PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN , PARLEMEN, KEPARTAIAN, DAN PEMILU DI JEPANG



Sistem pemerintahan Jepang

Jepang adalah negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yang membagi kekuasaan ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif (Diet), eksekutif (kabinet), dan yudikatif (peradilan). Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan Diet. Diet terdiri dari Majelis Rendah (Kokkai/ House of Representative) dan

Majelis Tinggi (Sangiin/ House of Councilors).
Kabinet dalam sistem ketatanegaraan Jepang memiliki kekusaan eksekutif tertinggi, Kabinet ini terdiri dari Perdana Menteri dan menteri – menteri negara. Badan ini dirancang untuk mencerminkan kehendak parlemen dengan benar dan melalui sistem kabinet parlementer dan secara kolektif bertanggung jawab kepada Diet. Secara kelembagaan, Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan memiliki kuasa dalam menentukan kebijakan politik dalam dan luar negerinya. Sedangkan dalam ranah yudikatif, terdiri dari Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan rendah lainnya.

Meskipun dalam sistem ketatanegaraan Jepang kekuasaan terpisah menjadi tiga cabang kekuasaan dengan fungsi masing-masing, namun ketiganya tetap memiliki hubungan timbal balik yang seimbang. Oleh karenanya tercipta suatu sistem pemerintahan yang simetris antara satu dan yang lainnya.

Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jepang memiliki hubungan saling ketergantungan dan melengkapi satu dan yang lainnya. Meskipun demikian pemerintah daerah tetap memiliki otoritasnya dalam menjalankan pemerintahan daerahnya tanpa intervensi dari pemerintah pusat.

Sistem kepartaian Jepang

Dalam sistem kepartaian Jepang, Partai Liberal Demokrat dan Partai Sosial Demokrat merupakan dua partai besar yang mendominasi jalannya sistem pemerintahan di Jepang, di mana Partai Liberal Demokrat merupakan partai konservatif sayap kanan terbesar di Jepang dan mendukung kebijakan ekonomi Neo-Liberal. Sedangkan Partai Sosial Demokrat merupakan partai terbesar kedua yang merupakan oposisi Partai Liberal Demokrat. Selain kedua partai besar tadi, terdapat beberapa partai kecil yang memiliki kepentingan tertentu, diantaranya partai-partai yang memiliki kepentingan di bidang pertanian dan partai-partai yang menamakan diri sebagai perkumpulan desa dan kota.

Sejarah mencatat bahwa peranan Partai Liberal Demokrat sangat besar pada sistem pemerintahan Jepang. Partai kurang lebih selama hampir 40 tahun dari tahun 1955 sampai tahun 1993. Pada tahun 1993, Partai Liberal Demokrat sempat dikalahkan oleh Partai Sosial Demokrat. Namun kekalahan ini hanya berlangsung satu kali, setelah itu Partai Liberal Demokrat kembali memegang dominasi terbesar dalam kepartaian Jepang. Bukti dominasi Partai Liberal Demokrat adalah selama tiga pemerintahan terakhir selalu dimenangkan oleh wakil dari Partai Liberal Demokrat, yaitu Shinzo Abe, Taro Aso lalu Yasuo Fukuda.

Sistem Pemilihan Umum Jepang
Pemilihan umum di Jepang dilaksanakan untuk memilih wakil – wakil rakyat baik untuk memilih anggota parlemen ( diet ) yang terbagi atas Majelis Rendah (the House of Representatives istilah Jepangnya Kokkai) dan Majelis Tinggi (the House of Councilors istilah Jepangnya Sangiin) maupun kepala pemerintahan daerah yaitu Gubernur dan Walikota dan DPRD.

Sistem pemilihan umumdi Jepang di bagi atas sistem pemilihan yang bersifat nasional dan sistem pemilihan daerah. Anggota parlemen dipilih secara nasional oleh seluruh rakyat Jepang dimana setiap calon anggota dicalonkan oleh partai baik melalui single-seat contituencies maupun proportional representation. Sedangkan pemilihan kepala pemerintahan daerah dan DPRD, masing – masing diatur oleh tiap prefektur ( propinsi ) dan desa. Dalam perkembangan pemilu di Jepang sudah dapat dilakukan dengan jalur via-internet disamping dengan penggunaan metode lama yaitu melalui bilik suara.

BacA jUgA iNi



Category:

0 comments:

Post a Comment