PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) atau United Nations adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC.

Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 sedikitnya 192 negara menjadi Anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam wadah PBB menyatakan independensinya masing-masing, selain Vatikan dan Takhta Suci serta Republik Cina (Taiwan) yang tergabung dalam wilayah Tiongkok pada 1971. Hingga tahun 2007 sudah ada 192 Anggota PBB. Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang saat ini menjabat sejak 1 Januari 2007.

PBB adalah PBB yang mengkoordinir bantuan tsunami, PBB yang berurusan dengan gempa bumi di Kashmir, PBB yang terus menghendaki kesetaraan dan berjuang untuk mencapai target-target pembangunan milenium, PBB yang berjuang untuk meningkatkan martabat manusia. Namun dalam melaksanakan fungsinya, PBB banyak menemui kegagalan. Harapan dari warga dunia tidak dapat dipenuhi dan kadang mendapat kecaman.

PBB mengulangi sejarah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mencegah Perang Dunia II. LBB didirikan dalam upaya untuk mencegah terulangnya perang dunia pertama. Oleh karena itu tujuan LBB terutama untuk promosi perdamaian dan mencegah perang, mengupayakan agar setiap konflik diselesaikan dengan cara-cara damai dan pelanggar perdamaian akan ditindak bersama. Walaupun LBB dapat mencegah perang antara beberapa anggotanya seperti antara Yunani dan Bulgaria, namun gagal mencegah pelanggaran oleh negara-negara besar.

Kegagalan-kegagalan PBB dapat dilihat pada kasus-kasus sebagai berikut:

1. Gagalnya PBB dalam menghalau serangan AS ke irak

PBB gagal menghalau perang irak. Malah ancaman serangan AS ke Irak dari hari ke hari makin menguat sebagaimana terlihat pada pengerahan kekuatan personel militer, logistik dan persenjataan, baik matra darat, laut maupun udara.

Cerita tentang kegagalan PBB tersebut bermula pada dengan adanya program Minyak-untuk-Pangan (oil-for-food). Program ini dimaksudkan untuk memberi makanan kepada rakyat irak. Penciptaan program tersebut oleh PBB karena sebelumnya PBB memberlakukan sanksi ekonomi terhadap irak. Irak yang dipimpin Saddan Hussein dulunya merusakkan dan membumi hanguskan Kuwait pada perang Irak-Iran. Perang tersebut memaksa Sadam Hussein meminjam milyaran dollar dari Kuwait. Usai perang Irak-Iran, Sadam Hussein menolak membayar kembali pinjamannya karena menurutnya, Kuwait dulunya adalah wilayah Irak. Akhirnya Sadam Hussein malah menyerang Kuwait yang diakui sebagai wilayah Irak. Caliph Kuwait mengungsi ke Amerika dan meminta bantuan pasukan atas dasar perjanjian keamanan bersama antara Kuwait-Amerika.

Pasukan Irak berhasil diusir keluar dari Kuwait, namun Kuwait dibumi hangus sebelum ditinggalkan pasukan Irak. Demikianlah, akhirnya pasukan Sadam Hussein menyerah kepada pasukan Amerika dan Amerika siap masuk ke Irak, namun Sadam Hussein memilih damai.
Sadam Hussein akhirnya menandatangani kesediaannya membayar kembali pinjamannya kepada Kuwait disertai pampasan perang akibat serbuan bumi hangusnya ke Kuwait. Sepuluh tahun setelah penandatanganan tsb, ternyata Sadam Hussein tidak menepati janjinya, akhirnya oleh karena hal inilah, maka PBB mengenakan sanksi ekonomi. Rakyat Irak kelaparan akibat sanksi ekonomi, jalan keluarnya, PBB menciptakan program Minyak-untuk-Pangan (oil-for-food). Program ini dimaksudkan untuk memberi makanan kepada rakyat Irak.

Sadam Hussein berhasil menyogok beberapa pihak penting di PBB dimana sekretaris PBB Kofi Annan terlibat dalam skandal korupsi ini. Akibatnya, program Minyak-untuk-Pangan ini tidak mencapai rakyat jelata sebagai sasarannya melainkan dana ini digunakan Sadam Hussein untuk menimbun persenjataan pemusnah massal. Skandal Minyak-untuk-Pangan sendiri mencuat setelah Komite Pemeriksaan Independen menemukan adanya kesalahan manajemen di kantor yang dipimpin Annan dan praktek-praktek korupsi oleh perusahaan perusahaan swasta yang terlibat dalam program Minyak-untuk-Pangan.

