajah 4.400 km-6.700 km. Sehingga mampu menjangkau AS (Alaska), India, Pakistan dan seluruh wilayah Indonesia.<br />
<br />
Perkembangan Terakhirnya pada tanggal 19 Desember 2007, Jepang untuk pertama kalinya menembak jatuh sebuah rudal balistik dari udara, dalam uji coba sistem pertahanan untuk menangkal serangan rudal dari negara-negara tetangganya. Kapal Perusak Pasukan Bela-Diri Jepang (MSDF) yang ditempatkan di lepas pantai Hawaii menembakkan peluru kendali anti rudal, Standard-3 (SM-3), yang dikembangkan Amerika Serikat untuk menghancurkan sasaran latihan yang ditembakkan dari pantai. Jepang dan Amerika bekerja sama dengan erat dalam proyek pertahanan rudal sejak Korea Utara menembakkan peluru kendali di atas Jepang utara pada tahun 1998.<br />
<br />
Pemerintah telah mengedepankan upaya untuk mengembangkan pertahanan rudal balistik. Walaupun diperlukan biaya mahal dari program ini, Jepang akan tetap melanjutkan upaya untuk memperbaiki kredibilitas sistem ini. Sasaran rudal ditembakkan dari Fasilitas Rudal Pasifik milik angkatan laut AS di pulau Kauai, Hawaii. Sebuah kapal Jepang, JS Kongo, melacak rudal itu dan kemudian menembakkan peluru kendali penghadang rudal setelah tiga menit, dan sasaran dihancurkan sekitar 160 km di atas Samudra Pasifik. Jepang berencana memasang sistem penghadang rudal di empat kapal perang mereka yang memiliki sistem pelacakan Aegis yang terkenal canggih. <br />
<br />
Korea Utara juga diduga memiliki beberapa rudal jarak menengah Nodong yang mampu menghantam Jepang. Sasaran tes dikatakan mirip dengan jenis-jenis rudal tersebut. Tes ini menandai tahap kedua dari pertahanan rudal Jepang yang terus dikembangkan.<br />
Upaya lain yang dilakukan Jepang untuk menekan percobaan nuklir Korea Utara adalah dengan menetapkan larangan bagi seluruh kapal Korea Utara memasuki pelabuhan Jepang serta larangan impor dari Korut. Volume perdagangan antara Jepang dengan Korut mencapai sekitar 100 juta dolar AS pada 2005. Warga negara Korut juga dilarang masuk ke Jepang.<br />
<br />
Dengan demikian, keinginan Jepang untuk meningkatkan kemampuan militernya harus benar-benar dipertimbangkan. Karena implikasinya dapat berupa dilema keamanan: bukannya menciptakan keamanan bagi Jepang, malah sebaliknya meningkatkan kerentanan <br />
keamanan nasional Jepang dan kawasan Asia Timur.<br />
<br />
<br />
KESIMPULAN<br />
<br />
Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II, Amerika Serikat memaksa Jepang mengubah konstitusinya dimana Jepang menjadi negara Pasifis dan hanya dibolehkan memiliki angkatan bela diri (japan Self Defense Force). Kita tentu tidak boleh terlalu yakin bahwa Jepang tidak akan berkembang, walaupun secara perlahan, menjadi suatu kekuatan militer yangbesar. Dengan anggaran pertahanan terbesar ketiga sedunia dan basis industridan teknologi yang sangat canggih, Jepang tak diragukan punya potensi untuk bisa seperti itu. Adanya persepsi ancaman keamanan dari Cina, Kecemasan terhadap aktivitas militer Korea Utara dan desakan dari masyarakat lokal dan keinginan dari AS sendiri untuk mengurangi kehadiran kekuatan militernya di Asia Timur, maka berkembanglah pemikiran Jepang untuk meningkatkan sektor pertahanan keamanannya. Namun untuk meningkatkan kemampuan militernya harus benar-benar dipertimbangkan karena implikasinya dapat berupa dilema keamanan: bukannya menciptakan keamanan bagi Jepang, malah sebaliknya meningkatkan kerentanan keamanan nasional Jepang dan kawasan Asia Timur<br />
<br />
<br />
DAFTAR PUSTAKA<br />
<br />
BUKU:<br />
Fadhli, Aulia. Menjadi Pemenang seperti Bangsa Jepang. 2007. Pustaka Pinus. Yogyakarta<br />
SITUS WEB:<br />
Uni Sosial Demokrat - http://www.unisosdem.org/ekopol.php<br />
The Hikam Forum - http://thehikamforum.blogspot.com/2008/06/geopolitik-global-dan-ancaman-keamanan.html<br />
BBC Indonesia - http://www.bbc.co.uk/indonesian/<br />
Kompas Online - http://64.203.71.11/kompas-cetak/0308/11/ln/<br />
Antara News - http://www.antara.co.id/catidx/?ch=int<br />
Tempo Interaktif - http://www.tempointeractive.com/hg/luarnegeri/<br />
Suara Merdeka - http://www.suaramerdeka.com/harian/0610/12/x_int.html<br />
Lintas Berita - http://www.antara.co.id/arc/2008/7/3/Jepang-siaga-keamanan-tinggi-jelang-pertemuan-puncak-g8/<br />
Situs Keamanan Asia Timur - http://wendhika-wendie.blogspot.com/Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com5tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-4181329486532751892011-07-11T02:00:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.168-07:00JEPANG ZAMAN DAHULU, SEKARANG DAN AKAN DATANG<span class="fullpost"> </span><br />
Jepang merupakan suatu negara yang sangat unik,dimulai daripada zaman feodalisme yang masih diperintah oleh Keshogunan sampai Kekaisaran dan sekarang perdana mentri yang memiliki otoritas tertinggi. Jepang dahulu merupakan suatu negara yang sangat tertutup akibat kebijakan isolasi semua bidang yang dijalankan oleh pemerintahan Keshogunan. Keadaan ini hampir membuat Jepang tidak terkenal di dunia Internasional dan membuat rakyat hidup dalam kehidupan yang tradisonal. Diawali dengan adanya restorasi Meiji yang merupakan suatu langkah modernisasi yang sangat berpengaruh kuat dalam perkembangan negara Jepang sampai saat ini. Dalam restorasi meiji negara Jepang telah mulai membuka diri terhadap dunia Internasional dan mulai memperbaiki segala aspek – aspek kehidupannya yang sedikit banyak mengarah kepada perkembangan negara – negara barat yang maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis.<br />
