KEBIJAKAN LUAR NEGERI JEPANG


Abad ke – 21 ditandai dengan semakin marak dan kompleksnya globalisasi menuju pada internasionalisme dan multilateralisme. Dalam melaksanakan globalisasi, Jepang telah menyesuaikan kebijakan politik luar negerinya dengan memperhatikan berbagai isu baru di dunia, yang mempunyai hubungan dengan beberapa masalah yang menjadi perhatian dan keprihatinan dunia seperti prinsip – prinsip Hak Asasi Manusia, Demokratisasi, Lingkungan Hidup, Bantuan Humanitarian, Terorisme, Disarmament, Human Security, dan lain – lain.
Apabila kembali memperhatikan posisi politik Jepang terhadap negara – negara Asia Tenggara dan Asia Timur ketika Perang Pasifik baru berkahir, saat itu Jepang melaksanakan kebijakan politik amat hati – hati dalam melakuakn pendekatan. Pergaulan internasional yang dilakukannya lebih tertuju untuk menghilangkan adanya perasaan sakit hati rakyat di negara – negara Asia, terhadap perbuatan brutal tentara Jepang ketika melakukan pendekatan selama berlangsungnya Perang Dunia II.
Akibat yang terjadi sepanjang pendudukan pasukan Jepang di Asia, merupakan persoalan peka yang masih dirasakan sampai sekarang. Pada saat ini di Jepang sudah banyak tokoh pemimpin yang berasal dari generasi baru, baik di pemerintahan, di lingkungan partai politik maupun di swasta, yang cenderung tidak mau terikat lagi pada emotional attachment dengan apa yang pernah terjadi pada masa yang lalu.
Dalam keadaannya sekarang, perilaku politik mereka dalam berhubungan dengan bangsa di Asia Tenggara menunjukkan sikap yang kadangkala “ memaksakan kehendak “, terutama terhadap negara – negara yang memerlukan bantuan Jepang. Bahkan dalam beberapa hal cenderung memberi perlakuan berbeda terhadap negara – negara di Asia yang dapat dikategorikan memiliki pandangan politik yang sefaham atau sebagai bagian dari sekutu Barat, dibandingkan dengan mereka yang memiliki sikap politik yang tidak selalu sejajar dengan kepentingan Barat.
Sikap seperti ini kadangkala tidak terlepas dari kepentingan politik yang sangat erat hubungannya dengan kepentingan strategi Barat, khususnya kepentingan regional AS di kawasan Asia – Pasifik maupun kepentingan globalnya. Faktor keinginannya untuk menonjolkan supremasinya, secara politik maupun ekonomi serta kecanggihan teknologi yang dimilikinya, menyebabkan adanya sikap reservasi dari negara – negara di Asia terhadap ambisi dan posisi politik global dan regional Jepang.
Sebagai bangsa pedagang memang tidak dapat dihindari bahwa hubungan Jepang dengan negara – negara lain di Asia lebih banyak dilandasi oleh faktor untuk mendapat keuntungan materi yang semaksimal mungkin daripada untuk membangun partnership atau kepentingan hubungan stratejik jangka panjang sebagai sesama negara Asia. Akibatnya, masing – masing negara di Asia berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang paling menguntungkan bagi kepentingan ekonomi Jepang, yang akhirnya menciptakan dampak terjadinya “ persaingan “ antara negara – negara tersebut. Dari segi kepentingan Jepang, tampaknya Jepang berusaha “ memanfaatkan “ persaingan tersebut untuk kepentingan politik dan ekonominya.
Kebijakan ekonomi Jepang seringkali dikaitkan dengan kepentingan politik, dan sebaliknya kepentingan politik dihubungkan dengan persyaratan pemberian bantuan ekonomi. Persaingan antara sesama negara sekawasan berpotensi mengurangi solidnya solidaritas regional yang tentunya juga akan ikut berpotensi mempengaruhi stabilitas regional. Berkurangnya solidaritas regional di kawasan Asia Tenggara dengan sendirinya di kemudian hari juga akan merugikan kepentingan Jepang sendiri.
Perilaku politik yang mendasarakan hubungan internasional atau diplomasi yang hanya semata – mata dilihat dari keinginan mendapatkan keuntungan materiil tidak akan menciptakan ikatan politik yang cukup kokoh untuk membantu ambisi politik Jepang menjadikannya sebagai aktor politik penting di dunia. Pihak Jepang sendiri tentu menyadari bahwa apa yang disebut sebagai bantuan teknik dan investasi Jepang sangat terkait dengan konsep yang justru menguntungkan produk industri di dalam negeri Jepang sendiri, sehingga pengertian “ bantuan “ justru memberi manfaat bagi kepentingan Jepang.
Dalam beberapa kasus di Jepang, perubahan ataupun perkembangan yang terjadi di dunia internasional dapat berpengaruh dalam pelaksanaan politik luar negeri Jepang setelah terlebih dahulu melalui proses mekanisme intervensi yang berlaku dalam kehidupan politik di dalam negeri. Beberapa contoh kasus yang mempunyai kaitan dengan hubungan luar negeri Jepang yang sudah dapat dipastikan menarik perhatian para politisi, media maupun birokrat Jepang di dalam negeri, bahkan mungkin juga campur – tangan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah, yaitu isu yang ada kaitannya terhadap Korea dan RRC, hubungan dengan Korea Utara yang menyangkut masalah penculikan orang Jepang serta masalah liberalisasi perdagangan internasional terutama di sektor pertanian. Semuanya sudah tidak menjadi isu politik luar negeri, tetapi justru merupakan isu domestik.
Peran serta para politisi atau tokoh politik dan anggota parlemen dalam percaturan politik domestik Jepang yang mempunyai hubungan dengan masalah – masalah luar negeri tersebut, menghasilkan sistem penentuan kebijakan politik yang biasanya cenderung bersifat reaktif daripada bersifat pro aktif. Beberapa pendapat di kalangan Barat ada yang beranggapan bahwa Jepang akan menentukan kebijakan luar negerinya kalau sudah ada semacam “ desakan “ dari luar Jepang mengambil langkah politik.

BacA jUgA iNi



Category:

0 comments:

Post a Comment