Amerika telah memberi waktu kepada PBB untuk menyelesaikan skandal ini, dan lewat dari waktunya, masalah tidak juga selesai, anak-anak Kofi Annan tetap melibatkan diri dengan bisnis-bisnis kotor dengan keluarga Sadam Hussein. Batas waktunya habis, Amerika melakukan serangan besar-besaran untuk menangkap Sadam Hussein yang telah begitu banyak terlibat dalam berbagai usaha kriminal baik dinegerinya maupun diluar negerinya. Kofi Annan tak mampu lagi mengendalikan situasi, semua bawahannya terpaksa dipecat, terlalu banyak korban akibat skandal dari Kofi Annan dan Sadam Hussein. Oleh karena hal inilah, sehingga PBB tidak mampu untuk menghentikan serangan AS ke irak karena dalam diri PBB sendiri ada kesalahan manajemen. Dan ada sejumlah anggota staf PBB yang terlibat dalam skandal

2. Kegagalan Misi di Afrika

Kegagalan lainnya dapat kita lihat pda terlambatnya DK PBB mengirim pasukan tambahan ke Darfur, Sudan Barat. Berulang kali jenderal Kanada Roméo Dallaire, yang memimpin misi PBB di Rwanda antara 1993 hingga 1994 meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim pasukan tambahan. Ketika pasukan itu akhirnya tiba juga, genosida atau pembunuhan bangsa sudah berakhir. Ratusan ribu orang mati dibunuh. Dallaire tidak hanya harus berunding mengenai pasukan tambahan, tetapi juga soal kurangnya perlengkapan toilet pasukannya. Dallaire kembali ke Kanada penuh kegetiran. Enam tahun lalu ia ditemukan di sebuah bangku di taman di kota Quebec, Kanada, dalam keadaan jembel. Hingga saat ini jenderal Kanada itu harus menelan banyak pil supaya bisa bertahan hidup.

Pada Misi PBB di Kongo, PBB mulai menarik pelajaran dari pengalaman kegagalannya. Tentara baret biru PBB menindak tegas para pemberontak, juga kalau pemberontak itu perempuan atau anak-anak. Ditambah lagi dengan mandat yang tegas dari PBB di New York. Namun, kendala yang muncul adalah kurangnya partisipasi Negara barat. Keikutsertaan Barat dalam operasi-operasi tersebut sangatlah penting. karena mereka biasanya lebih terlatih dan punya peralatan lebih lengkap dibandingkan rekan-rekannya dari negara sedang berkembang. Sayangnya banyak negara Barat menolak. Hal ini pun merupakan salah satu penyebab kegagalan PBB.

3. Kegagalan PBBB pada kasus Kosovo

Pada kasus Kosovo, kegagalan PBB memaksa Presiden Clinton, tanpa persetujuan PBB dan hanya didukung NATO, mengambil tindakan militer sebagai bentuk intervensi kemanusiaan. Dua dunia saling bentrok di New York, antara Barat dan Timur, Kosovo dan Serbia. Konflik soal kemerdekaan Kosovo itu pun turut memecah-belah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Pangkalnya adalah buntunya perundingan di Dewan Keamanan mengenai status provinsi kecil di selatan Serbia itu. Selama tiga jam perundingan, setiap negara gagal menemukan kata sepakat.
Buntunya negosiasi soal status Kosovo adalah bukti, bahwa masa depan provinsi yang carut-marut oleh perang saudara itu tidak bisa ditentukan di Dewan Keamanan PBB

4. Kegagalan dalam Genosida di Rwanda

Dalam hitungan 100 hari, lebih dari 800 ribu nyawa suku Tutsi dan orang-orang moderat suku Hutu tewas di tangan ekstremis suku Hutu. Angka korban ini sungguh fantastis. Ada yang membandingkan, tingkat pembunuhan per hari dalam genosida di Rwanda, setidaknya lima kali jauh lebih banyak dari tragedi holocaust, pembantaian kaum Yahudi di kamp-kamp maut Nazi.