Keadaan Jepang saat ini tidak lepas dri keberhasilan modernisasi Meiji dan kecakapan pemimpin – pemimpin Jepang yang mempengaruhi perkembangan negara ini sampai menjadi salah satu macan Asia sekarang ini. Jepang saat ini telah maju dalam pendidikan dan terutama pengembangan Teknologinya yang dalam kenyataannya sengaja untuk dimajukan melihat kenyataan bahwa SDA yang terkandung di Jepang tergolong terbatas.<br />
Melihat perkembangan dan kegigihan dari masyarakat dan pemerintahan Jepang maka dapat dilihat bahwa Jepang di masa yang akan datang akan menjadi negara yang maju di kawasan Asia tetapi juga akan menjadi negara yang akan menyamai negara pelindungnya dan menjadi salah satu negara super power di dunia kedua setelah Amerika Serikat. Di bidang Industri Jepang masih akan menguasai produksi dan distribusi ini karena melihat pangsa pasar Jepang pada saat ini sudah berada di hampir semua negara di dunia. Kegigihan masyarakat dan birokrasi yang baik dan saling mendukung di Jepang merupakan salah satu tombak yang akan tetap bertahan dalam perkembangan Jepang pada masa depan karena faktor ini adalah dasar kemajuan Jepang selain ditunjang oleh modal dan kekuatan dari negara pelindungnya Amerika Serikat.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-86470946162116685752011-07-11T01:59:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.169-07:00KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG<span class="fullpost"> </span><br />
Abad ke – 21 ditandai dengan semakin marak dan kompleksnya globalisasi menuju pada internasionalisme dan multilateralisme. Dalam melaksanakan globalisasi, Jepang telah menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya dengan memperhatikan berbagai isu baru di dunia, yang mempunyai hubungan dengan beberapa masalah yang menjadi perhatian dan keprihatinan dunia seperti prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, Lingkungan Hidup, Bantuan Humanitarian, Terorisme, Disarmament, Human Security, dan lain – lain.<br />
Apabila kembali memperhatikan posisi politik Jepang terhadap negara – negara Asia Tenggara dan Asia Timur ketika Perang Pasifik baru berkahir, saat itu Jepang melaksanakan kebijakan politik amat hati – hati dalam melakuakn pendekatan. Pergaulan internasional yang dilakukannya lebih tertuju untuk menghilangkan adanya perasaan sakit hati rakyat di negara – negara Asia, terhadap perbuatan brutal tentara Jepang ketika melakukan pendekatan selama berlangsungnya Perang Dunia II.<br />
Akibat yang terjadi sepanjang pendudukan pasukan Jepang di Asia, merupakan persoalan peka yang masih dirasakan sampai sekarang. Pada saat ini di Jepang sudah banyak tokoh pemimpin yang berasal dari generasi baru, baik di pemerintahan, di lingkungan partai politik maupun di swasta, yang cenderung tidak mau terikat lagi pada emotional attachment dengan apa yang pernah terjadi pada masa yang lalu.<br />
Dalam keadaannya sekarang, perilaku politik mereka dalam berhubungan dengan bangsa di Asia Tenggara menunjukkan sikap yang kadangkala “ memaksakan kehendak “, terutama terhadap negara – negara yang memerlukan bantuan Jepang. Bahkan dalam beberapa hal cenderung memberi perlakuan berbeda terhadap negara – negara di Asia yang dapat dikategorikan memiliki pandangan politik yang sefaham atau sebagai bagian dari sekutu Barat, dibandingkan dengan mereka yang memiliki sikap politik yang tidak selalu sejajar dengan kepentingan Barat.<br />
Sikap seperti ini kadangkala tidak terlepas dari kepentingan politik yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan strategi Barat, khususnya kepentingan regional AS di kawasan Asia – Pasifik maupun kepentingan globalnya. Faktor keinginannya untuk menonjolkan supremasinya, secara politik maupun ekonomi serta kecanggihan teknologi yang dimilikinya, menyebabkan adanya sikap reservasi dari negara – negara di Asia terhadap ambisi dan posisi politik global dan regional Jepang.<br />
Sebagai bangsa pedagang memang tidak dapat dihindari bahwa hubungan Jepang dengan negara – negara lain di Asia lebih banyak dilandasi oleh faktor untuk mendapat keuntungan materi yang semaksimal mungkin daripada untuk membangun partnership atau kepentingan hubungan stratejik jangka panjang sebagai sesama negara Asia. Akibatnya, masing – masing negara di Asia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang paling menguntungkan bagi kepentingan ekonomi Jepang, yang akhirnya menciptakan dampak terjadinya “ persaingan “ antara negara – negara tersebut. Dari segi kepentingan Jepang, tampaknya Jepang berusaha “ memanfaatkan “ persaingan tersebut untuk kepentingan politik dan ekonominya.<br />
Kebijakan ekonomi Jepang seringkali dikaitkan dengan kepentingan politik, dan sebaliknya kepentingan politik dihubungkan dengan persyaratan pemberian bantuan ekonomi. Persaingan antara sesama negara sekawasan berpotensi mengurangi solidnya solidaritas regional yang tentunya juga akan ikut berpotensi mempengaruhi stabilitas regional. Berkurangnya solidaritas regional di kawasan Asia Tenggara dengan sendirinya di kemudian hari juga akan merugikan kepentingan Jepang sendiri.<br />
Perilaku politik yang mendasarakan hubungan internasional atau diplomasi yang hanya semata – mata dilihat dari keinginan mendapatkan keuntungan materiil tidak akan menciptakan ikatan politik yang cukup kokoh untuk membantu ambisi politik Jepang menjadikannya sebagai aktor politik penting di dunia. Pihak Jepang sendiri tentu menyadari bahwa apa yang disebut sebagai bantuan teknik dan investasi Jepang sangat terkait dengan konsep yang justru menguntungkan produk industri di dalam negeri Jepang sendiri, sehingga pengertian “ bantuan “ justru memberi manfaat bagi kepentingan Jepang.<br />