Konflik di Rwanda antara suku mayoritas Hutu (85% dari jumlah penduduk) dengan suku minoritas Tutsi memang telah berlangsung lama. Ada yang menyebut, sudah mulai dari tahun 1959. Konflik mulai kembali merebak sekitar tahun 1990-an ketika suku Tutsi di pengungsian yang membentuk Front Patriotik Rwanda (RPF) memasuki dan menduduki sebagian Rwanda. Eskalasinya makin memuncak setelah ada perjanjian gencatan senjata, Agustus 1993. Gencatan senjata ini kemudian diawasi oleh pasukan PBB yang tergabung dalam United Nations Assistance Mission to Rwanda (UNAMIR), khususnya dari Belgia.

Gelagat akan adanya serangan terorganisir oleh elemen-elemen suku Hutu terhadap suku Tutsi sebenarnya sudah tercium ketika suku Hutu garis keras membentuk kelompok para-militer yang dinamakan Interhamwe. Para komandan PBB di lapangan kerap menerima informasi dari tentara-tentara bayaran yang melatih Interhamwe. Laporan rinci mengenai rencana pembantaian sistematis ini sebenarnya sampai di meja Kofi Annan, Sekjen PBB. Namun, PBB tetap tidak melakukan intervensi, bahkan sampai genosida itu terjadi, dan korban yang tewas sudah mencapai ratusan ribu. PBB pun tidak berbuat apa-apa meskipun pemerintah Rwanda sudah meminta PBB untuk bertindak.

Banyak pihak menilai, genosida di Rwanda ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya PBB mau bertindak untuk melakukan intervensi dari sejak awal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Konvensi Genosida. kasus di Rwanda adalah titik terendah kegagalan PBB dalam melakukan peranannya. Tidak hanya Majelis Umum PBB yang memalingkan muka dari terjadinya genosida ini, tetapi juga pasukan PBB yang dikirim ke wilayah ini turut bertanggung jawab terhadap sejumlah pembunuhan yang terjadi.

Keterlibatan pasukan perdamaian PBB dalam sejumlah pembunuhan di Rwanda terungkap dari adanya bukti, pasukan perdamaian Belgia dan Ghana di Rwanda malah menyerahkan suku Tutsi yang seharusnya mereka lindungi kepada pasukan penembak Interhamwe.
Tak hanya di Rwanda, keterlibatan pasukan PBB dalam pembunuhan semacam ini pun terjadi juga di Srebrenica, saat pasukan perdamaian PBB dari Belanda malah menyerahkan ribuan pengungsi Muslim yang meminta perlindungan di kamp PBB kepada Jendral Ratko Mladic.

PBB memang berusaha untuk “membayar” kegagalannya di Rwanda dengan membentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda [Internationan Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)] melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994 [5]. Pengadilan ad hoc yang masih merupakan bagian dari Mahkamah Internasional Den Haag ini, berlokasi di Arusha, Tanzania.

5. Kegagalan PBB di Burma

PBB adalah cermin dunia. Organisasi itu mencerminkan kesepakatan maupun ketidaksepakatan kita. Nyatanya ketika Dewan Keamanan bersatu untuk isu tertentu, banyak hal yang bisa dicapai dan bahkan telah dicapai. dalam hal Burma, Dewan Keamanan bersatu, dan memutuskan untuk mengirim utusan khusus saja ke Burma. Tapi tidak sepakat, soal tindakan apa yang harus dia lakukan pada negeri itu

6. Gagal memberikan perubahan di Myanmar

PBB telah berupaya membawa rekonsiliasi di Myanmar selama hampir dua dekade. Sayangnya, deretan upaya itu hingga kini gagal membuahkan perubahan berarti. Dari waktu ke waktu, junta militer Myanmar mencetuskan konsesi kecil-kecilan, seperti pertemuan singkat dengan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi. Namun, kekuasaan yang telah dicengkeram selama 45 tahun tetap langgeng.
Apabila menengok sejarah kehadiran PBB di Myanmar sejak Suu Kyi ditahan tahun 1990, tidak muncul terobosan yang bisa dibilang signifikan. Tahun 1998, diplomat Peru, Alvara de Soto, ditunjuk sebagai Utusan Khusus PBB dengan tugas memecah kebuntuan antara militer dan kelompok prodemokrasi.

7. Gagal Mengantisipasi Penyerangan Ramos Horta

Badan dunia, PBB dinilai lambat dalam menindaklanjuti insiden penembakan terhadap Ramos Horta (Presiden Timor Leste) awal tahun ini.pasukan internasional tidak bergerak cukup cepat dalam memberikan bantuan medis padanya, dan menangkap para pelaku kejahatan. Namun dalam laporan rahasia, PBB menyatakan penilaian Timor Leste terlalu terburu-buru.