Dalam beberapa kasus di Jepang, perubahan ataupun perkembangan yang terjadi di dunia internasional dapat berpengaruh dalam pelaksanaan politik luar negeri Jepang setelah terlebih dahulu melalui proses mekanisme intervensi yang berlaku dalam kehidupan politik di dalam negeri. Beberapa contoh kasus yang mempunyai kaitan dengan hubungan luar negeri Jepang yang sudah dapat dipastikan menarik perhatian para politisi, media maupun birokrat Jepang di dalam negeri, bahkan mungkin juga campur – tangan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah, yaitu isu yang ada kaitannya terhadap Korea dan RRC, hubungan dengan Korea Utara yang menyangkut masalah penculikan orang Jepang serta masalah liberalisasi perdagangan internasional terutama di sektor pertanian. Semuanya sudah tidak menjadi isu politik luar negeri, tetapi justru merupakan isu domestik.<br />
Peran serta para politisi atau tokoh politik dan anggota parlemen dalam percaturan politik domestik Jepang yang mempunyai hubungan dengan masalah – masalah luar negeri tersebut, menghasilkan sistem penentuan kebijakan politik yang biasanya cenderung bersifat reaktif daripada bersifat pro aktif. Beberapa pendapat di kalangan Barat ada yang beranggapan bahwa Jepang akan menentukan kebijakan luar negerinya kalau sudah ada semacam “ desakan “ dari luar Jepang mengambil langkah politik.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-42343738553274408532011-07-11T01:57:00.002-07:002011-07-11T03:08:38.169-07:00GAIMUSHO<span class="fullpost"> </span><br />
Gaimusho merupakan Kementerian Luar Negeri Jepang. Menteri Luar Negeri Jepang adalah menteri anggota Kabinet Jepang yang bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pemimpin Kementerian Luar Negeri. Perdana Menteri Jepang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sejumlah staff yang mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan berpengaruh dari kalangan partai yang sedang berkuasa maupun dari kalangan birokrasi. Ditinjau dari posisi Jepang sebagai Negara industri maju dan merupakan Negara yang mulai berperan penting secara global dan regional, maka sejumlah staff yang membantu Perdana Menteri dapat dikatakan tidak terlampau besar apabila dilihat dari ukuran Negara seperti AS. Posisi dan peran para pembantu Perdana Menteri tersebut di satu pihak untuk membantu mempermudah dan memperlancar tugas seorang Perdana Menteri, tetapi di sisi lain pihak dapat saja diartikan sebagai mengurangi kebebasan Perdana Menteri untuk menentukan kebijakannya atau melaksanakan konsep politiknya, termasuk mengenai masalah luar negeri. Gaimusho berperan sebagai wakil perdana mentri dalam menjalankan kebijakan pemerintahan Jepang terhadap hubungan dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral dalam orientasi regional maupun internasional.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-36254364985560568942011-07-11T01:57:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.169-07:00GELIAT EKONOMI DAN PERKEMBANGAN EKONOMI JEPANG<span class="fullpost"> </span><br />
Jepang merupakan salah satu Negara paling maju di dunia. Saat ini ekonomi pasar bebas dan industri Jepang merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina, dilihat dari segi varitas daya beli internasional. Ekonomi jepang ini dibentuk dari semua elemen yang membentuk ekonomi modern yaitu : industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Kesemuanya ini disokong oleh sistem informasi dan transportasi serta perbankan yang baik. <br />
<br />
Faktor lain, yang juga mendukung perekonomian Jepang adalah hubungan baik dengan berbagai banyak negara yang akhirnya membantu melancarkan perdagangan luar negerinya. Ciri-ciri khas ekonomi Jepang di antaranya adalah kerja sama yang erat diantara perusahaan yang bergerak di bidang pengilangan, perbekalan, pengedaran, dan bank (kelompok kerja sama ini disebut keiretsu), negosiasi upah antara perusahaan swasta dengan serikat buruh (shunto), hubungan baik dengan birokrasi pemerintahan, dan jaminan karir sepanjang hayat (shushin koyo) untuk hampir sepertiga tenaga kerja di kota, serta jaminan kontrak kerja bagi buruh.<br />
<br />
Secara keseluruhan, selama tiga dekade, pertumbuhan ekonomi Jepang sebenarnya amat mengagumkan: rata-rata 10% pada dekade 1960-an, rata-rata 5% pada 1970-an, dan rata-rata 4% pada 1980-an. Hal itu didorong dari banyaknya investasi di sektor-sektor industri dan juga tingginya tabungan rakyat pada saat itu yang membantu pertumbuhan perbankan yang solid. Modal ini kemudian banyak digunakan dalam hal pengenalan teknologi baru, kebanyakan dibawah lisensi perusahaan asing. <br />
<br />
Dalam pertumbuhan ekonominya, Jepang sering mengalami pasang surut. Salah satu contoh penurunannya adalah pada tahun 1974, pertumbuhan ekonomi jepang turun sampai –0.5%, sangat berbeda dari pertumbuhan ekonominya pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an yang bisa mencapai 11%. Ini disebabkan karena terjadinya krisis minyak. Hal itu membuktikan kelemahan ekonomi Jepang yang sangat tergantung pada impor minyak sebagai sumber energi dari negara lain. Pertumbuhan ini pun kembali melesu pada dekade 1990-an, terutamanya disebabkan dampak sampingan perburuhan secara berlebihan selepas tahun 1980-an dan dasar-dasar ekonomi pengurangan inflasi yang bertujuan membebaskan diri dari kelebihan spekulasi pasaran saham dan harga penjualan tanah.<br />
<br />
Di awal tahun 2008 ini, pertumbuhan ekonomi Jepang kembali bergerak lambat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu merosotnya investasi perumahan. Menurunnya investasi di sektor perumahan tersebut disebabkan berkurangnya aktivitas konstruksi akibat pengetatan regulasi Juni tahun lalu. Hal tersebut dilakukan menyusul skandal pemalsuan data bangunan pendirian beberapa blok apartemen oleh seorang arsitek Jepang. Para pengusaha di sektor perumahan juga mengaku kesulitan menyesuaikan diri dengan kebijakan baru tersebut, sehingga mereka memilih untuk menahan dulu investasi di sektor tersebut. Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Jepang, menurut mereka, adalah membenahi sektor belanja konsumen yang mengalami keterpurukan akibat menurunnya sentimen, lambatnya pertumbuhan upah, dan melambungnya sejumlah harga komoditas.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-74316082109908753502011-07-11T01:54:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.169-07:00PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN , PARLEMEN, KEPARTAIAN, DAN PEMILU DI JEPANG<span class="fullpost"> </span><br />
<br />
<b>Sistem pemerintahan Jepang</b><br />
<br />
Jepang adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif (Diet), eksekutif (kabinet), dan yudikatif (peradilan). Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Diet. Diet terdiri dari Majelis Rendah (Kokkai/ House of Representative) dan <br />
<br />
Majelis Tinggi (Sangiin/ House of Councilors). <br />
Kabinet dalam sistem ketatanegaraan Jepang memiliki kekusaan eksekutif tertinggi, Kabinet ini terdiri dari Perdana Menteri dan menteri – menteri negara. Badan ini dirancang untuk mencerminkan kehendak parlemen dengan benar dan melalui sistem kabinet parlementer dan secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet. Secara kelembagaan, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan politik dalam dan luar negerinya. Sedangkan dalam ranah yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan rendah lainnya.<br />
<br />
Meskipun dalam sistem ketatanegaraan Jepang kekuasaan terpisah menjadi tiga cabang kekuasaan dengan fungsi masing-masing, namun ketiganya tetap memiliki hubungan timbal balik yang seimbang. Oleh karenanya tercipta suatu sistem pemerintahan yang simetris antara satu dan yang lainnya. <br />
<br />
Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jepang memiliki hubungan saling ketergantungan dan melengkapi satu dan yang lainnya. Meskipun demikian pemerintah daerah tetap memiliki otoritasnya dalam menjalankan pemerintahan daerahnya tanpa intervensi dari pemerintah pusat.<br />
<br />
<b>Sistem kepartaian Jepang</b><br />
<br />
Dalam sistem kepartaian Jepang, Partai Liberal Demokrat dan Partai Sosial Demokrat merupakan dua partai besar yang mendominasi jalannya sistem pemerintahan di Jepang, di mana Partai Liberal Demokrat merupakan partai konservatif sayap kanan terbesar di Jepang dan mendukung kebijakan ekonomi Neo-Liberal. Sedangkan Partai Sosial Demokrat merupakan partai terbesar kedua yang merupakan oposisi Partai Liberal Demokrat. Selain kedua partai besar tadi, terdapat beberapa partai kecil yang memiliki kepentingan tertentu, diantaranya partai-partai yang memiliki kepentingan di bidang pertanian dan partai-partai yang menamakan diri sebagai perkumpulan desa dan kota. <br />
<br />
Sejarah mencatat bahwa peranan Partai Liberal Demokrat sangat besar pada sistem pemerintahan Jepang. Partai kurang lebih selama hampir 40 tahun dari tahun 1955 sampai tahun 1993. Pada tahun 1993, Partai Liberal Demokrat sempat dikalahkan oleh Partai Sosial Demokrat. Namun kekalahan ini hanya berlangsung satu kali, setelah itu Partai Liberal Demokrat kembali memegang dominasi terbesar dalam kepartaian Jepang. Bukti dominasi Partai Liberal Demokrat adalah selama tiga pemerintahan terakhir selalu dimenangkan oleh wakil dari Partai Liberal Demokrat, yaitu Shinzo Abe, Taro Aso lalu Yasuo Fukuda. <br />
<br />
<b>Sistem Pemilihan Umum Jepang</b><br />
Pemilihan umum di Jepang dilaksanakan untuk memilih wakil – wakil rakyat baik untuk memilih anggota parlemen ( diet ) yang terbagi atas Majelis Rendah (the House of Representatives istilah Jepangnya Kokkai) dan Majelis Tinggi (the House of Councilors istilah Jepangnya Sangiin) maupun kepala pemerintahan daerah yaitu Gubernur dan Walikota dan DPRD. <br />
<br />
Sistem pemilihan umumdi Jepang di bagi atas sistem pemilihan yang bersifat nasional dan sistem pemilihan daerah. Anggota parlemen dipilih secara nasional oleh seluruh rakyat Jepang dimana setiap calon anggota dicalonkan oleh partai baik melalui single-seat contituencies maupun proportional representation. Sedangkan pemilihan kepala pemerintahan daerah dan DPRD, masing – masing diatur oleh tiap prefektur ( propinsi ) dan desa. Dalam perkembangan pemilu di Jepang sudah dapat dilakukan dengan jalur via-internet disamping dengan penggunaan metode lama yaitu melalui bilik suara.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-89824722772465871002011-07-11T01:51:00.000-07:002011-07-11T03:10:03.675-07:00PERKEMBANGAN JEPANG DARI MASA FEODALISME SAMPAI MODERNISASI<span class="fullpost"> </span><br />
<b>a. Feodalisme Jepang</b><br />
<br />