Serangan yang dilancarkan tentara pemberontak di ibukota pada Februari lalu mengakibatkan Ramos-Horta terluka parah. Perdana Menteri Xanana Gusmao, yang juga diserang, lolos tanpa menderita luka-luka.

8. Gagal menyepakati sanksi Iran

Anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Jerman gagal mencapai kesepakatan tentang sanksi tahap ketiga untuk Iran. kegagalan tersebut disebabkan sikap China dan Rusia yang masih berbeda pendapat dengan anggota DK lainnya tentang nuklir Iran. Diduga, kebuntuan tersebut terkait dengan laporan Estimasi Intelijen Nasional AS pada awal bulan ini yang menyatakan Iran telah menutup proyek nuklirnya sejak 2003. Para diplomat tersebut akan kembali membahas resolusi itu pada Januari mendatang.

Perundingan berjalan alot karena sikap penolakan Rusia dan China terhadap resolusi baru DK PBB. Meski proses pengiriman diawasi secara ketat oleh Badan Energi Atom Dunia (IAEA), kebijakan Moskow ini dianggap menguntungkan Iran. Belum ada reaksi dari Teheran terkait kegagalan DK PBB merilis draf resolusi baru bagi Iran.

Keterlibatan DK PBB dalam masalah nuklir Iran ini dinilai telah menyalahi ketentuan internasional karena lembaga ini bukan yang berhak menangani masalah ini. Oleh sebab itu, berbagai resolusi yang keluar dari lembaga ini ditolak Republik Islam Iran. Dengan demikian, Amerika Serikat dan sekutunya telah menistakan kredibilitas IAEA sebagai pihak yang paling kompeten dalam menangani isu nuklir global. pemimpin Iran berjanji tidak akan pernah menutup reaktor nuklirnya, apa pun yang terjadi.

Melihat dari sejumlah kegagalan di atas, dengan organisasi PBB saat ini masih ada celah untuk mencegah perang sekalipun negara-negara besar cenderung pro AS. Oleh karena PBB sesungguhnya jauh lebih fleksibel dari LBB karena segala keputusan penting harus diambil secara aklamasi. Di samping itu keanggotaan PBB telah bersifat global bahkan negara-negara dunia ketiga yang merupakan mayoritas masih dapat digalang kekuatannya untuk menentang AS dan sekutunya.

Misi membangun Dunia Baru tak mungkin dipikulkan pada PBB, jika PBB sama sekali enggan memperbaiki diri dari sejumlah kekeliruannya. Kala PBB didirikan belum banyak bangsa di Asia yang merdeka. Kini, kata Soekarno, dunia sudah berubah dengan munculnya the new emerging forces—kekuatan baru dunia ketiga. Karena itu, struktur PBB perlu dirombak. Markas PBB juga mesti dipindahkan dari New York ke negara yang tak terpengaruh dua blok AS dan Uni Soviet yang tengah melancarkan perang dingin. Hak veto pada segelintir anggota elit PBB, yang hingga kini masih terus dipersoalkan.

Dari sejumlah kegagalan-kegagalan tersebut, usaha yang perlu ditempuh PBB agar bisa menjadi badan yang lebih relevan dan efektive lagi adalah reformasi dalam Dewan Keamanan PBB, komposisinya, dan cara kerjanya. Tapi kita juga tahu, hal itu tidak akan terjadi. Karena ada berbagai masalah serius menyangkut komposisi dan negara-negara anggota masih belum sepakat soal komposisi itu. Adanya pemanfaatan berbagai instrumen yang ada dalam PBB saat ini, sebaik mungkin. PBB mesti memperbaiki dirinya secara radikal.



















DAFTAR PUSTAKA


SITUS WEB:
Indonesian Irib – http://indonesian.irib.ir/
Asia Calling – http://asiacalling.kbr68h.com/
Indonesia OnTime – www.indonesiaontime.com
Kompas – www.kompas.com
Open Subscriber – www.opensubscriber.com
Antara – http://portal.antara.co.id/
Uni Sosial Demokrat – www.unisosialdemokrat.org
Sinar Harapan – www.sinarharapan.co.id
Wikipedia – http://id.wikipedia.org/