Beberapa sejarawan menyatakan bahwa feodalisme di Jepang telah berada semenjak abad ke-7, keterlibatan kelompok prajurit dalam pengaturan pemerintahan dimulai ketika berakhirnya perang Gempei di tahun 1185 antara klan Heiki (Tiara) dan klan Genji (Minamoto). Beberapa ilmuan menyatakan pasca perang Gempei merupakan era baru menuju masyarakat feodalisme yang dipelopori oleh Minamoto Yoritomo dari klan Genji sebagai pihak pemenang, dimana ia mendirikan pemerintahan Bakufu pada akhir abad ke-12 dimana kelas kesatria memiliki pemerintahan yang independent dan setara dengan otoritas politik para aristokrat. Terdapat pula beberapa pandangan yang mengemukakan bahwa praktek-praktek feodalisme dalam sejarah masyarakat Jepang yang sangat mirip dengan praktek-praktek feodalisme Eropa di abad pertengahan terjadi pada masa pemerintahan keshogunaan Tokugawa. <br />
<br />
Dalam praktek-praktek feodalisme di Jepang, terdapat pembagian susunan kelas-kelas yang menandakan adanya tingkat sosial yang berbentuk piramida. Susunan kelas masyarakat tersebut, yaitu :<br />
a) Kuge adalah kelas masyarakat yang paling tinggi. Kelas ini terdiri para keturunan bangsawan. Tennou dan para bangsawan-bangsawan di istana masuk dalam kelas masyarakat ini. <br />
b) Buke, terdiri dari para Shogun, Daimyou dan keluarga - keluarganya. Kelas kedua setelah kuge. Merekalah penentu kebijakan-kebijakan dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat.<br />
c) Samurai, adalah prajurit yang menjadi pengikut setia para daimyou dan shogun yang berjumlah sekitar dua juta orang. Selain melakukan pekerjaan militer, para samurai juga melakukan pekerjaan administrasi dalam pemerintahan shogun dan daimyo. <br />
d) Petani (hyakushou), secara teoritis merupakan kelas yang berada langsung di bawah samurai dan diatas chounin. Kelas ini harus menjamin hidup golongan kuge, buke dan samurai. <br />
e) Chounin, kelas yang terdiri dari para pengrajin dan pedagang. Kelas pengrajin dan pedagang inilah yang menjadi kelas pertengahan dengan kehidupan paling makmur. <br />
f) Eta, adalah kelas masyarakat yang tidak termasuk dalam kelas-kelas yang telah ditetapkan. Kelas ini terdiri dari para penjagal, penggali kubur, penyamak kulit, dan lain -lain.<br />
<br />
<b>b. Modernisasi Jepang</b><br />
Restorasi Meiji merupakan titik awal era modernisasi di Jepang. Restorasi Meiji dikenal juga dengan sebutan Meiji Ishin. Restorasi Meiji terjadi pada tahun 1866 sampai 1869, 3 tahun yang mencakup akhir zaman Edo dan awal zaman Meiji. Restorasi ini merupakan akibat langsung dari dibukanya Jepang kepada kedatangan kapal dari dunia barat yang dipimpin oleh Perwira Angkatan Laut Asal AS, Matthew Perry.<br />
Pada 1853, Angkatan Laut Amerika Serikat di bawah pimpinan Commodore Matthew Calbraith Perry tiba di Jepang melalui Teluk Yokohama. Tujuannya adalah meminta pemerintah Jepang untuk membuka kota-kota pelabuhan bagi keperluan perdagangan. <br />
<br />
Namun, Pemerintah Jepang yang diwakili oleh Shogun dari keluarga Tokugawa meminta waktu untuk memepertimbangkan. Pada 1854, Commodore Perry kembali ke Jepang bersamaan dengan dibuatnya perjanjian Shimoda. Tujuan dari perjanjian itu adalah membuat kesepakatan hubungan antara Jepang dengan Amerika serikat Pada dasarnya di Jepang terdapat dua kekuasaan pemerintahan, yaitu pemerintahan Shogun yang berkedudukan di Edo dan Pemerintahan Kaisar (Tenno) yang berpusat di Kyoto. <br />
<br />
Pengaruh kaisar semakin bertambah besar dan kuat karena kaisar menolak perjanjian Shimoda<br />
Pada 1867, Kaisar Komei meninggal dunia. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Matsuhito. Ia diberi gelar Tenno Meiji yang pada waktu itu baru berusia 14 tahun. Tenno Meiji melakukan pembaharuan di segala bidang kehidupan masyarakat dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa barat. Perubahan itu antara lain, sebagai berikut ;<br />
<br />
Pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam hal ini kaisar berpegang teguh pada Charter Oath, yaitu system pemerintahan meniru sistem pemerintahan barat dan penghapusan system pemerintahan feodal. Langkah perubahan tersebut disempurnakan dengan lahirnya Konstitusi 1889 yang mengatur organisasi pemerintahan. Isi konstitusi 1889 di antaranya adalah sebagai berikut :<br />
a) Kaisar sebagai penguasa tertinggi<br />
b) Kabinet membantu Kaisar Meiji dan bertanggung jawab kepadanya<br />
c) Diet (setingkat DPR) terdiri atas House of Peers (upper House) dan House of Representative (Lower House)<br />
d) Privy Council, berfungsi sebagai penasehat Kaisar<br />
e) Genro, berfungsi sebagai penasehat langsung Kaisar<br />
<br />
Kedua, perubahan dalam bidang ekonomi. Usaha yang dilakukan dalam rangka memepercepat kemajuan ekonomi adalah menguasai kembali sumber ekonomi nasional, terutama untuk mendukung kepentingan militer. Misalnya, membuat jalan kereta api, perbaikan mata uang, mendirikan bank, mengizinkan pelayaran asing dan pengembangan ekonomi Jepang sebaik-baiknya. <br />
<br />
Ketiga, perubahan bidang pendidikan. Pada masa Shogun, system pendidikan di Jepang dijalankan dengan system tertutup. Hanya golongan Shogun yang memperoleh kesempatan pendidikan, sedang rakyat terbatas hanya sampai dapat membaca dan menulis. Untuk mendukung perubahan di bidang pendidikan, maka pada 1871 dibuatlah undang-undang pendidikan yang isinya sebagai berikut ;<br />
a) Wajib belajar bagi anak yang telah berusia 6 tahun<br />
b) Untuk anak yang berusia 6-14 tahun dibebaskan dari uang sekolah (SPP)<br />
c) Pendidikan bersifat militerisme (diberikan di asrama maupun di sekolah)<br />
d) Negara dibagi dalam 8 daerah pendidikan. Masing-masing dibagi menjadi 32 distrik sekolah menengah dan 210 sekolah dasar.<br />
e) Banyak sekolah didirikan, baik negeri maupun swasta.<br />
f) Mengirimkan pemuda untuk belajar ke luar negeri<br />
<br />
Keempat, perubahan dalam bidang kemiliteran. Dalam bidang kemiliteran, dibuatlah penyempurnaan teknik persenjataan dengan mencontoh Barat. Untuk membangun Angkatan Darat yang tanggguh, Jepang mencontoh Jerman dan Prancis. Untuk membangun Angkatan Laut, Jepang mencontoh Inggris. Untuk mendukung program perubahan di bidang militer, setiap warga negara laki-laki yang berusia 20 tahun wajib mengikuti latihan militer. <br />
<br />
Restorasi Meiji dianggap sebagai penyebab menjelmanya Jepang sebagai Negara yang kuat dan modern. Jepang mengalami kemajuan yang pesat dalam segala bidang. Dalam waktu kurang dari setengah abad, Jepang sudah menyusul dan berhasil menyetarakan kemajuan teknologinya dengan negara-negara Eropa.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-20269505491283954162011-07-11T01:49:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.170-07:00ASPEK KEKUATAN NASIONAL YANG PALING PENTING MENJADI PERHATIAN BAGI NEGARA KITA DALAM KAITANNYA DENGAN TANTANGAN GLOBAL DAN REGIONAL DEWASA INI<span class="fullpost"> </span><br />
Sedikitnya ada sembilan karakter yang menentukan kuat dan lemahnya sebuah negara.<br />
1. Geografi.<br />
2. Sumber Daya Alam<br />
3. dalam dunia modern kemampuan industri juga ikut menentukan kekuatan sebuah negara apakah ia lemah atau kuat<br />
4. kesiagaan militer<br />
5. penduduk.<br />
6. Karakter Nasional.<br />
7. Moral Nasional<br />
8. Kualitas Diplomasi<br />
9. Kualitas Pemerintah<br />
<br />
Dari sembilan karakter yang menunjang kuat dan lemahnya sebuah negara tampaknya bagi Indonesia perlu sebuah perbincangan lebih luas tentang penyelesaian krisis secara komprehensif, konseptual dan terarah sehingga melahirnya sebuah negara yang lebih kuat dari sebelumnya. Krisis sekarang seharusnya bisa melahirkan sebuah kekuatan bukannya kelemahan. Dari rentang sejarah tentang tumbuh, berkembang dan lenyapnya sebuah bangsa, sembilan faktor itu terakait satu sama lain. <br />
<br />
Visi baru tentang Indonesia diletakkan dalam kerangka sembilan pilar kekuatan bangsa itu. Pertama, kelemahan terbesar yang dialami Indonesia adalah kualitas manusianya.Kesadaran manusia tentang tanggung jawab masa depan negara ini serta sikap yang tegas terhadap setiap penyimpangan tidak begitu menonjol. Meskipun terdengar klasik, memang harus ada kesadaran luas dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya baik dari segi intelektual maupun moralnya. Dalam konteks sekarang, pemberantasan korupsi misalnya merupakan tantangan bangsa ini untuk keluar dari krisis. Visi baru yang dicoba ditawarkan adalah menguatkan unsur-unsur dalam kualitas manusia Indonesia yang secara bersamaan bisa mengurangi sifat-sifat negatifnya. <br />
<br />
Kedua, dampak globalisasi sudah terasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terbukti dengan mahalnya barang kebutuhan pokok dan menyebarnya pengangguran karena bangkrutnya banyak usaha. Setiap bangsa yang berhasil harus memperhitungkan aspek internasional dalam kehidupannya. Kini manusia hidup dalam desa global. Akibatnya, cara berpikir global semestinya menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia terutama di kalangan para pemimpinnya. Mengabaikan, pendapat umum masayarakat lain dan menganggap diri berbeda dengan negara lain sehingga kukuh tidak mau berubah menuju perbaikan adalah awal dari kehancuran. Berpikir global dan bertindak lokal pernah menjadi suatu slogan untuk membenarkan bahwa saat ini manusia hidup dalam era globalisasi. <br />
<br />
Ketiga, dalam era transisi seperti sekarang mau tidak mau diperlukan sebuah kepemimpinan yang bersih, berwibawa dan komitmen terhadap kerakyatan. Pemimpin dalam arti luas seperti dalam perjalanan bangsa-bangsa lain tidak hanya memiliki jabatan resmi. Akan tetapi, lebih luas lagi adalah mereka yang komitmen dengan perubahan yang berkesinambungan menuju kesempurnaan. Dengan kata lain, pemimpin lebih berorientasi ke depan dalam mengarahkan masyarakatnya dengan tanpa melupakan pijakan masa lalu dan tidak hidup di masa silam. Mengapa Jepang bisa melahirkan begitu banyak pemimpin baik di dunia bisnis, pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. Demikian juga Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. <br />
<br />
Mengapa Indonesia sulit melahirkan pemimpin berkualitas kelas dunia di berbagai sektor ? Pertanyaan ini semestinya melahirkan sebuah visi bahwa kepemimpinan memang harus lahir dari sebuah lingkungan yang kondusif. Jangan sampai terjadi, pemimpin yang jujur, komitmen dan baik malah tidak terpakai karena lingkungan negara tidak menghendakinya. Sekarang kita bisa merasakan betapa mahalnya kualitas kepemimpinan itu. Ketika bisnis banyak utang ke luar demikian pula negara maka Indonesia jatuh terpuruk.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-12205227462962305872011-07-11T01:47:00.001-07:002011-07-11T03:08:38.170-07:00PERANAN ORGANISASI INTERNASIONAL PBB DALAM MENCIPTAKAN PERDAMAIAN<span class="fullpost"> </span><br />
Tugas utama PBB adalah menjaga keamanan dunia. Dewan Keamanan PBB (UNSC) adalah badan utama yang bertanggung jawab untuk tugas itu. Dalam perjalanannya, kinerja UNSC telah disorot dengan tajam. Metode kerja UNSC dianggap tidak transparan dan sejumlah keputusannya sering kali diputuskan melalui konsultasi informal atau 'di balik layar' (Martti Koskenniemi, 1996). UNSC juga dianggap tidak memiliki prosedur yang jelas ketika bertindak dalam hal yudisial atau kuasi-yudisial.<br />
<br />
komitmen anggota PBB juga diragukan dalam melakukan operasi pasukan perdamaian (peacekeeping operations). Sejumlah negara merasa tidak perlu mematuhi seruan atau permintaan PBB untuk mengirim pasukannya selama tidak ada kepentingan yang jelas dan menguntungkan untuk negara tersebut. Kasus negara bekas Yugoslavia merupakan contoh yang terkenal bahwa PBB gagal bertindak. Saat ini Prancis, Rusia, Kanada, Italia, dan Jerman sedang berpikir dua kali akan untung-ruginya buat mereka untuk menyetujui keinginan Amerika menyerang Irak. Jadi, isunya bukan komitmen menegakkan resolusi PBB, tetapi kalkulasi untung-rugi dan kompromi politik.<br />
<br />
PBB sangat bergantung dengan peranan dan kekuatan super power, yaitu Amerika Serikat. Ketika tidak jelas badan apa yang berhak menafsirkan Piagam PBB, manakala mekanisme keputusan UNSC lebih berdasarkan 'bisik-bisik di balik layar' dan di saat keputusan PBB lebih bersifat untung-rugi dan kompromi politik ketimbang murni menjaga perdamaian dunia. Pada saat yang bersamaan PBB menghadapi persoalan finansial yang serius, Amerika Serikat dapat memaksakan kehendaknya, termasuk untuk menyerang Irak, sebagaimana mereka telah menyerang Afghanistan dengan leluasa.<br />
<br />
Lembaga perdamaian dunia iniAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-37456084467314555832011-07-11T01:46:00.000-07:002011-07-11T03:08:38.170-07:00KONFLIK YANG SERING BERKAITAN DENGAN NASIONALISME<span class="fullpost"> </span><br />
konflik politik yang mengancam integrasi bangsa dan konflik sosial yang telah merusak tatanan kehidupan masyarakat masih menghantui perjalanan Indonesia, minimal hingga saat ini. Konflik politik yang bersifat vertikal , seperti di Aceh, Papua, dan mungkin beberapa daerah lain, merupakan salah satu bentuk terjadinya degradasi nasionalisme Indonesia. Bukankah mereka pada mulanya menyatakan dirinya sebagai bagian dari Indonesia, diawali dari proses etno-nasional menjadi nasionalisme nasional yang dibangun atas dasar kesadaran dan kesukarelaan, bukan atas dasar pemaksaan yang menggunakan senjata. <br />
<br />
Selain itu, masih ada pula konflik sosial yang mungkin bersifat vertikal dan horizontal. Konflik sosial ini sewaktu-waktu dapat meletus, seperti di Poso, Ambon, konflik antardaerah, antarkampung, dan beberapa konflik lain.<br />
Munculnya konflik di tingkat lokal, apakah sebagai pertanda meningkatnya gerakan etno-nasionalisme (chauvinisme regional) sehingga semakin menguatkan corak disintegrasi bangsa. Apakah ini juga pertanda bahwa bangsa kita masih mengalami crisis of management dan crisis of authority. Padahal bangunan nasionalisme nasional Indonesia bermula dari adanya kesadaran kolektif masyarakat etnik untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa. <br />
<br />
<b>Nasionalisme Bangsa</b><br />
<br />
Munculnya berbagai gejolak pada masa lalu dan masa sekarang adalah sebagai reaksi dan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan wilayah yang ada. Pemerintah yang menganggap dirinya sebagai representasi negara, cenderung bersikap otoriter dan sentralistik, baik pada masa Soekarno maupun Soeharto. Bahkan kadang-kadang menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan hegemoni negara. Meskipun pada dasarnya para pemimpin itu tahu bahwa secara historis penggunaan militer merupakan sarana yang paling awal atau primitif dari proses pembentukan suatu negara.<br />
<br />
Nasionalisme kesukuan (chauvinisme regional) menjadi nasionalisme Indonesia tersebut bukan merupakan sebuah produk nasionalisme primitif yang menggunakan kekerasan, melainkan sebuah hasil dari pilihan yang rasional untuk bersatu dalam konteks keragaman. Jadi, semangat untuk bersatu masyarakat kesukuan menunjukkan nasionalisme itu bukanlah sesuatu yang statis melainkan terus berubah dan dinamis sesuai perkembangan.<br />
<br />
<b>Tantangan atau Ancaman</b><br />
Meskipun nasionalisme sesungguhnya secara konseptual hanyalah satu, tetapi secara realitas terdiri atas dua lapis. Pertama, etno-nasional atau kesukuan yang menopang terbentuknya nasionalisme Indonesia. Lapis ini bercorak primordial, asli, akrab, dan secara kultural relatif homogen. <br />
<br />
Kedua, nasionalisme Indonesia, bersifat pluralistik yang selalu berada dalam proses pembentukan secara terus-menerus. Keduanya adalah unsur yang organik dan dinamis, sehingga kedua lapis dapat dengan mudah saling memasuki dan saling mempengaruhi. Kadang-kadang pengaruh itu saling memperkuat, tetapi bisa juga saling menggerogoti. Ketika etno-nasional diarahkan untuk kepentingan nasional, maka kita pun bisa berkata tentang kekokohan "integritas bangsa". Namun bila etno-nasional ditujukan untuk kepentingan lokal, sehingga mengarah pada pemisahan, maka kita pun mulai berbicara tentang ancaman "disintegrasi". <br />
<br />
Ketika yang pertama harus dipelihara, kita pun berdiskusi tentang masalah desentralisasi. Namun bila yang kedua semakin mencekam, maka kekhawatiran tentang separatisme dan sentralisme yang eksesif tidak terelakkan lagi (Taufik Abdullah, 2001). <br />
<br />
Bagaimanapun, denasionalisme mulai menggejala dalam perjalanan politik bangsa kita.<br />
Gejala untuk menarik kembali nasionalisme nasional menjadi nasionalisme regional (etno- nasionalisme) mulai tampak. Indikatornya adalah muncul berbagai konflik sosial dan politik, baik dalam bentuk konflik vertikal maupun konflik horizontal di beberapa daerah. <br />
<br />
Suka atau tidak suka, konflik di beberapa daerah menunjukkan bahwa telah terjadi penurunana nilai nasionalisme di tingkat lokal, meskipun hanya dikumandangkan oleh sebagian kecil masyarakat tersebut.<br />
<br />
Hal ini terjadi karena kurang adanya keserasian antarnegara dengan rakyat, sehingga memunculkan konflik antara negara dengan rakyat. Dampak dari konflik antara negara dengan rakyat adalah membuat buruk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam situasi seperti ini, seolah-olah legitimasi negara tidak berakar kuat pada rakyat. <br />
<br />
Akibatnya, sebagian dari mereka beranggapan bahwa negara sebagai lembaga yang terpisah dan asing dari komunitasnya. Bagi komunitas etnik tertentu yang ada di dalam suatu negara, identitas kebangsaan yang melekat pada negara dipahami tidak lebih sebagai identitas kebangsaan yang imajiner di samping realitas identitas kebangsaan lain yang juga melekat pada masing-masing komunitas etnik (Bambang , 2001)<br />
<br />
Kalau nasionalisme ingin terus bertahan dalam melawan arus globalisasi, yang memberikan berbagai janji dan sekaligus menunjukkan sekian banyak ancaman, maka nasionalisme harus dikembalikan kepada yang mempunyai, yaitu masyarakat-bangsa. Jangan sampai nasionalisme hanya menjadi nasionalisme negara seperti yang telah dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru, sehingga sistem hegemoni tersebut telah mulai menggerogoti nasionalisme itu sendiri.. Artinya, proses ke arah terwujudnya clean governance dan clean government jangan hanya menjadi slogan penguasa yang sebentar lagi akan menduduki kekuasaan.<br />
<br />
Contoh kasus<br />
Nasionalisme Aceh<br />
Fungsi nasionalisme adalah sebagai mata yang melihat kedalam, yaitu untuk menjelaskan identitas, sekaligus mata keluar sebagai suatu ideologi yang menjelaskan bahwa suatu bangsa sejajar secara internasional dengan bangsa lain. Dalam konflik Aceh pada fase Gerakan Aceh ini, warna nasionalisme Aceh kuat dari pada ideologi Islam yang pernah menjadi asas gerakan perlawanan Aceh pada masa sebelumnya.<br />
<br />
GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada. Bangunan ide seperti ini sebelumnya tidak pernah ada. Pada Perang Aceh diakhir abad 19, tidak pernah ditemukan bahwa rakyat berperang karena membela tanah kelahiran, melainkan berperang sebagai tuntutan agama. Garis demarkasi juga bukan antara Aceh-Belanda, melainkan muslim-kafir. Hal ini terus berlanjut pada masa-masa berikutnya, Dalam diskursus nasionalisme, para pakar menguraikan bahwa nasionalisme adalah fenomena modern yang lahir dari rahim industrialisasi dan modernisasi di dunia barat. Ini menjadi gelombang baru dibelahan dunia lainnya, termasuk di negeri-negeri muslim.<br />
<br />
Gelombang nasionalisme ini tentu memberikan paradigma yang berbeda dengan apa yang dibangun oleh perjalanan pengalaman suatu bangsa. Dalam hal ini Hasan Tiro membangun pandangannya tentang Aceh melalui paradigma yang dibangun oleh bangsa Eropa. Untuk melacak ini tidak terlalu sulit. Kepergiaannya untuk belajar di Amerika Serikat awal tahun 1950-an telah mempengaruhi cara pandangnya melihat Aceh. <br />
<br />
Ideologi nasionalisme Aceh yang dibangun ditubuh GAM berasal dari pengalaman tersebut. Dalam melihat Aceh, Hasan Tiro lebih memilih cara pandang orang Eropa yang melihat Aceh dengan bangunan gagasan nasionalisme yang telah berkembang di Eropa sebelumnya, dari pada tulisan orang Aceh sendiri. Berbeda dengan tulisan orang Aceh, penulis Eropa memandang orang Aceh yang melawan Belanda adalah sebagai sikap heroik “bangsa” Aceh dari pada fanatisme beragama. Padahal saat itu gelombang nasionalisme belum memasuki Aceh. Artinya kesadaran Aceh adalah kesadaran beragama dan kesadaran “bernegera” klassik, yaitu ketaatan kepada pemimpin. Jadi bisa dikatakan, nasionalisme Aceh bukan sikap revival, melainkan hal baru yang dibalut dengan romantisme sejarah.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-6248222118357316682.post-24028383248219845132011-07-11T01:44:00.000-07:002011-07-11T01:44:01.541-07:00APAKAH DOMINASI AMERIKA SERIKAT BERDAMPAK POSITIF/NEGATIVE BAGI TATANAN POLITIK INTERNASIONAL ?<span class="fullpost"> </span><br />
Adanya dominasi Amerika Serikat dalam kancah percaturan politik internasional memang sangat merugikan bagi negara-negara yang ada di dunia khususnya negara-negara berkembang, mengapa? Dengan adanya monopoli kekuasaan oleh Ameriak Serikat menyebabkan negara-negara lain tidak dapat berkembang karena senantiasa diintervensi dalam berbagai bidang khususnya dalam hal perekonomian. Negara berkembang yang memang membutuhkan banyak bantuan dana otomatis akan sangat bergantung pada negara Amerika Seriakat karena Amerika memang dikenal loyal dalam memberikan pinjaman melalui organisasi ekonomiinternasioanal, namun keloyalannya itu tidak dibarengi dengan niatan untuk meminjamkan namun juga ada maksud-maksud tertentu dibalik itu semua. Hanya negara-negara tertentu saja yang Amerika berikan pinjaman. Dengan adanya hegemoni Amerika Serikat yang semakin luas menyebabkan negara ini bertindak semena-mena karena merasa telah memiliki pengaruh yang sangat besar dan hal ini memang tidak dapat dipungkiri.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/11737714656907937781noreply@blogger.com0